New Delhi/Islamabad – Pemerintah India sedang mempertimbangkan rencana untuk secara signifikan meningkatkan pengambilan air dari Sungai Indus, yang alirannya sangat penting bagi pertanian Pakistan di hilir. Langkah ini merupakan bagian dari tindakan balasan atas serangan mematikan pada April lalu yang menewaskan 26 warga sipil di Kashmir yang dikuasai India. New Delhi menuding serangan tersebut berasal dari Islamabad, menurut sejumlah sumber yang mengetahui rencana tersebut.
India telah “menangguhkan” partisipasinya dalam Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/ IWT) yang ditandatangani pada 1960 dan mengatur pemanfaatan sistem sungai Indus. Keputusan itu diambil setelah serangan teroris tersebut, meskipun kedua negara—yang sama-sama memiliki senjata nuklir—telah sepakat mengakhiri pertempuran paling sengit dalam beberapa dekade melalui gencatan senjata pekan lalu.
Modi Perintahkan Proyek-Proyek Baru di Sungai Chenab, Jhelum, dan Indus
Setelah penangguhan tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi memerintahkan percepatan rencana pembangunan proyek di sungai Chenab, Jhelum, dan Indus—tiga sungai utama dalam sistem Indus yang sebagian besar dialokasikan untuk Pakistan.
Salah satu rencana utama adalah memperpanjang kanal Ranbir di sungai Chenab dari sekitar 60 km menjadi 120 km, yang akan memungkinkan India mengalihkan aliran air hingga 150 meter kubik per detik, naik signifikan dari sekitar 40 meter kubik saat ini. Kanal yang dibangun sejak abad ke-19 ini mengalir ke wilayah Punjab di Pakistan, pusat pertanian negara tersebut. Proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai.
Pembahasan mengenai ekspansi kanal Ranbir baru mulai dilakukan bulan lalu dan tetap berjalan meskipun gencatan senjata telah diberlakukan. Hingga kini, kementerian India terkait serta kantor Perdana Menteri belum memberikan komentar resmi terkait hal ini.
Modi dalam pidatonya minggu ini menyatakan, “Air dan darah tidak bisa mengalir bersama,” tanpa merinci soal perjanjian air. Menteri Air CR Paatil menyatakan bahwa kementeriannya akan “melaksanakan apa yang dikatakan Perdana Menteri” dan memastikan “tidak ada setetes air pun yang keluar” ke Pakistan.
Pakistan: Upaya Pengalihan Air Adalah Tindakan Perang
Sementara itu, kementerian luar negeri Pakistan menolak berkomentar, tetapi Menteri Luar Negeri Ishaq Dar menyebut penangguhan perjanjian oleh India sebagai tindakan yang tidak sah dan menegaskan Pakistan tetap menganggap perjanjian itu berlaku. Islamabad juga menyatakan bahwa segala upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air yang menjadi hak Pakistan adalah “tindakan perang.”
Sekitar 80 persen pertanian Pakistan sangat bergantung pada sistem sungai Indus, termasuk hampir semua proyek pembangkit listrik tenaga air di negara dengan populasi sekitar 250 juta jiwa tersebut.
Menurut pakar keamanan air dari Center for Strategic and International Studies, David Michel, realisasi pembangunan bendungan, kanal, dan infrastruktur yang mampu menahan aliran air dalam jumlah besar akan memakan waktu bertahun-tahun. Namun, Pakistan sudah merasakan tekanan awal ketika aliran air di titik penerimaan utama di negaranya turun hingga 90 persen akibat pemeliharaan proyek di pihak India awal Mei ini.
Sistem sungai Indus yang mengalir melalui wilayah yang paling rawan geopolitik di dunia ini berasal dari Danau Mansarovar di Tibet, mengalir melewati India utara dan Pakistan sebelum bermuara di Laut Arab. Perjanjian Indus Waters Treaty dikenal sebagai salah satu kesepakatan pembagian air yang paling berhasil, mampu bertahan melewati beberapa perang dan ketegangan antara India dan Pakistan.
Renegosiasi Perjanjian IWT
Sejak tahun lalu, India berupaya melakukan renegosiasi perjanjian ini untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan kebutuhan energi hidro yang meningkat, sementara Pakistan menolak rencana tersebut. Di bawah perjanjian, India hanya diperbolehkan membangun proyek pembangkit listrik berimpak rendah di tiga sungai yang dialokasikan ke Pakistan, dan bebas mengelola tiga sungai lainnya (Sutlej, Beas, dan Ravi).
Selain memperpanjang kanal Ranbir, India juga mengkaji sejumlah proyek yang dapat mengurangi aliran air ke Pakistan, termasuk rencana distribusi air dari sungai Indus, Chenab, dan Jhelum ke wilayah India di tiga negara bagian utara.
India merencanakan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga air di wilayah Jammu dan Kashmir dari 3.360 MW menjadi 12.000 MW. Rencana ini termasuk pembangunan bendungan penyimpanan air, yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sistem sungai Indus.
Ancam Stabilitas Geopolitik
Ketegangan politik juga mewarnai wilayah Kashmir yang diklaim oleh kedua negara. India menuduh Pakistan mendukung pemberontakan anti-India di sana, tuduhan yang selalu dibantah Islamabad.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Jawaharlal Nehru, Happymon Jacob, mengatakan, “Fokus India terhadap perjanjian air ini merupakan upaya memberi tekanan terhadap Pakistan terkait Kashmir. Delhi kemungkinan akan menolak dialog bilateral kecuali soal IWT.”
Pakistan menyatakan siap menempuh jalur hukum internasional. Upaya tersebut mencakup Bank Dunia yang memfasilitasi perjanjian ini, serta Pengadilan Arbitrase Permanen dan Pengadilan Internasional di Den Haag. Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb menegaskan, “Air tidak boleh dijadikan senjata. Kami bahkan tidak mau mempertimbangkan skenario selain pemulihan perjanjian ini.”
Sementara itu, Michel mengingatkan bahwa risiko penggunaan air sebagai senjata tidak hanya mengancam Pakistan. Strategi serupa juga dapat dilakukan oleh China terhadap India di kawasan yang semakin kompetitif secara geopolitik.
