WASHINGTON, 18 Oktober 2026 — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan untuk tunda penerapan paket sanksi baru terhadap ekonomi Rusia pada Jumat (16/10). Trump menyatakan penundaan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional, meski keputusan itu menuai kritik dari anggota parlemen Partai Demokrat.
Keputusan tersebut diambil hanya dua hari sebelum tenggat penerapan sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang. Padahal, Trump sendiri baru menandatangani legislasi tersebut pada bulan sebelumnya.
Paket sanksi itu dirancang untuk menekan aliran dana yang menopang perang Rusia terhadap Ukraina. Kebijakan tersebut dinamai berdasarkan mendiang Senator Lindsey Graham dari Carolina Selatan, sekutu dekat Trump yang dikenal mendorong sanksi lebih keras terhadap Moskow.
Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat, salah satu penyusun rancangan undang-undang tersebut, mengecam keputusan Trump. Ia menilai penangguhan itu bertentangan dengan keinginan mayoritas warga Amerika, perwakilan mereka di Kongres, serta sekutu AS di Eropa.
“Pengecualian ini tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional kita, dan semuanya berkaitan dengan upaya menjilat Vladimir Putin,” kata Blumenthal dalam pernyataannya.
Gedung Putih belum memberikan penjelasan terperinci mengenai alasan penangguhan sanksi tersebut yang dianggap sesuai dengan kepentingan nasional. Namun, pemberitahuan yang diunggah di situs resmi Gedung Putih menyebut laporan penjelasan keputusan itu telah disampaikan kepada Kongres.
Sanksi Dirancang untuk Menekan Ekonomi Rusia
Paket sanksi tersebut bertujuan membatasi kemampuan Presiden Rusia Vladimir Putin memperoleh sumber daya untuk melanjutkan perang di Ukraina.
Rancangan undang-undang itu mencakup sanksi terhadap pejabat dan bank Rusia, serta jaringan kapal tanker yang digunakan untuk mengangkut energi Rusia.
Selain itu, paket tersebut mengarahkan Trump untuk memberlakukan tarif hingga 100 persen terhadap lima negara pengimpor minyak atau gas alam Rusia terbesar. Namun, terdapat pengecualian bagi negara-negara yang mengimpor kurang dari 15 persen ekspor gas alam Rusia dan telah mengambil langkah signifikan untuk mengurangi ketergantungan tersebut.
Lindsey Graham meninggal pada Juli setelah kembali dari Ukraina. Sepeninggalnya, rancangan tersebut memperoleh dukungan bipartisan di Kongres sebelum akhirnya ditandatangani Trump.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Don Beyer dari Virginia, mengatakan dirinya dan sejumlah anggota parlemen sebelumnya telah memperingatkan kemungkinan Trump menangguhkan penerapan sanksi. Ia mendesak Kongres memperbaiki undang-undang tersebut agar pelaksanaannya benar-benar mendukung Ukraina.
Keputusan Muncul Setelah Kesepakatan dengan Rusia
Penangguhan sanksi itu terjadi sekitar sepekan setelah Trump mengumumkan kesepakatan pembelian solar dari Rusia.
Dalam kesepakatan tersebut, Rusia disebut akan segera memasok lebih dari 300.000 ton diesel, disusul tambahan 500.000 ton pada November dan 1 juta ton setelahnya.
Kesepakatan itu menuai kritik dari anggota Partai Republik maupun Demokrat. Mereka menilai pembelian energi tersebut berpotensi membantu Rusia membiayai perang melawan Ukraina, sementara dampaknya terhadap penurunan harga bahan bakar global dipertanyakan.
Harga energi yang tinggi juga menjadi persoalan politik bagi pemerintahan Trump. Jajak pendapat AP-NORC Center for Public Affairs Research yang diterbitkan pada 1 Oktober menunjukkan warga Amerika tidak puas dengan penanganan Trump terhadap perang Iran dan menyalahkannya atas kenaikan harga.
Tekanan politik meningkat menjelang pemilihan paruh waktu pada 3 November, ketika Partai Republik berupaya mempertahankan kendali atas kedua kamar Kongres.
Sementara itu, hubungan Trump dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy terus penuh ketegangan. Trump berulang kali menyalahkan Zelenskyy karena di nilai gagal mencapai kesepakatan dengan Putin untuk mengakhiri perang.
Penangguhan sanksi terbaru itu menambah ketidakpastian mengenai pendekatan pemerintahan Trump terhadap Rusia dan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Ukraina.
