Lombok Timur – Seorang guru sekolah dasar berstatus Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti tidak menjalankan tugas selama 100 hari kerja berturut-turut.
Kepala Bidang Penegakan Disiplin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, Ahmad Sazali, mengonfirmasi pemecatan tersebut.
“Oknum guru PPPK itu dipecat karena tidak menjalankan tugas selama 100 hari kerja berturut-turut, yang dibuktikan dengan absensi sekolah,” kata Sazali di Lombok Timur, Senin (21/4/2025).
Guru berinisial AS tersebut mengajar di salah satu sekolah dasar negeri di wilayah Kecamatan Terara. Keputusan pemecatan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. SK tersebut menjadi perbincangan setelah beredar luas di media sosial dengan cap dan tanda tangan resmi dari bupati.
Mediasi Gagal, Pemecatan Dilakukan Sesuai Aturan
Sebelum SK pemecatan diterbitkan, pihak sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setempat telah berupaya melakukan mediasi. Namun, AS tidak pernah memenuhi panggilan untuk hadir atau memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya.
“Pemecatan dilakukan setelah proses mediasi gagal. Pihak sekolah sudah mencoba memfasilitasi agar yang bersangkutan kembali menjalankan tugasnya, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti,” ujar Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Yulian Ugi Listianto.
Menurutnya, tindakan pemecatan ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai ASN, serta perjanjian kerja yang telah ditandatangani saat AS diangkat sebagai PPPK.
“SK tersebut bukan tindakan sepihak, melainkan hasil dari proses administratif dan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Peringatan bagi ASN PPPK
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi jutaan honorer yang telah dan tengah mengikuti seleksi PPPK di seluruh Indonesia. Meski telah berstatus ASN PPPK, tanggung jawab dan kedisiplinan tetap menjadi indikator utama dalam keberlangsungan masa kerja.
Saat ini, sebagian besar tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK tahap pertama dan kedua telah diangkat dan menerima SK pengangkatan. Dalam berbagai kesempatan penyerahan SK, kepala daerah kerap mengingatkan agar para ASN PPPK menunjukkan kinerja yang baik dan menjunjung tinggi disiplin.
Sementara itu, belum ada tanggapan dari AS mengenai alasan ketidakhadirannya selama 100 hari berturut-turut. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyatakan tetap terbuka untuk klarifikasi, meski proses administratif telah rampung dan keputusan pemecatan telah diberlakukan.
