Ottawa – Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan rencana negaranya untuk secara resmi akui negara Palestina pada bulan September mendatang. Langkah ini menjadikan Kanada sebagai negara G7 ketiga yang mengisyaratkan pengakuan serupa dalam beberapa hari terakhir, setelah Prancis dan Inggris.
Carney menyatakan bahwa pengakuan tersebut akan bergantung pada serangkaian reformasi demokratis, termasuk penyelenggaraan pemilu oleh Otoritas Palestina tanpa keterlibatan Hamas.
“Prospek negara Palestina tengah tergerus di depan mata kita,” ujar Carney dalam konferensi pers, Rabu (30/7/2025). “Tingkat penderitaan manusia di Gaza sangat tidak dapat di toleransi dan terus memburuk.”
Menurut Carney, pengakuan negara Palestina akan disampaikan secara resmi pada Sidang Umum PBB mendatang. Ia juga mengungkapkan telah berbicara dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas terkait hal ini.
Dorongan dari Situasi Kemanusiaan dan Politik
Carney mengutip ekspansi permukiman Israel di Tepi Barat, memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza, serta serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai latar belakang perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Kanada. Ia menegaskan bahwa pendekatan lama yang mengandalkan negosiasi dua negara kini dianggap tidak memadai.
Sebagai syarat pengakuan, Carney menyebut Otoritas Palestina harus melakukan reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh dan melakukan demiliterisasi wilayah.
Sejauh ini, 147 dari 193 negara anggota PBB telah secara resmi mengakui negara Palestina.
Penolakan Israel dan Kritik Domestik
Kementerian Luar Negeri Israel langsung bereaksi keras terhadap langkah Kanada tersebut. Dalam pernyataan di media sosial X, Israel menyebut rencana itu sebagai “hadiah bagi Hamas” dan menyatakan bahwa hal tersebut dapat “mengganggu upaya gencatan senjata dan pembebasan sandera.”
Oposisi domestik di Kanada juga melontarkan kritik. Partai Konservatif menyebut bahwa pengakuan negara Palestina di tengah situasi pasca serangan 7 Oktober adalah pesan yang keliru bagi dunia internasional.
“Langkah ini justru mengaburkan batas antara dukungan terhadap rakyat Palestina dan toleransi terhadap terorisme,” tulis pernyataan resmi partai tersebut.
Tekanan Diplomatik dan Dukungan Internal
Pengumuman Carney datang sehari setelah Inggris menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina jika Israel tidak menyetujui gencatan senjata dan ketentuan lainnya. Prancis telah mengumumkan rencana serupa sepekan sebelumnya.
Dalam negeri, tekanan terhadap pemerintah Kanada meningkat setelah hampir 200 mantan duta besar dan diplomat menandatangani surat terbuka yang menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina.
“Prinsip-prinsip Kanada dilupakan setiap hari akibat pengusiran massal, pemboman membabi buta, dan kelaparan yang menimpa warga sipil Palestina di Gaza. Di Tepi Barat, kekerasan oleh pemukim ekstremis turut memperparah penderitaan mereka,” bunyi surat tersebut.
Ketika ditanya apakah keputusan Kanada dipengaruhi oleh langkah Inggris dan Prancis, atau apakah ia telah berkonsultasi dengan Presiden AS Donald Trump, Carney menjawab bahwa Kanada membuat kebijakan luar negerinya secara independen.
Jika Inggris dan Prancis melanjutkan langkah pengakuan, AS akan menjadi satu-satunya anggota tetap DK PBB yang belum mengakui negara Palestina.
Konflik yang Belum Usai
Konflik antara Israel dan Hamas kembali meletus sejak serangan mendadak Hamas ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik 251 lainnya.
Sebagai balasan, militer Israel meluncurkan operasi besar-besaran di Jalur Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Hamas, lebih dari 60.000 orang telah tewas dalam konflik ini. Sebanyak 154 orang—termasuk 89 anak—meninggal akibat kelaparan.
