Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis yang bertujuan untuk menutup Departemen Pendidikan, sebuah langkah yang telah lama dinanti dan merupakan janji kampanye utamanya, menurut ringkasan dari Gedung Putih.
Perintah tersebut menginstruksikan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi penutupan Departemen Pendidikan dan mengembalikan otoritas pendidikan kepada negara bagian, sambil terus memastikan penyampaian layanan, program, dan manfaat yang efektif dan tanpa gangguan yang diandalkan oleh rakyat Amerika.”
Langkah ini telah memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Sekelompok jaksa agung negara bagian dari Partai Demokrat telah mengajukan gugatan untuk menghentikan pembubaran departemen tersebut dan mencegah pemutusan hubungan kerja hampir setengah dari stafnya yang diumumkan minggu lalu.
Senator Demokrat Patty Murray menyatakan bahwa Trump dan penasihatnya, Elon Musk, “sedang menghancurkan Departemen Pendidikan dan memecat setengah dari stafnya,” dan berjanji untuk melawan apa yang disebutnya sebagai “kampanye pemotongan dan pembakaran Trump dan Musk.”
Perintah ini juga menetapkan bahwa program atau aktivitas yang menerima dana Departemen Pendidikan yang tersisa tidak boleh “memajukan DEI atau ideologi gender,” sesuai dengan ringkasan Gedung Putih.
Gedung Putih menyatakan bahwa kontrol pemerintah federal atas pendidikan telah gagal bagi siswa, orang tua, dan guru, dengan departemen tersebut telah menghabiskan lebih dari $3 triliun sejak didirikan pada tahun 1979 tanpa meningkatkan pencapaian siswa sebagaimana diukur oleh skor tes standar.
Meskipun perintah eksekutif ini merupakan langkah signifikan, pembubaran penuh Departemen Pendidikan memerlukan persetujuan Kongres. Dengan mayoritas tipis yang dimiliki Partai Republik, mereka akan membutuhkan dukungan dari senator Demokrat untuk menutup agen tersebut, yang membuat kemungkinan lolosnya undang-undang semacam itu menjadi kecil.
Penutupan ini dapat mengganggu miliaran dolar dalam bantuan untuk pendidikan K-12 dan perguruan tinggi, yang dapat berdampak signifikan pada siswa dan institusi pendidikan di seluruh negeri.
