CANBERRA, 17 September 2026 — Pemerintah Australia berencana akan memperketat aturan terkait visa pelajar asing dengan melarang mahasiswa internasional membawa pasangan dan anak selama mereka menempuh pendidikan di Australia. Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke akan mengumumkan perubahan tersebut dalam pidatonya di National Press Club, Canberra, Kamis (17/9).
Pidato bertajuk “Mengelola program migrasi: siapa yang datang, siapa yang tinggal, dan siapa yang pergi” itu akan menjelaskan strategi pemerintah menurunkan angka migrasi dari sekitar 300.000 menjadi 225.000 orang pada 2028.
Burke sebenarnya akan menyampaikan kebijakan tersebut sekitar enam minggu lalu. Namun, pidatonya mendadak di tunda karena terjadi perbedaan pandangan di antara para menteri.
Visa Sementara Jadi Sasaran
Pemerintah Australia berencana menekan angka migrasi dengan mengurangi jumlah pemegang visa sementara. Jumlah pemegang visa jenis ini telah mencapai sekitar tiga juta orang. Pemerintah juga ingin memastikan migran meninggalkan Australia setelah visa mereka berakhir.
Langkah tersebut bertujuan untuk mencegah praktik visa hopping, yakni berpindah dari satu jenis visa ke jenis visa lain agar tetap berada di Australia. Pemerintah juga berencana memperketat akses terhadap visa perlindungan (protection visa).
Meski jumlah mahasiswa internasional tidak disebut akan dikurangi, mereka kemungkinan kehilangan hak untuk membawa anggota keluarga.
45.991 Anggota Keluarga Mahasiswa akan Terdampak
Data tahun keuangan terakhir menunjukkan Australia mengabulkan 337.427 visa pelajar. Dari jumlah tersebut, 45.991 merupakan pemohon sekunder, yakni tanggungan atau anggota keluarga mahasiswa utama.
Jika aturan baru berlaku, kelompok inilah yang berpotensi kehilangan kesempatan mengikuti mahasiswa internasional ke Australia.
Rencana pemerintah tersebut memiliki sejumlah kesamaan dengan usulan Partai One Nation yang diumumkan pekan ini, terutama mengenai pengetatan visa keluarga bagi mahasiswa dan migran terampil.
Belum diketahui apakah keluarga migran terampil juga akan terkena pembatasan yang sama.
Namun, Burke sebelumnya telah menggunakan kewenangannya untuk memperlambat pemrosesan visa migran terampil dan visa keluarga yang diajukan dari luar Australia.
Burke Siapkan Opsi Jika Parlemen Menolak
Burke mengatakan pemerintah ingin menjalankan perubahan sistem imigrasi melalui legislasi. Namun, pemerintah juga menyiapkan instrumen lain jika rancangan tersebut tidak mendapat dukungan parlemen.
“Semakin banyak instrumen yang tersedia, semakin baik kemampuan penargetan dalam sistem,” kata Burke dalam sesi tanya jawab di parlemen, Rabu (16/9).
Menurut dia, legislasi tetap menjadi pilihan utama. Namun, pemerintah masih memiliki sejumlah kewenangan lain untuk mengendalikan sistem imigrasi.
Bridging Visa Ikut Terdampak
Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan terhadap pemegang bridging visa. Visa transisi tersebut memungkinkan seseorang tetap tinggal dan, dalam kondisi tertentu, bekerja di Australia sambil menunggu keputusan atas permohonan visa atau proses banding.
Perubahan yang juga masuk dalam pertimbangan antara lain mencabut hak kerja bagi pemohon visa perlindungan yang permohonannya telah di tolak Departemen Dalam Negeri Australia. Australia menerima rata-rata sekitar 1.580 permohonan perlindungan setiap bulan.
Sebagian besar pemohon berasal dari Tiongkok, India, dan Malaysia yang sebelumnya masuk menggunakan visa pelajar atau visa turis.
Sekitar 90 persen permohonan di tolak. Namun, pemohon masih dapat mengajukan banding melalui Administrative Review Tribunal (ART) dan Pengadilan Federal.
Proses tersebut dalam sejumlah kasus dapat berlangsung hingga delapan tahun.
Selama proses berlangsung, pemohon dapat menggunakan bridging visa untuk tetap berada di Australia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian pemerintah karena dinilai dapat membuka ruang bagi sebagian orang untuk terus tinggal melalui perpindahan status visa.
Australia Perketat Visa WHV dan Migran Terampil
Pemerintah Australia sebenarnya sudah melakukan pengetatan imigrasi sebelum pengumuman Burke. Pada Juli, pemerintah memperlambat pemrosesan visa Working Holiday Visa (WHV). Pemerintah juga mengubah prioritas pemrosesan visa tenaga kerja terampil.
Melalui Ministerial Direction 119, pengajuan visa tenaga kerja terampil dari luar Australia ditempatkan di urutan paling belakang dalam antrean pemrosesan. Akibatnya, waktu tunggu yang sebelumnya dapat di hitung dalam hitungan hari dalam beberapa kasus kini bisa mencapai lebih dari satu tahun.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah Australia dalam mengendalikan jumlah migran sementara, sekaligus mencapai target penurunan migrasi bersih menjadi 225.000 orang pada 2028.
