Istanbul – Ratusan ribu warga Turki turun ke jalan di Istanbul pada Sabtu (29/3/2025) untuk memprotes pemenjaraan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, yang merupakan rival utama Presiden Recep Tayyip Erdogan. Demonstrasi ini menjadi aksi protes terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade.
Dalam aksi yang berlangsung di kawasan Maltepe, Istanbul, sebuah surat dari Imamoglu dibacakan di hadapan massa. “Saya tidak takut, karena kalian ada di belakang dan di sisi saya. Saya tidak takut karena bangsa ini bersatu. Bangsa ini bersatu melawan para penindas,” tulis Imamoglu dalam suratnya yang disambut sorak sorai para demonstran.
“Mereka bisa memenjarakan saya dan mengadili saya sebanyak yang mereka mau, tetapi rakyat telah menunjukkan bahwa mereka akan menggagalkan semua jebakan dan konspirasi,” lanjutnya.
Tuntutan Keadilan
Sejak Imamoglu ditahan pekan lalu atas tuduhan korupsi dan kemudian dijebloskan ke penjara sambil menunggu persidangan, gelombang aksi protes terus meluas di berbagai kota. Demonstrasi yang sebagian besar berlangsung damai ini telah menyebabkan hampir 2.000 orang ditahan oleh pihak berwenang.
Partai oposisi utama, Partai Rakyat Republik (CHP), serta kelompok hak asasi manusia dan beberapa negara Barat menyatakan bahwa kasus terhadap Imamoglu bermuatan politik dan bertujuan untuk menyingkirkan ancaman elektoral bagi Erdogan.
Pemerintah membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa peradilan di Turki tetap independen.
Dalam aksi di Maltepe, ribuan demonstran membawa bendera Turki dan spanduk bertuliskan “Jika keadilan bungkam, rakyat yang akan berbicara.” Sejumlah peserta aksi juga menyuarakan pengalaman pribadi mereka terkait represi politik.
“Saya tidak takut dan akan terus melawan. Saya mengajak semua orang untuk tidak takut… Mereka telah memecat saya dari pekerjaan, tetapi suatu hari keadilan akan ditegakkan,” kata Gunay Yildiz, seorang mantan pegawai distrik Esenyurt di Istanbul.
Seruan untuk Pemilu Dini
Ketua CHP, Ozgur Ozel, dalam orasinya menyatakan bahwa jutaan warga Turki menginginkan Imamoglu dibebaskan dan menyerukan pemilu lebih awal. Ia menilai dakwaan terhadap Imamoglu tidak berdasar dan bermotif politik.
“Rakyat tidak akan diam. Kita menuntut keadilan dan pemilu yang adil. Pemerintah saat ini telah kehilangan legitimasi,” tegas Ozel. CHP juga menyerukan boikot terhadap media, merek dagang, dan toko-toko yang dianggap pro-Erdogan.
Pekan lalu, CHP menggelar pemilihan internal yang mengukuhkan Imamoglu sebagai kandidat presiden dalam pemilu berikutnya yang dijadwalkan pada 2028. Namun, CHP mendesak agar pemilu dipercepat mengingat situasi politik yang semakin memanas.
Reaksi Erdogan dan Dampak Ekonomi
Di sisi lain, Erdogan merespons protes dengan menyebutnya sebagai “pertunjukan” dan memperingatkan konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat. Ia juga meminta CHP untuk berhenti memprovokasi masyarakat.
Sejak penahanan Imamoglu, pasar keuangan Turki mengalami gejolak. Nilai aset keuangan negara itu anjlok, mendorong bank sentral menggunakan cadangan devisa untuk menstabilkan lira Turki. Ketidakpastian politik ini juga mengguncang sektor swasta.
Meski demikian, pemerintah menyatakan bahwa dampak ekonomi akan bersifat sementara. Bank sentral menegaskan bahwa fundamental ekonomi tetap kuat dan siap mengambil langkah lebih lanjut jika diperlukan.
Aksi protes yang terus berlanjut menunjukkan bahwa rakyat Turki belum menyerah dalam menuntut keadilan. Dengan meningkatnya ketegangan politik, masa depan kepemimpinan Erdogan semakin dipertanyakan, dan tekanan terhadap pemerintahnya kian menguat.
