WASHINGTON, 9 Oktober 2026 — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menghentikan pemrosesan permohonan sertifikasi tenaga kerja asing permanen (Permanent Labor Certification Program/PERM) dari Microsoft dan tujuh perusahaan teknologi lainnya. Gedung Putih mengumumkan kebijakan tersebut usai Wakil Presiden AS JD Vance menuduh bahwa perusahaan-perusahaan itu menyalahgunakan program visa pekerja asing berketerampilan tinggi.
Dalam konferensi pada Kamis (8/10), Vance menuduh Microsoft melakukan penyelewengan dalam penggunaan visa H-1B. Visa H-1B adalah visa yang memungkinkan pekerja asing memperoleh status penduduk tetap di AS.
Ia menilai perusahaan teknologi raksasa tersebut telah menggantikan pekerja Amerika dengan tenaga kerja asing yang terikat pada perusahaan sponsor visa. “Tidak ada perusahaan di AS yang menyalahgunakan sistem ini lebih dari Microsoft,” kata Vance.
Selain Microsoft, Vance juga menyampaikan tuduhan serupa terhadap Adobe, Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, dan Capgemini.
Menteri Tenaga Kerja AS Keith Sonderling mengatakan pemerintah tidak akan memproses permohonan PERM baru maupun yang masih tertunda dari delapan perusahaan tersebut. Sonderling menuding perusahaan teknologi dan sejumlah universitas di AS telah berubah menjadi tempat pemrosesan visa massal yang membanjiri negara itu dengan pekerja asing.
Microsoft Bantah Menggantikan Pekerja AS
Microsoft membantah tuduhan bahwa program visa H-1B digunakan untuk menggantikan pekerja lokal. Perusahaan tersebut menyatakan sebagian besar karyawan Microsoft di AS merupakan warga negara Amerika.
Juru bicara Microsoft mengatakan 80 persen pengajuan visa H-1B yang diajukan perusahaan selama tahun fiskal terakhir berkaitan dengan karyawan yang sudah bekerja di Microsoft, bukan perekrutan baru.
Ia juga menegaskan bahwa pekerja asing yang direkrut melalui program tersebut menerima tingkat kompensasi yang sama dengan pekerja AS untuk pekerjaan yang sebanding.
Berdasarkan data dari Ellis, gaji rata-rata pekerja H-1B di Microsoft mencapai 155.000 dolar AS. Ellis adalah perusahaan yang membantu sejumlah perusahaan teknologi merekrut tenaga kerja asing berketerampilan tinggi.
Microsoft menyatakan siap memberikan informasi tambahan kepada pemerintah AS terkait persoalan tersebut.
Vance sebelumnya menyebut Microsoft telah memberhentikan sekitar 6.000 pekerja dan mengajukan 6.800 permohonan visa H-1B dalam periode yang sama. Ia menggunakan angka tersebut untuk mendukung tuduhannya bahwa perusahaan menggantikan pekerja domestik dengan tenaga kerja asing dan menekan upah.
Namun, Microsoft menegaskan bahwa sebagian besar pengajuan visa yang tersebut bukan untuk merekrut karyawan baru.
Visa H-1B dan Jalur Menuju Green Card
Visa H-1B merupakan program yang memungkinkan perusahaan AS mempekerjakan tenaga kerja asing berketerampilan tinggi untuk pekerjaan khusus yang membutuhkan keahlian tertentu. Program tersebut telah digunakan selama puluhan tahun oleh perusahaan teknologi besar, termasuk Amazon, Google, Meta, Apple, dan Nvidia.
Jumlah visa H-1B baru yang tersedia dibatasi hingga 85.000 per tahun. Visa ini juga dapat menjadi salah satu tahap awal bagi pekerja asing yang ingin mengajukan status penduduk tetap di AS.
Sementara itu, program PERM merupakan proses sertifikasi tenaga kerja yang umumnya diperlukan bagi perusahaan yang ingin mensponsori pekerja asing untuk memperoleh status penduduk tetap melalui jalur pekerjaan.
Proses tersebut sering menjadi bagian dari tahapan menuju Green Card, yang memungkinkan pemegangnya tinggal dan bekerja secara permanen di Amerika Serikat.
Pada tahun fiskal terakhir, Departemen Tenaga Kerja AS mensertifikasi lebih dari 130.000 permohonan PERM dalam sepuluh kategori usaha.
Vance menjelaskan bahwa pekerja asing yang kehilangan pekerjaan dari perusahaan sponsor visa dapat menghadapi kewajiban untuk meninggalkan AS apabila tidak memperoleh dasar hukum lain untuk tetap tinggal.
Dalam kondisi tertentu, pemegang visa H-1B umumnya memiliki masa tenggang hingga 60 hari setelah pemutusan hubungan kerja. Atau sampai masa berlaku izin mereka berakhir jika lebih dahulu. Pemerintah AS sebelumnya juga mengusulkan penghapusan masa tenggang tersebut.
Kebijakan Muncul Saat CEO Microsoft Bertemu Trump
Pengumuman mengenai pembatasan pemrosesan PERM muncul pada hari yang sama ketika CEO Microsoft Satya Nadella sedang berada di Gedung Putih. Kehadirannya di gedung pemerintahan itu untuk menerima penghargaan inovasi teknologi dari Presiden Donald Trump. Trump menyebut pemberian penghargaan kepada Nadella sebagai suatu kehormatan dan mengatakan penghargaan itu layak diterimanya.
Sejumlah tokoh industri teknologi lain yang menerima penghargaan dari Trump antara lain Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su, Sergey Brin, dan Michael Dell.
Nadella dan sebagian penerima penghargaan tersebut juga beberapa kali menghadiri sejumlah acara Gedung Putih baru-baru ini. Termasuk jamuan makan siang yang membahas kecerdasan buatan serta jamuan kenegaraan untuk Presiden China Xi Jinping.
Meski demikian, Microsoft menjadi sasaran utama kritik Vance pada Kamis.
“Pesan kami kepada Microsoft sangat sederhana. Anda adalah perusahaan Amerika yang hebat dan harus merekrut pekerja Amerika yang hebat,” kata Vance. Ia menambahkan bahwa perusahaan tidak boleh memberhentikan pekerja Amerika lalu menggantikan mereka dengan tenaga kerja asing dengan sponsor visa.
Kebijakan terbaru ini menambah ketidakpastian bagi perusahaan teknologi yang selama bertahun-tahun mengandalkan tenaga kerja internasional untuk mengisi posisi berkeahlian khusus.
Hingga kini, Microsoft menyatakan bersedia memberikan informasi tambahan kepada pemerintah. Sementara itu, dampak penghentian pemrosesan permohonan PERM terhadap pekerja yang sudah berada dalam proses pengajuan masih belum terlihat.
