WASHINGTON, 28 September 2026 — Donald Trump menjadi salah satu politisi yang menjadi sorotan karena kerap menggunakan bahasa kasar. Kata-kata kasar yang dulu hanya terdengar di balik pintu tertutup kini semakin terbuka dalam politik Amerika Serikat. Dari Donald Trump hingga politisi Partai Republik dan Demokrat, penggunaan bahasa vulgar dalam pidato, wawancara, dan media sosial menjadi bagian yang semakin terlihat dalam komunikasi politik AS.
Perubahan itu membuat sebagian masyarakat mempertanyakan batas kesopanan dalam politik. Cheryl Johnson, pensiunan pekerja sosial yang telah mengikuti politik AS sejak era John F Kennedy, termasuk yang merasa perubahan tersebut terlalu jauh.
“Semua umpatan dalam politik ini, kami tidak pernah mendengarnya sebelumnya,” kata Johnson.
Menurut Johnson, bahasa memiliki kekuatan dan penggunaan kata-kata kasar oleh pejabat publik menunjukkan menurunnya standar penghormatan dalam kehidupan politik.
“Apakah guru, pemimpin perusahaan, perawat, dokter, atau dokter gigi berbicara seperti itu di lingkungan kerja mereka? Itu tidak semestinya,” ujarnya.
Trump dan Perubahan Bahasa Politik
Dalam satu dekade terakhir, Donald Trump menjadi salah satu tokoh politik AS yang paling sering dikaitkan dengan perubahan batas penggunaan bahasa di ruang publik.
Pada masa kepresidenan pertamanya, Trump sudah menuai kritik karena sejumlah pernyataan yang dinilai memperkasar wacana politik. Dalam periode keduanya, penggunaan kata-kata kasar dalam pernyataan publik dan media sosial kembali muncul.
Salah satu contoh terjadi pada Juni 2025 ketika Trump mengkritik Israel dan Iran karena masih saling menyerang setelah perang selama 12 hari yang sebelumnya dianggap telah berakhir. Saat berbicara kepada wartawan di halaman Gedung Putih, Trump menggunakan kata-kata kasar untuk menggambarkan tindakan kedua negara tersebut.
Beberapa bulan kemudian, pada Oktober 2025, Trump kembali menggunakan bahasa vulgar ketika ditanya mengenai Presiden Venezuela saat itu, Nicolas Maduro.
Penggunaan bahasa serupa juga muncul dalam unggahan Trump di Truth Social. Pada April, ia menggunakan kata-kata kasar ketika menekan Iran agar membuka kembali Selat Hormuz setelah keputusan AS melancarkan perang bersama Israel terhadap Iran pada Februari.
Michael Adams, profesor bahasa Inggris di Indiana University Bloomington sekaligus penulis buku In Praise of Profanity, mengatakan penggunaan bahasa kasar oleh Trump memiliki sejumlah fungsi retoris.
“Presiden Trump tidak memiliki rasa tata krama yang terlalu kuat,” kata Adams.
Menurut Adams, sebagian penggunaan bahasa tersebut berfungsi untuk memberikan penekanan dalam komunikasi politik. Sebagian lainnya berkaitan dengan citra Trump yang tidak mudah ditebak dan kesan bahwa ia tidak terlalu memedulikan norma bahasa yang berlaku.
Bahasa Kasar Bukan Hal Baru
Trump bukan presiden AS pertama yang dikenal menggunakan bahasa kasar. Presiden Lyndon B Johnson dan Richard Nixon juga di kenal kerap menggunakan bahasa informal dan vulgar. Namun, kebiasaan tersebut umumnya berlangsung secara tertutup.
Dalam kasus Nixon, penggunaan bahasa kasar baru menjadi perhatian publik setelah rekaman percakapannya di buka dalam penyelidikan skandal Watergate.
Perubahan komunikasi politik ini sangat mencolok jika dibandingkan dengan George W Bush. Pada September 2000, ketika masih menjadi calon presiden, Bush tanpa sengaja terekam menggunakan istilah kasar untuk menyebut seorang wartawan The New York Times.
Bush kemudian menyatakan penyesalan setelah ucapannya terdengar publik. Saat itu, ia berkampanye dengan janji mengembalikan kesantunan dalam politik.
