Pyongyang – Pemerintah Korea Utara menahan tiga pejabat tinggi galangan kapal terkait insiden kecelakaan saat peluncuran kapal perang baru berbobot 5.000 ton pada Rabu (21/5/2025). Media pemerintah KCNA melaporkan, bagian bawah kapal hancur saat prosesi peluncuran, menyebabkan kapal miring dan tidak stabil.
Tiga pejabat yang ditahan terdiri dari kepala insinyur, pimpinan konstruksi, serta manajer administratif di galangan kapal Chongjin, wilayah utara Korea Utara, tempat kapal tersebut dibangun. Ketiganya disebut sebagai pihak yang “bertanggung jawab atas kecelakaan” tersebut.
Dalam kunjungannya ke lokasi pada Kamis, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un mengecam keras insiden tersebut. Ia menyebutnya sebagai “tindakan kriminal” yang mencerminkan “kelalaian absolut, ketidakbertanggungjawaban, dan pendekatan tidak ilmiah”.
Dalam laporan lanjutan pada Jumat (23/5), KCNA menyebut bahwa manajer galangan, Hong Kil Ho, telah dipanggil oleh aparat penegak hukum untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Citra satelit yang beredar menunjukkan kapal tersebut tergeletak miring di tepi laut dan ditutupi terpal biru besar. Sebagian lambung kapal tampak berada di daratan, menandakan peluncuran gagal total.
Meski demikian, KCNA menegaskan tidak ditemukan lubang pada bagian bawah kapal, menyangkal laporan awal yang menyebutkan kerusakan parah. “Lambung sisi kanan tergores dan sejumlah air laut masuk ke bagian buritan,” tulis kantor berita tersebut.
Modernisasi Angkatan Laut Korea Utara
Korea Utara diketahui jarang mengumumkan kecelakaan atau insiden dalam negeri secara terbuka, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Keputusan untuk mempublikasikan insiden ini dinilai sebagai sinyal keras dari Kim Jong Un akan pentingnya disiplin dalam proyek militer strategis.
Peluncuran kapal ini terjadi hanya beberapa pekan setelah Korea Utara memperkenalkan kapal perang sejenis, Choe Hyon, yang juga berbobot 5.000 ton. Kim menyebut kapal tersebut sebagai “terobosan besar” dalam modernisasi angkatan laut Korea Utara dan dijadwalkan mulai beroperasi awal tahun depan.
Pemimpin Korea Utara itu juga menyatakan bahwa mereka yang terbukti melakukan kesalahan “tidak bertanggung jawab” akan dibawa ke sidang bulan depan untuk mendapat sanksi. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai kemungkinan hukuman atau nasib ketiga pejabat tersebut.
