Washington – Komite Olimpiade dan Paralimpiade Amerika Serikat (USOPC) memperbarui peraturannya agar sejalan dengan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang melarang atlet perempuan transgender bertanding di olahraga perempuan.
Dalam pembaruan kebijakan yang diumumkan pekan ini, USOPC menyatakan akan terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Komite Olimpiade Internasional (IOC), Komite Paralimpiade Internasional (IPC), dan federasi olahraga nasional (NGBs), demi menjamin lingkungan kompetisi yang adil dan aman bagi atlet perempuan.
“USOPC akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki lingkungan kompetisi yang adil dan aman, sesuai dengan Perintah Eksekutif 14201 dan Undang-Undang Olahraga Olimpiade dan Amatir Ted Stevens,” demikian pernyataan USOPC dalam dokumen pembaruan kebijakan.
Dalam memo internal kepada komunitas Team USA, Presiden USOPC Gene Sykes dan CEO Sarah Hirshland mengutip perintah eksekutif Trump tersebut. “Sebagai organisasi yang mendapat piagam federal, kami memiliki kewajiban untuk mematuhi kebijakan pemerintah pusat,” tulis mereka.
Trump Larang Atlet Transgender Bertanding di LA28
Kebijakan “Keeping Men Out of Women’s Sports” oleh Trump pada Februari lalu menginstruksikan pelarangan atlet transgender bertanding di olahraga perempuan. Kebijakan itu berlaku baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi.
Lebih jauh, kebijakan itu juga mencakup larangan pemberian visa bagi atlet transgender perempuan yang berniat bertanding di Amerika Serikat. Trump bahkan menegaskan bahwa ia tidak akan mengizinkan atlet transgender berkompetisi dalam Olimpiade Los Angeles 2028 (LA28).
Perintah ini juga meminta Departemen Luar Negeri untuk menekan IOC agar mengubah kebijakan inklusif mereka terhadap atlet transgender. Saat ini, IOC mengizinkan atlet transgender bertanding selama pertandingan berjalan adil.
Dampak Terbatas, Kritik Muncul
Walau tampaknya hanya akan berdampak pada sejumlah kecil atlet, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Pendukung kebijakan menilai langkah tersebut akan mengembalikan keadilan dalam kompetisi perempuan, sementara kelompok hak asasi manusia menilai perintah tersebut mencederai hak minoritas.
Presiden Asosiasi Atletik Perguruan Tinggi Nasional (NCAA) menyatakan kepada panel Senat pada Desember lalu bahwa dari 530.000 atlet di 1.100 sekolah, hanya ada kurang dari 10 atlet transgender.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari IOC maupun IPC terkait tekanan dari pemerintah AS terhadap kebijakan inklusivitas mereka.
