Johannesburg – Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengecam langkah 59 warga Afrikaner yang pindah ke Amerika Serikat dengan status pengungsi. Dalam pernyataannya, Ramaphosa menyebut mereka sebagai “pengecut” dan memperkirakan mereka akan segera kembali ke tanah kelahiran mereka.
Kelompok tersebut — yang seluruhnya merupakan warga Afrikaner, keturunan pemukim Belanda — tiba di Washington DC pada Senin (12/5/2025). Mereka mengklaim mengalami diskriminasi rasial di Afrika Selatan.
Namun Ramaphosa menilai keputusan mereka untuk meninggalkan Afrika Selatan menunjukkan ketidaknyamanan terhadap upaya pemerintah mengoreksi ketimpangan masa lalu akibat apartheid. “Mereka tidak senang dengan langkah-langkah untuk memperbaiki ketidaksetaraan warisan apartheid. Ini momen menyedihkan — bukan bagi kita, tetapi bagi mereka,” ujar Ramaphosa dalam pidatonya di pameran pertanian di Provinsi Free State.
“Kita Tidak Lari dari Masalah”
Presiden Ramaphosa menegaskan bahwa bangsa Afrika Selatan, baik kulit hitam maupun kulit putih, seharusnya tetap bersama membangun masa depan. “Sebagai orang Afrika Selatan, kita adalah bangsa yang tangguh. Kita tidak lari dari masalah. Kita harus tetap di sini dan menyelesaikan masalah kita sendiri. Kalau lari, itu tindakan pengecut,” tegasnya.
Pernyataan itu memicu reaksi keras di media sosial, terutama dari warga kulit putih Afrika Selatan yang merasa tersinggung. Namun Ramaphosa bergeming dan kembali menegaskan bahwa tidak ada negara seperti Afrika Selatan. “Saya yakin mereka akan kembali. Karena tidak ada negara seperti Afrika Selatan,” tambahnya.
Polemik Pengungsi dan Klaim Diskriminasi
Pemerintah AS, khususnya di bawah Presiden Trump dan tokoh asal Afrika Selatan Elon Musk, sebelumnya menyatakan keprihatinan terhadap apa yang mereka sebut sebagai “genosida terhadap petani kulit putih”. Klaim tersebut telah dibantah oleh berbagai pengamat dan organisasi hak asasi manusia.
AS juga menuduh pemerintah Afrika Selatan menyita lahan dari petani kulit putih tanpa kompensasi. Tuduhan itu muncul setelah Ramaphosa menandatangani undang-undang baru pada Januari lalu, yang mengizinkan pengambilalihan lahan tanpa ganti rugi dalam kondisi tertentu. Namun, hingga kini belum ada lahan yang disita berdasarkan aturan tersebut.
Menurut Kedutaan Besar AS di Pretoria, syarat pengungsi bagi kelompok Afrikaner tersebut mencakup status minoritas rasial serta pengalaman atau kekhawatiran akan persekusi.
“Mereka Tidak Masuk Kategori Pengungsi”
Ramaphosa menolak klaim tersebut dengan tegas. Dalam forum CEO Afrika di Abidjan, Pantai Gading, ia mengungkapkan bahwa ia telah menghubungi Trump secara langsung. “Saya katakan, penilaian Anda tidak benar. Kami adalah satu-satunya negara di benua ini di mana penjajah tinggal, dan kami tidak pernah mengusir mereka,” kata Ramaphosa.
Ia menambahkan bahwa kelompok yang diterima AS itu “tidak memenuhi kriteria pengungsi” dan langkah AS tersebut menciptakan preseden diplomatik yang tidak sehat.
Presiden Trump sendiri mengancam akan memboikot KTT G20 mendatang yang dijadwalkan berlangsung di Afrika Selatan apabila “situasi ini tidak diselesaikan”.
Sambutan Meriah di Washington
Sementara itu, suasana berbeda terlihat di Bandara Internasional Dulles, Washington DC. Warga Afrikaner disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS, Chris Landau, dengan karangan bunga dan balon merah-putih-biru. Beberapa di antara mereka tampak membawa anak kecil dan melambaikan bendera kecil Amerika.
“Selamat datang di tanah kebebasan,” ujar Landau singkat.
Situasi ini memperlihatkan ketegangan diplomatik yang terus meningkat antara Pretoria dan Washington, dengan isu rasial, hak tanah, dan sejarah kolonial sebagai latar belakang utama. Pemerintah Afrika Selatan menyatakan tengah mempersiapkan dialog langsung antara kedua kepala negara dalam waktu dekat.
