Bangkok – Ribuan warga Thailand melakukan unjuk rasa turun ke jalan-jalan utama ibu kota Bangkok, Sabtu (28/6/2025), untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Aksi ini menjadi gelombang unjuk rasa terbesar sejak Partai Pheu Thai kembali berkuasa pada 2023. Unjuk rasa tersebut memperlihatkan meningkatnya tekanan terhadap pemerintahan yang kini goyah akibat sengketa perbatasan dengan Kamboja.
Massa yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk warga lanjut usia, memadati kawasan Victory Monument sambil meneriakkan yel-yel dan mengibarkan bendera nasional Thailand. Tak sedikit dari mereka yang tetap bertahan di tengah hujan deras demi menyuarakan tuntutan.
“Dia harus mundur karena dia lah masalahnya,” ujar Parnthep Pourpongpan, tokoh nasionalis dan pemimpin aksi, kepada wartawan.
Sengketa Perbatasan Memicu Ketegangan
Akar kemarahan publik kali ini bermula dari bentrokan antara militer Thailand dan Kamboja di wilayah perbatasan yang disengketakan pada Mei lalu. Ketegangan meningkat setelah bocornya rekaman percakapan telepon di mana Paetongtarn tampak tunduk pada mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, dan mengkritik seorang komandan militer Thailand.
Kritik terhadap militer adalah hal yang tabu di Thailand, mengingat besarnya pengaruh angkatan bersenjata dalam politik negeri itu. Paetongtarn telah menyampaikan permintaan maaf, namun amarah publik terlanjur membara.
Keluarga Shinawatra Kembali Jadi Sasaran
Selain Paetongtarn, ayahnya yang juga mantan PM, Thaksin Shinawatra, turut menjadi sasaran kritik. “Mereka dimanipulasi oleh Hun Sen,” kata Parnthep.
Aksi unjuk rasa ini menjadi babak terbaru dalam rivalitas politik yang telah berlangsung selama dua dekade di Thailand, di mana kelompok nasionalis dan militer kerap berhadapan dengan keluarga Shinawatra dan pendukungnya.
Demonstran meneriakkan, “Ung Ing, keluar!” — merujuk pada nama panggilan Paetongtarn.
Thapanawat Aramroong (73), salah satu pengunjuk rasa, menilai sikap perdana menteri dalam rekaman tersebut “tidak dapat diterima sebagai pemimpin negara berdaulat.”
Tekanan Bertambah dari Dalam dan Luar Negeri
Secara politik, posisi Paetongtarn kian rapuh. Koalisinya kini hanya memiliki mayoritas tipis setelah Partai Bhumjaithai menarik dukungan pekan lalu. Sejumlah senator bahkan telah melayangkan petisi ke Mahkamah Konstitusi dan lembaga antikorupsi nasional untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etiknya.
Jika terbukti, Paetongtarn bisa diberhentikan dari jabatannya.
Dari luar negeri, tekanan datang langsung dari Hun Sen, mantan Perdana Menteri Kamboja. Dalam siaran televisi selama beberapa jam pada Jumat malam, mantan pemimpin Kamboja itu secara terbuka mengkritik Paetongtarn dan keluarganya. Ia juga menyerukan perubahan pemerintahan di Thailand—sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut pernyataan Hun Sen sebagai hal yang “luar biasa” dan menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan jalur diplomasi.
Ancaman terhadap Pemulihan Ekonomi
Gejolak politik ini terjadi di tengah upaya Thailand memulihkan ekonomi pascapandemi dan ketidakpastian global. Pemerintahan Paetongtarn menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan harga pangan, meningkatkan investasi, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Somkhuan Yimyai (68), seorang demonstran, mengingatkan agar militer tidak kembali mengambil alih kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada kudeta 2006 dan 2014. “Kudeta hanya memperburuk keadaan. Tidak menyelesaikan korupsi, tidak memperbaiki tata kelola,” ujarnya.
