BAKU, 16 Oktober 2026 – Pemerintah Azerbaijan mulai larang siswi berjilbab di sekolah. Mereka memberlakukan aturan seragam baru yang melarang siswi mengenakan pakaian yang dinilai bertentangan dengan prinsip sekularisme di sekolah negeri. Kebijakan tersebut memicu demonstrasi di sejumlah wilayah, dengan sedikitnya 37 orang ditahan pada Senin (12/10).
Kementerian Pendidikan Azerbaijan mulai menerapkan aturan tersebut pada pekan ini. Sejumlah siswi berjilbab dilaporkan ditolak masuk sekolah. Hal ini memicu protes di ibu kota Baku dan beberapa distrik di wilayah selatan, termasuk Masally dan Jalilabad.
Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan seorang siswi berjilbab biru tua memprotes petugas sekolah yang melarangnya masuk.
“Jadi, Anda mengatakan saya tidak boleh masuk sekolah?” ujar siswi tersebut dalam video.
Ia kemudian mempertanyakan alasan kenapa dia harus melepaskan keyakinan agamanya demi mendapatkan pendidikan. Sejumlah siswi berjilbab yang berdiri di belakangnya terlihat bertepuk tangan.
Aturan yang disetujui pada 21 September itu melarang pakaian yang dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme dalam pendidikan. Meski tidak secara khusus menyebut jilbab, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menolak siswi yang mengenakannya.
Pedoman serupa juga berlaku bagi guru pada 6 Oktober.
Pemerintah Menahan Puluhan Orang dalam Demonstrasi
Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan menyatakan telah menahan 37 orang pada Senin karena berusaha menghalangi penerapan aturan dan dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap ketertiban umum.
Demonstrasi berlangsung di sejumlah sekolah negeri, termasuk di kawasan Balakhany, pinggiran Baku. Dalam salah satu aksi, para siswi membentangkan spanduk bertuliskan, “Jilbab tidak menghalangi siapa pun untuk mendapatkan pendidikan.”
Seorang ibu bernama Shahiza Huseynova juga ditahan pada Selasa saat mengikuti demonstrasi di distrik Mashtaga, Baku.
Sang suami, Agha, menyampaikan keterangan dalam wawancara dengan Meydan TV, media independen Azerbaijan yang berbasis di Jerman. Ia menyebut istrinya di ultimatum untuk melepas jilbab anak mereka atau masuk ke penjara.
Sementara itu, keberadaan aktivis Ilkin Huseynov belum diketahui setelah ia meluncurkan platform daring bernama Let Leyli Go to School pada Selasa.
Platform tersebut menyediakan pelajaran gratis dari guru sukarelawan bagi siswa yang tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Menurut seorang temannya, Huseynov meninggalkan rumahnya di Baku bersama sejumlah pria yang tidak dikenal pada Rabu sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Sejak saat itu, telepon selulernya tidak aktif.
Pihak berwenang belum memberikan keterangan mengenai keberadaannya. Teman-temannya menduga ia telah di tahan. Pada Kamis, akun Instagram platform tersebut juga tidak dapat di akses.
Sejumlah pengguna media sosial turut melaporkan kesulitan mengakses Instagram dan TikTok tanpa menggunakan jaringan privat virtual (VPN) sejak demonstrasi di mulai.
Azerbaijan Tegaskan Prinsip Negara Sekuler
Azerbaijan merupakan negara penghasil minyak dan gas dengan populasi sekitar 10,5 juta jiwa. Konstitusinya menetapkan negara tersebut sebagai negara sekuler, dan pemerintah menerapkan prinsip tersebut secara ketat.
Presiden Ilham Aliyev telah berkuasa sejak 2003. Pemerintahannya juga mendapat sorotan terkait pembatasan terhadap kelompok oposisi dan jurnalis independen.
Mayoritas penduduk Azerbaijan beragama Islam Syiah, dengan lebih dari 60 persen penduduk mengidentifikasi diri sebagai Muslim Syiah. Kondisi ini membedakan Azerbaijan dari Turki, negara tetangganya yang mayoritas penduduknya Muslim Sunni.
Azerbaijan selama ini juga mewaspadai pengaruh keagamaan dari Iran, negara tetangga di selatan yang memiliki populasi etnis Azerbaijan lebih besar daripada Azerbaijan sendiri.
Pada malam 13 Oktober, Dinas Negara untuk Komunikasi Khusus dan Keamanan Informasi Azerbaijan melaporkan serangan kelompok peretas asing terhadap lebih dari 100 situs pemerintah.
Kelompok pro-Iran yang menamakan diri 313 Team atau Cyber Islamic Resistance mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Di tengah protes, sejumlah pejabat Azerbaijan membela kebijakan seragam sekolah. Lebih jauh, anggota parlemen Nigar Arpadarai mengatakan kepada situs 1news.az bahwa keluarga dapat mempengaruhi anak-anak untuk memustuskan mengenakan jilbab.
“Seorang anak tidak memiliki kebebasan untuk memilih agama. Itu merupakan hak prerogatif orang dewasa,” ujarnya.
Kebijakan Jilbab Picu Ketegangan dengan Turki
Kontroversi tersebut kini merembet ke Turki, sekutu terdekat Azerbaijan yang memberikan dukungan penting dalam perang Azerbaijan melawan Armenia pada 2020 di wilayah Nagorno-Karabakh.
Kedua negara kerap menggambarkan hubungan mereka dengan ungkapan “satu bangsa, dua negara”.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang terkenal sebagai Muslim taat, pernah menyampaikan keinginannya untuk membentuk generasi yang religius.
Penasihat utama Erdogan, Oktay Saral, mengecam pembatasan jilbab di Azerbaijan dan meminta pemerintah Baku membatalkan kebijakan tersebut. “Jilbab bukanlah penghalang, melainkan bagian dari kewajiban iman seseorang!” tulis Saral melalui platform X.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) yang berkuasa di Turki turut mengkritik kebijakan itu.
Gerakan Islamis Köklü Değişim, yang berafiliasi dengan Hizb ut-Tahrir, menggelar demonstrasi kecil di hadapan Kedutaan Besar Azerbaijan di Ankara. Pada saat bersamaan, aksi protes juga terjadi di depan Konsulat Azerbaijan di Istanbul oleh kelompok konservatif Özgür-Der.
Partai Azerbaijan Baru pimpinan Aliyev menuding sejumlah pejabat Turki melakukan kampanye informasi yang mencemarkan nama baik negaranya. Partai tersebut juga memperingatkan bahwa komentar Saral berisiko merusak hubungan bilateral dan meminta Turki tidak mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan.
Sebelumnya, Aliyev mengatakan tidak seharusnya ada pihak yang ikut campur dalam cara hidup masyarakat Azerbaijan.
Kedekatan Azerbaijan dengan Israel Menjadi Sorotan
Di balik perselisihan mengenai jilbab, terdapat pula persoalan hubungan Azerbaijan dengan Israel.
Sejumlah demonstran di Turki mengaitkan aturan jilbab di Azerbaijan dengan kedekatan Baku dan Tel Aviv. Dalam hal ini, Israel memasok persenjataan kepada Azerbaijan dan membeli minyak dari negara tersebut.
Hubungan Turki dengan Israel memburuk akibat perang di Gaza, sedangkan Azerbaijan berupaya mempertahankan hubungan dengan kedua negara.
Perselisihan mengenai aturan jilbab dengan demikian tidak hanya memicu perdebatan tentang sekularisme dan kebebasan beragama di Azerbaijan, tetapi juga menambah ketegangan diplomatik di antara negara-negara kawasan.
