Jakarta – Pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington, D.C., Amerika Serikat, untuk memulai negosiasi terkait tarif perdagangan yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump. Delegasi ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan akan berada di AS pada 16–23 April 2025.
Langkah ini diambil menyusul keputusan Presiden Trump yang menangguhkan sementara tarif impor tinggi selama 90 hari bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 32 persen. Penangguhan ini memberikan kesempatan bagi negara-negara mitra dagang AS untuk melakukan negosiasi bilateral.
“Kami akan memulai proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat terkait tarif impor resiprokal,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (14/4/2025). Delegasi Indonesia dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi AS, termasuk United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce, Secretary of State, dan Secretary of Treasury.
Airlangga menegaskan bahwa strategi negosiasi tidak akan dipublikasikan secara luas. “Tidak ada tebak-tebakan, tidak ada tekan-menekan, dan tidak ada target yang diumumkan ke publik,” katanya. Namun, ia menyebut bahwa delegasi telah menyiapkan dokumen informal yang mencakup berbagai isu, termasuk tarif, hambatan non-tarif, dan investasi.
Sebagai bagian dari upaya negosiasi, Indonesia menawarkan peningkatan impor dari AS senilai antara 18 hingga 19 miliar dolar AS. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan investasi BUMN Indonesia di sektor energi dan teknologi informasi di AS sebagai langkah strategis jangka panjang.
Keputusan Trump untuk menangguhkan tarif selama 90 hari diumumkan pada 9 April 2025, sebagai respons terhadap kekhawatiran global dan tekanan dari berbagai negara. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa banyak negara telah menghubungi perwakilan AS untuk merundingkan solusi perdagangan.
Penangguhan ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan dagang dengan AS dan menghindari dampak negatif dari tarif tinggi. Delegasi Indonesia diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dalam waktu yang tersedia.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