Kini, situasinya berbeda. Sejumlah analis menilai politisi justru semakin terbuka menggunakan bahasa yang sebelumnya di anggap tidak pantas di ruang publik.
Politisi dari Kedua Partai Menggunakan Bahasa Kasar
Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kalangan politisi Partai Republik. Wakil Presiden AS JD Vance beberapa kali menggunakan kata-kata kasar dalam pidato maupun media sosial ketika mengkritik lawan politiknya.
Pada Thanksgiving tahun lalu, Vance mendapat kritik setelah mengatakan para tentara yang mengaku menyukai kalkun sebagai makanan Thanksgiving sedang “berbohong” dengan menggunakan istilah kasar.
Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga menggunakan bahasa serupa ketika mengkritik sejumlah kebijakan lama di lingkungan militer yang menurutnya terlalu berorientasi pada isu woke culture.
Di kalangan Demokrat, Wali Kota Minneapolis Jacob Frey menggunakan kata-kata kasar ketika meminta agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) meninggalkan kota setelah seorang agen menembak mati Renee Nicole Good, seorang ibu tiga anak, di dalam kendaraannya pada Januari.
Senator Demokrat dari Illinois Tammy Duckworth juga menggunakan bahasa vulgar ketika mengkritik kebijakan Partai Republik dalam sebuah forum di Washington.
Bahasa Kasar sebagai Strategi Politik
Para akademisi melihat penggunaan bahasa kasar bukan sekadar persoalan pilihan kata. Bahasa tersebut dapat menjadi bagian dari strategi komunikasi politik.
Phillips mengatakan kepentingan politisi secara individual sering kali lebih terfokus pada keberhasilan pemilu daripada memulihkan citra institusi politik secara keseluruhan.
Adams menyebut penggunaan bahasa kasar dapat memberikan apa yang ia sebut sebagai covert prestige, yakni citra tertentu yang muncul karena seseorang di anggap berani melanggar norma bahasa.
Menurut Adams, bahasa kasar dapat menciptakan kesan seseorang lebih berani, spontan, dan dekat dengan masyarakat.
“Orang memang menggunakan kata-kata kasar. Jika seseorang tidak pernah menggunakannya, orang bisa bertanya apakah dia cukup mirip dengan mereka untuk menjadi presiden yang baik bagi mereka,” kata Adams.
Polarisasi Politik Ikut Mendorong
Benjamin Bergen, profesor ilmu kognitif di University of California, San Diego, mengatakan penggunaan bahasa yang semakin keras juga tidak terlepas dari tingginya perbedaan politik di AS.
Menurut Bergen, masyarakat AS saat ini berada dalam periode perdebatan politik yang sangat tajam. Kondisi tersebut dapat mendorong batas-batas bahasa yang sebelumnya di anggap tidak pantas menjadi semakin longgar.
Ia bahkan menilai bukan tidak mungkin bahasa yang sebelumnya sulit dibayangkan akan muncul dalam pidato politik yang sangat formal, termasuk pidato pelantikan presiden atau pidato kenegaraan.
Bergen mengatakan norma bahasa politik dapat terus berubah seiring perubahan generasi.
Namun, ia juga membuka kemungkinan terjadinya perubahan arah. Jika satu generasi politisi terlalu sering menggunakan bahasa kasar, generasi berikutnya bisa saja justru menolak gaya tersebut.
Berbeda dengan Inggris dan Irlandia
Phillips yang sebelumnya bekerja di Inggris melihat adanya perbedaan antara politik AS dan politik Inggris serta Irlandia.
Menurut dia, ketiga negara sama-sama menghadapi persoalan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap politik. Namun, politisi AS memiliki insentif yang lebih besar untuk membangun merek pribadi.
Di Inggris dan Irlandia, karier politik lebih erat terkait dengan partai masing-masing. Karena itu, insentif untuk mengubah kebiasaan dan norma komunikasi politik di nilai tidak sebesar di AS.
Perubahan penggunaan bahasa tersebut menunjukkan bagaimana batas kesopanan dalam politik dapat bergeser seiring perubahan hubungan antara politisi, media, dan pemilih.
