London – Menteri Sains dan Teknologi Inggris, Peter Kyle, secara resmi meminta Alan Turing Institute (ATI), lembaga nasional riset kecerdasan buatan (AI), untuk fokus kepada teknologi militer dan keamanan nasional.
Dalam surat resminya kepada pimpinan ATI, Kyle menegaskan bahwa peningkatan kapabilitas AI Inggris adalah hal “kritis” demi menjaga keamanan negara. Ia menyarankan agar institut yang berdiri sejak 2015 itu segera melakukan reformasi kepemimpinan demi mencerminkan “tujuan baru” yang sesuai dengan ketetapan pemerintah.
“Ada peluang bagi ATI untuk menangkap momentum ini. Saya yakin institut harus membangun kekuatannya saat ini, dan melakukan reformasi untuk memprioritaskan kapabilitas pertahanan, keamanan nasional, dan kedaulatan teknologi,” tulis Kyle dalam suratnya kepada Ketua ATI, Dr Douglas Gurr.
ATI menyambut positif pernyataan pemerintah tersebut. “Kami menyambut baik pengakuan atas peran kritis kami dan akan terus bekerja erat dengan pemerintah untuk mendukung prioritasnya,” ujar juru bicara lembaga itu.
Institut ini menerima pendanaan publik dan mendapat hibah sebesar £100 juta dari pemerintahan Konservatif sebelumnya tahun lalu. Kegiatan riset di Institut Turing berfokus pada AI dan sains data dalam tiga bidang: keberlanjutan lingkungan, kesehatan, dan keamanan nasional. Namun, fokus belakangan ini bergeser ke arah etika dan pengembangan AI yang bertanggung jawab.
Tantangan Internal dan Perubahan Strategis
Perubahan arah strategis yang diminta oleh pemerintah datang di tengah masa-masa penuh gejolak di tubuh ATI. Pada akhir 2024, 93 pegawai menandatangani surat yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap tim kepemimpinan.
Jean Innes, CEO yang baru menjabat sejak Juli 2023, sempat mengatakan bahwa institut membutuhkan modernisasi dan pendekatan lebih fokus. Hanya 22 dari 104 proyek yang akan dilanjutkan dalam portofolio program ATI ke depan.
Kyle menyebut bahwa pendanaan institusi akan terus diberikan untuk mendukung reformasi ini, yang disebut sebagai “Turing 2.0”. Meskipun tak menutup kemungkinan adanya evaluasi pendanaan jangka panjang pada tahun depan.
Dukungan Pemerintah dan Target NATO
Langkah ini sejalan dengan komitmen Perdana Menteri Sir Keir Starmer untuk meningkatkan anggaran pertahanan Inggris hingga 5% dari PDB pada 2035. Dari total 5% tersebut, 3,5% untuk belanja pertahanan inti, dan 1,5% untuk investasi yang berkaitan dengan keamanan. Komitmen tersebut mencakup investasi pada teknologi militer berbasis AI.
Pengamat pertahanan pemerintah menyatakan bahwa teknologi AI “akan memberikan akurasi yang lebih tinggi, dan daya hancur yang lebih besar, dengan biaya yang lebih murah.” Pengamat juga menyebut bahwa “sistem tanpa awak dan otonom” dapat terintegrasi dalam kekuatan konvensional Inggris dalam lima tahun ke depan.
Salah satu aplikasinya termasuk penggunaan sistem deteksi akustik berbasis AI oleh Angkatan Laut Inggris untuk memantau aktivitas kapal selam Rusia.
Respons Industri Teknologi
Sementara itu. perusahaan teknologi seperti Palantir, yang telah memasok perangkat lunak data ke militer Inggris, mendukung langkah ini. Kepala Palantir UK, Louis Mosley, mengatakan bahwa Inggris tengah berada di tengah “perlombaan senjata AI” melawan negara-negara pesaing.
“Pemerintah benar. Kita harus memusatkan semua sumber daya untuk tetap unggul dalam teknologi AI — karena itu adalah jalan terbaik untuk menjaga perdamaian,” ujarnya.
