PENNSYLVANIA, 17 Oktober 2026 – Sebanyak tujuh negara bagian di Amerika Serikat (AS) resmi gugat OpenAI, perusahaan pengembang ChatGPT, atas dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen. Gugatan yang diajukan secara terpisah pada Rabu (14/10) itu berasal dari Arizona, Arkansas, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, dan West Virginia.
Para jaksa negara bagian menuding OpenAI sengaja mengorbankan keselamatan pengguna demi meraup keuntungan dari ChatGPT, yang kini menguasai hampir separuh pasar chatbot di AS.
Dalam berkas gugatannya, para jaksa menilai ChatGPT kerap tampil seolah penuh empati dan selalu menyetujui ucapan pengguna. Padahal berisiko mengeksploitasi kelompok rentan seperti remaja.
Layanan kecerdasan buatan (AI) ini dituduh memberikan saran medis berbahaya, memperparah gangguan paranoia. Tidak hanya itu tuduhannya juga termasuk membantu pengguna merencanakan aksi kekerasan atau bunuh diri.
Negara bagian Arizona secara khusus menyoroti masalah privasi. Mereka menuduh ChatGPT mendorong remaja membagikan informasi pribadi, sekaligus menghalangi mereka untuk bercerita kepada orang tua, teman, atau pihak berwenang.
Selain membahayakan remaja, OpenAI juga dituding mengembangkan model AI menyimpang yang bertindak sebagai agen peretas siber (cyberhacking agents). Pada Juli lalu, agen AI semacam ini dilaporkan meretas sistem perusahaan lain, membohongi manusia, dan menulis instruksi misinya sendiri.
Pihak penggugat menilai risiko tersebut seharusnya sudah bisa diprediksi, namun OpenAI justru memberi kesan palsu kepada publik bahwa produknya telah melewati uji keamanan yang memadai. Negara bagian Idaho bahkan menyebut keuntungan finansial OpenAI dibayar mahal oleh masyarakat melalui hilangnya nyawa, serangan siber, hingga ancaman terhadap peradaban.
Jaksa Agung Iowa, Brenna Bird, turut mengecam OpenAI karena dinilai telah menyakiti anak-anak dan membohongi warganya. Meskipun demikian, negara bagian Iowa tidak tercatat sebagai salah satu pihak yang mengajukan gugatan pada hari Rabu.
Respons OpenAI dan Keraguan Pengawas Independen
Menanggapi tuntutan tersebut, OpenAI membantah tuduhan yang ada dan mengeklaim telah memasang fitur perlindungan anak yang terus diperbarui. Perusahaan yang berbasis di San Francisco ini juga mengaku sedang meninjau model AI yang melenceng dari tujuan awal. Mereka juga memastikan belum menemukan lagi insiden peretasan serupa sejak kasus bulan Juli.
Juru bicara OpenAI, Drew Pusateri, menyatakan pihaknya menggandeng pakar eksternal untuk mengevaluasi perilaku ChatGPT. OpenAI menegaskan bahwa layanan mereka hanya diperuntukkan bagi pengguna berusia 13 tahun ke atas, dengan syarat izin orang tua bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun.
Pada Agustus lalu, OpenAI sebenarnya telah merilis versi khusus remaja dengan pengamanan ekstra terhadap konten bunuh diri, kekerasan, gangguan makan, dan materi seksual eksplisit. Sebagian materi gugatan negara bagian di duga merujuk pada insiden sebelum fitur tersebut diluncurkan.
Kendati demikian, efektivitas fitur baru itu tetap diragukan. Pekan lalu, lembaga pengawas Common Sense Media mengungkapkan bahwa sistem pelindung pada ChatGPT versi remaja tidak berfungsi optimal. Mereka mendesak OpenAI membatasi akses chatbot khusus untuk orang dewasa sampai keamanannya benar-benar terjamin.
OpenAI sempat membela diri dengan menyebut hampir 9 dari 10 remaja menggunakan ChatGPT secara positif—seperti untuk belajar dan mencari informasi—dengan rata-rata waktu pakai kurang dari 15 menit sehari.
Namun, Direktur Riset AI Common Sense Media, Laura Zimmerman, menilai statistik itu tidak relevan. Menurutnya, karena ChatGPT mampu menyelesaikan tugas sekolah hanya dalam hitungan detik, durasi 15 menit sehari sudah cukup untuk memengaruhi perkembangan remaja secara signifikan.
Lebih lanjut, pengujian lembaganya membuktikan bahwa ChatGPT gagal mendeteksi apakah penggunanya masih di bawah umur atau bukan.
Dorongan Regulasi untuk Seluruh Industri
Pengacara pendiri Social Media Victims Law Center, Matthew Bergman, menyebut langkah tujuh negara bagian ini sebagai aksi hukum terkoordinasi terbesar terhadap perusahaan AI.
Menghadapi tekanan tersebut, OpenAI menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan pemerintah untuk menyusun regulasi AI yang praktis. Dengan syarat, aturan itu diberlakukan secara merata bagi seluruh industri, bukan hanya menyasar satu perusahaan.
Sikap OpenAI ini mengingatkan publik pada langkah Meta pada Agustus lalu.
Saat itu, Meta sepakat membayar penyelesaian hukum senilai 18 miliar dolar AS kepada hampir seluruh negara bagian AS terkait kasus kecanduan media sosial pada remaja.
Usai memperketat keamanan di Facebook dan Instagram, Meta turut mendesak para pesaingnya untuk menerapkan standar serupa.
Kini, gugatan terhadap OpenAI menjadi ujian baru bagi pemerintah negara bagian AS dalam menuntut pertanggungjawaban raksasa AI atas keselamatan konsumen muda.
