Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memicu kontroversi baru setelah memerintahkan pejabat terkait agar Penjara Alcatraz diperluas dan dibuka kembali. Penjara ini adalah fasilitas bersejarah yang telah ditutup lebih dari 60 tahun lalu. Pernyataan tersebut ia sampaikan lewat unggahan di platform Truth Social pada Minggu malam waktu setempat atau Senin WIB (5/5/2025).
“Untuk waktu yang terlalu lama, Amerika diganggu oleh penjahat kejam dan residivis yang tak akan pernah memberi kontribusi selain penderitaan,” tulis Trump. “Ketika kita dulu adalah bangsa yang lebih serius, kita tak ragu mengurung para kriminal paling berbahaya, jauh dari siapa pun yang bisa mereka sakiti.”
Trump menyatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Biro Penjara AS (Bureau of Prisons) bekerja sama dengan Departemen Kehakiman, FBI, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk “membangun kembali dan memperluas Alcatraz” demi menampung para pelaku kriminal paling berbahaya di negara itu.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi penahanan yang lebih luas yang dicanangkan Trump — termasuk gagasan kontroversial lainnya seperti mengirim tahanan ke penjara luar negeri dan memperluas pusat tahanan di Teluk Guantanamo. Namun demikian, realisasi pembukaan kembali Alcatraz diperkirakan tidak akan mudah.
Alcatraz Dibuka Kembali: Tantangan Biaya dan Infrastruktur
Alcatraz ditutup pada tahun 1963, utamanya karena biaya operasional yang sangat tinggi dan kondisi infrastruktur yang memburuk. Terletak di sebuah pulau terpencil di Teluk San Francisco, segala kebutuhan dari air, makanan, hingga bahan bakar harus diangkut menggunakan kapal.
Saat ini, Alcatraz berada di bawah pengelolaan National Park Service dan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di California. Pulau ini juga telah ditetapkan sebagai National Historic Landmark.
Seorang juru bicara Biro Penjara AS menyatakan bahwa institusinya “akan mematuhi semua perintah Presiden.” Namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait kelayakan teknis atau status administratif pulau tersebut.
Reaksi Keras dari Pejabat dan Pengamat
Rencana tersebut langsung mendapat tanggapan keras dari sejumlah pihak. Mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi, yang berasal dari distrik yang mencakup Pulau Alcatraz, menilai gagasan itu tidak realistis.
“Pulau ini sekarang adalah taman nasional yang sangat populer dan objek wisata utama. Usulan Presiden ini bukanlah hal yang serius,” tulis Pelosi melalui akun X (dulu Twitter).
Di sisi lain, para pendukung Trump menyambut baik wacana ini sebagai bagian dari upaya untuk “mengembalikan ketegasan hukum.” Mereka menilai sistem hukum dan pemasyarakatan saat ini terlalu lunak terhadap pelaku kejahatan berat.
Alcatraz dalam Budaya Populer dan Sejarah AS
Dikenal sebagai “The Rock,” Alcatraz dulunya menampung tokoh kriminal legendaris seperti Al Capone dan George “Machine Gun” Kelly. Meski dikenal nyaris mustahil untuk meloloskan diri karena arus laut yang kuat dan suhu air yang dingin, narapidana tetap mencoba kabur. Tercatat 14 upaya pelarian yang dilakukan oleh 36 narapidana selama 29 tahun beroperasi. Tiga di antaranya — John dan Clarence Anglin serta Frank Morris — menginspirasi film Escape from Alcatraz yang dibintangi Clint Eastwood.
Biro Penjara AS sedang menghadapi berbagai krisis dalam beberapa tahun terakhir dan mendapat sorotan tajam setelah kasus bunuh diri Jeffrey Epstein di penjara federal New York City pada 2019. Investigasi Associated Press (AP) mengungkapkan kelemahan dalam Biro Penjara yang sebelumnya tidak pernah dilaporkan. Laporan AP juga mengungkap aktivitas kriminal yang merajalela di antara karyawan, serta puluhan kasus pelarian dan kekerasan kronis. Selain itu, kekurangan staf yang parah menghambat respons terhadap keadaan darurat, termasuk serangan dan bunuh diri.
Investigasi AP juga mengungkap adanya pelecehan seksual yang merajalela di penjara federal khusus wanita di Dublin, California. Tahun lalu, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang memperkuat pengawasan terhadap lembaga tersebut setelah laporan AP menyoroti berbagai kelemahannya.
Kini, dengan banyaknya tekanan dan sorotan kepada Biro Penjara AS, banyak pihak mempertanyakan arah kebijakan Trump. Mereka mengkritisi aspek legalitas, biaya, serta dampaknya terhadap sistem peradilan apabila Alcatraz dibuka kembali.
