Washington – Raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Microsoft, mengakui bahwa mereka telah menyediakan layanan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi awan (cloud) kepada militer Israel selama konflik yang berlangsung di Gaza. Pengakuan ini disampaikan melalui unggahan blog resmi Perusahaan pada Kamis (15/5/2025) waktu setempat. Mereka juga menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan bukti bahwa teknologi Microsoft digunakan untuk melukai atau menargetkan warga sipil di Gaza.
Pernyataan tersebut menjadi pengakuan publik pertama Microsoft atas keterlibatan mereka dalam operasi militer Israel, yang meningkat tajam pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel dan memicu serangan balasan berskala besar di Gaza. Hingga kini, serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 50.000 korban jiwa, banyak di antaranya perempuan dan anak-anak.
Dalam laporan investigatif yang dirilis AP pada Februari lalu, disebutkan bahwa penggunaan produk AI komersial oleh militer Israel melonjak hampir 200 kali lipat setelah serangan Hamas. Teknologi Azure milik Microsoft digunakan untuk mentranskripsi, menerjemahkan, dan memproses data intelijen dari pengawasan massal. Data tersebut kemudian diintegrasikan dengan sistem penargetan militer berbasis AI milik Israel.
Transparansi Terbatas, Banyak Pertanyaan Belum Terjawab
Dalam pernyataannya, Microsoft menyebutkan bahwa perusahaan telah melakukan peninjauan internal dan menunjuk firma independen untuk menyelidiki lebih lanjut. Namun, identitas firma tersebut tidak diungkapkan, dan hasil laporan investigasi belum dipublikasikan ke publik.
Microsoft juga tidak menjawab secara langsung pertanyaan terkait bagaimana militer Israel memanfaatkan teknologi mereka. Termasuk apa peran AI Microsoft dalam proses penentuan target serangan udara. Ketika dimintai keterangan lebih lanjut oleh AP, pihak perusahaan menolak memberikan komentar tambahan.
“Bantuan ini kami berikan dengan pengawasan ketat dan terbatas, termasuk menyetujui beberapa permintaan serta menolak lainnya,” tulis Microsoft. “Kami percaya bahwa perusahaan telah bertindak hati-hati dan sesuai prinsip untuk membantu menyelamatkan sandera sekaligus menghormati hak privasi warga sipil Gaza.”
Namun, perusahaan juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki visibilitas atas bagaimana teknologi mereka digunakan di server milik pelanggan atau melalui penyedia cloud lainnya. Hal ini memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan teknologi, khususnya dalam situasi konflik bersenjata.
Seruan Transparansi dan Kekhawatiran Etika
Kelompok internal “No Azure for Apartheid”, yang terdiri atas karyawan dan mantan karyawan Microsoft, mengecam pernyataan perusahaan sebagai upaya pencitraan. Mereka mendesak agar laporan investigasi dirilis sepenuhnya kepada publik.
Hossam Nasr, mantan karyawan Microsoft, menyatakan bahwa tujuan pernyataan ini bukan untuk menanggapi kekhawatiran karyawan, melainkan lebih kepada kampanye PR untuk memulihkan citra perusahaan. Nasr sebelumnya diberhentikan setelah mengorganisasi aksi solidaritas untuk warga Palestina di kantor pusat Microsoft.
Cindy Cohn, Direktur Eksekutif Electronic Frontier Foundation, menyambut langkah transparansi ini. Namun, ia menyatakan bahwa masih banyak pertanyaan penting yang belum terjawab.
“Saya senang ada sedikit transparansi,” kata Cohn. “Namun sulit rasanya menghubungkan pernyataan perusahaan dengan kenyataan di lapangan.”
Industri Teknologi dan Perang Modern
Selain Microsoft, sejumlah perusahaan teknologi besar lainnya seperti Google, Amazon, dan Palantir juga diketahui menjalin kontrak besar dengan militer Israel untuk penyediaan layanan cloud dan AI.
Pengamat dari Georgetown University, Emelia Probasco, menyebut bahwa situasi ini mencerminkan era baru dalam geopolitik teknologi. “Ini seperti produsen tank yang mengatakan bahwa tank mereka hanya boleh digunakan untuk tujuan tertentu,” katanya. “Ini adalah dunia yang benar-benar baru.”
Konflik di Gaza terus menuai kritik keras dari komunitas internasional, terutama terkait tingginya jumlah korban sipil dalam operasi militer Israel. Dalam operasi penyelamatan sandera di Rafah pada Februari dan di kamp pengungsi Nuseirat pada Juni, puluhan hingga ratusan warga Palestina turut menjadi korban.
Microsoft menegaskan bahwa pelanggan harus mematuhi kebijakan penggunaan dan kode etik AI mereka. Namun, pengawasan serta akuntabilitas atas penggunaan teknologi tersebut dalam konteks konflik masih menjadi persoalan besar.
