San Francisco – Seorang hakim federal di Amerika Serikat pada Kamis (12/6/2025) waktu setempat mengeluarkan perintah penahanan sementara (temporary restraining order) yang memerintahkan Presiden Donald Trump untuk mengembalikan kendali atas pasukan Garda Nasional kepada negara bagian California.
Putusan yang mulai berlaku Jumat siang itu menyatakan bahwa pengerahan sekitar 4.000 anggota Garda Nasional ke Los Angeles merupakan tindakan ilegal. Keputusan tersebut dianggap melanggar Amandemen Kesepuluh Konstitusi AS dan melebihi kewenangan presiden yang diatur dalam hukum federal.
Gugatan Newsom dan Putusan Hakim Breyer
Gubernur California, Gavin Newsom mengajukan gugatan yang menentang pengerahan pasukan tanpa persetujuannya. Dalam pengajuan daruratnya ke pengadilan, Newsom juga meminta agar pasukan Garda tidak digunakan untuk mendukung penggerebekan imigrasi, karena dinilai hanya akan memperkeruh situasi dan memicu ketegangan sipil.
“Pasukan itu semula dikirim untuk melindungi gedung-gedung federal, bukan untuk ikut serta dalam operasi penggerebekan terhadap komunitas imigran,” ujar Newsom.
Hakim Distrik Charles Breyer, yang menangani perkara ini, menyatakan Presiden Trump telah melampaui batas kewenangannya. Dalam persidangan, Breyer bahkan mengangkat salinan Konstitusi dan mengatakan, “Kita berbicara tentang seorang presiden yang harus tunduk pada batasan konstitusional. Itulah bedanya antara pemerintahan yang sah dan kekuasaan absolut seperti Raja George.”
Pemerintah federal langsung mengajukan banding atas putusan ini ke Pengadilan Banding Sirkuit Kesembilan. Namun, belum ada tanggapan resmi dari Gedung Putih mengenai hasil sidang tersebut.
Kontroversi Pasal Title 10 dan Batas Kewenangan Presiden
Sementara itu, Mayor Jenderal Scott Sherman, komandan Task Force 51 yang memimpin operasi Garda Nasional di Los Angeles, menyebut bahwa sekitar 500 personel terlatih bertugas untuk mendampingi agen imigrasi dalam operasi di lapangan. Foto-foto yang menunjukkan pasukan Garda memberikan pengamanan pada agen imigrasi telah beredar di berbagai media.
Pihak pemerintah membela tindakan Trump dengan mengutip pasal Title 10, yang memungkinkan presiden memfederalisasi Garda Nasional dalam situasi tertentu. Namun, hakim menolak argumen ini dengan alasan tidak melibatkan gubernur.
Dalam dokumen hukum sebelumnya, Departemen Kehakiman menegaskan bahwa tindakan Trump seharusnya tidak dapat ditinjau oleh pengadilan. Mereka membandingkan langkah Trump dengan preseden sebelumnya, seperti ketika Presiden Eisenhower mengerahkan militer untuk mengawal integrasi sekolah atau ketika Presiden Nixon mengirim militer untuk mengantarkan surat saat terjadi pemogokan pos.
Namun, Breyer menolak logika tersebut.
“Presiden tidak berada di atas hukum,” tegasnya.
Protes Meluas ke Kota Lain
Situasi di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran pasukan federal justru memperburuk ketegangan. Protes terhadap kebijakan imigrasi Trump yang ketat meluas dari Los Angeles ke kota-kota besar lain seperti Boston, Chicago, dan Seattle. Di tengah operasi yang gencar, agen federal melakukan penangkapan di tempat parkir Home Depot dan berbagai lokasi umum lainnya. Tindakan ini menimbulkan ketakutan di kalangan komunitas migran.
Hingga Kamis malam, puluhan wali kota di wilayah Los Angeles telah menandatangani petisi bersama yang menuntut dihentikannya penggerebekan serta penarikan seluruh pasukan federal dari kota mereka.
