Jakarta – Amnesty International Indonesia baru-baru ini mendesak agar Seskab dan Dirut Bulog segera mundur dari TNI.
Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil melanggar prinsip-prinsip reformasi 1998 yang telah mengembalikan TNI ke peran utamanya sebagai alat pertahanan negara.
Usman menegaskan bahwa prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil harus mundur karena melanggar aturan.
“Mereka harus mundur,” kata Usman kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
Usman Hamid menyatakan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memiliki wewenang untuk memerintahkan mereka mundur jika benar-benar berkomitmen pada reformasi.
Ia juga menyoroti bahwa langkah ini merupakan kemunduran bagi Indonesia, mengingat perjuangan reformasi 1998 yang telah susah payah mengembalikan marwah TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan tidak ikut campur dalam urusan sipil.
“Jika Panglima benar-benar berkomitmen, maka ia bisa memerintahkan mereka untuk mundur,” katanya. Menurutnya, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil adalah langkah mundur dalam reformasi. Dia mengingatkan perjuangan reformasi 1998 yang telah mengembalikan TNI ke peran utamanya sebagai alat pertahanan negara, bukan alat politik.
Secara terpisah, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto sebelumnya telah menyatakan bahwa prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil akan pensiun dini sesuai dengan Pasal 47 dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
“Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif ya, sesuai dengan Pasal 47.” kata Agus menjawab pertanyaan wartawan.
Setidaknya, ada dua perwira TNI yang ditempatkan di jabatan sipil menjadi sorotan publik. Mereka adalah Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dan Dirut Perum Bulog Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.
