JAKARTA, 5 September 2025 – Eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019–2022. Penetapan itu diumumkan Kejaksaan Agung pada Kamis (4/9).
“Penyidik pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Mendikbudristek periode 2019–2024,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, dalam konferensi pers di Gedung Pidsus Kejagung, Jakarta.
Menurut Kejaksaan, Nadiem memberi arahan dalam rapat virtual pada 6 Mei 2020 agar dilakukan pengadaan laptop berbasis ChromeOS dari Google. Padahal, kajian resmi yang menyebut keunggulan Chromebook dibandingkan produk lain, seperti Windows, baru terbit pada Juni 2020.
Harta Kekayaan Nadiem
Meski kini tersangkut kasus hukum, Nadiem sempat tercatat sebagai salah satu pejabat negara terkaya. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Maret 2021—periode 2020—menunjukkan harta kekayaan pendiri Gojek itu mencapai Rp 1,19 triliun.
Jika dirinci, Nadiem memiliki:
- Tanah dan bangunansenilai Rp 50,98 miliar, tersebar di Rote Ndao, Gianyar, dan Jakarta Selatan.
- Alat transportasi dan mesinRp 2,66 miliar, terdiri dari Honda Brio 2017, Toyota Vellfire 2018, dan Audi Q5 2018.
- Harta bergerak lainRp 752,31 juta.
- Surat berhargaRp 1,3 triliun.
- Kas dan setara kasRp 14,23 miliar.
- Harta lainRp 3,19 miliar.
Total kekayaan Nadiem tercatat sebesar Rp 1,37 triliun. Namun, setelah dikurangi utang Rp 180,82 miliar, jumlah akhirnya adalah Rp 1,19 triliun.
Jumlah tersebut turun dibandingkan laporan 2019, ketika dulunya Nadiem memiliki harta Rp 1,22 triliun.
Jejak Politik
Nadiem Makarim menjabat sebagai Mendikbudristek sejak 2019 hingga 2024 pada Kabinet Indonesia Maju. Ia dikenal sebagai figur muda berlatar belakang pengusaha teknologi yang kemudian masuk ke jajaran menteri Presiden Joko Widodo.
Saat ini, usai tak lagi menjabat, namanya kembali menjadi sorotan publik akibat kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang ditaksir merugikan negara dalam jumlah besar.
