Jenewa – Seorang pakar hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada puluhan perusahaan multinasional agar segera menghentikan bisnis mereka dengan Israel. Ia memperingatkan bahwa keterlibatan mereka berisiko membuat mereka ikut andil dalam kejahatan perang yang tengah berlangsung di Gaza dan Tepi Barat.
Francesca Albanese menyampaikan laporannya kepada Dewan HAM PBB pada Kamis (3/7/2025). Dalam laporannya, ia menggambarkan adanya “ekonomi genosida”, di mana konflik Palestina menjadi ajang uji coba—tanpa pertanggungjawaban atau pengawasan—untuk senjata dan teknologi baru.
“Israel sedang melakukan salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern,” tegas Albanese. Ia juga menegaskan bahwa bisnis internasional yang turut mendukung operasi militer Israel di Gaza bisa dianggap ikut berkontribusi dalam aksi kejahatan tersebut.
Daftar Perusahaan yang Terlibat
Laporan Albanese menyebut nama-nama perusahaan besar, seperti produsen senjata Lockheed Martin yang menjual senjata ke Israel. Perusahaan teknologi seperti Alphabet (induk Google), IBM, Microsoft, dan Amazon karena menyediakan teknologi yang memungkinkan Israel melacak dan menargetkan warga Palestina.
Ia juga mencantumkan perusahaan seperti Caterpillar, Hyundai, dan Volvo, yang telah memasok kendaraan berat untuk menghancurkan rumah dan meratakan pemukiman.
Albanese juga mengklaim bank BNP Paribas dan Barclays telah menjamin obligasi negara Israel sepanjang konflik tersebut.
Beberapa perusahaan menanggapi tuduhan tersebut. Lockheed Martin menyatakan bahwa penjualan militer dilakukan antar pemerintah dan sebaiknya ditanyakan langsung ke Pemerintah AS. Volvo menolak klaim Albanese dengan menyebut bahwa informasi dalam laporan tersebut tidak akurat, dan menegaskan komitmennya terhadap HAM.
Lebih jauh, laporan itu menyebut bahwa bisnis dengan Israel sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan tersebut, serta turut membantu Israel melanjutkan perang. Albanese menyatakan bahwa semua perusahaan tersebut harus segera menghentikan kerja sama dengan Israel.
Tiru Perlawanan Era Apartheid
Dengan menyebut nama-nama perusahaan ternama, Albanese tampaknya ingin meniru strategi global yang pernah digunakan untuk menekan rezim apartheid di Afrika Selatan. Strategi tersebut dilakukan melalui tekanan ekonomi dan disinvestasi massal.
Meski laporan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dampaknya bisa signifikan di tingkat opini publik dan pasar konsumen global. Apalagi, tuduhan keterlibatan dalam potensi genosida menjadi sorotan serius yang bisa berdampak hukum.
Laporan Albanese juga mendefinisikan soal “komplikasi dalam genosida”. Menurut definisi, keterlibatan dapat terjadi ketika suatu entitas melakukan tindakan yang hasilnya berkontribusi pada genosida, meski tanpa niat untuk melakukannya. Mahkamah Internasional kini juga tengah memeriksa kasus serupa atas gugatan dari Afrika Selatan terhadap Israel.
Reaksi Terpecah
Israel menolak laporan tersebut sebagai “tak berdasar, fitnah, dan penyalahgunaan jabatan.” Pemerintah Israel juga menuding Francesca Albanese bersikap bias dan antisemit.
Meski begitu, sebagian besar negara anggota PBB dari kawasan Afrika, Asia, dan Timur Tengah menyambut positif laporan tersebut. Mereka mendukung seruan untuk disinvestasi dan menganggap genosida memang sedang berlangsung. Beberapa negara Eropa juga mengkritik pemblokiran bantuan ke Gaza dan menekankan kewajiban Israel untuk memastikan keselamatan warga Palestina.
Sementara itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, keluar dari Dewan HAM PBB sejak masa kepresidenan Donald Trump. Pemerintah AS menyebut laporan Albanese sebagai “kampanye politik dan ekonomi yang tak dapat diterima terhadap perekonomian Amerika dan global.”
Meskipun pemerintah AS tampaknya tidak akan mengubah kebijakannya, tekanan terhadap perusahaan-perusahaan AS yang tercantum dalam laporan ini bisa meningkat. Tekanan tersebut terutama datang dari konsumen dan pemerintah di negara-negara lain tempat perusahaan-perusahaan itu beroperasi.
