PARIS, 20 Oktober 2026 – Pemerintah Perancis berencana memberlakukan jam malam secara terbatas di sejumlah wilayah untuk mencegah kerusuhan dan penjarahan kembali terjadi setelah kekerasan meluas di berbagai kota pada akhir pekan.
Perdana Menteri Perancis Sébastien Lecornu mengatakan telah menginstruksikan para prefek, yakni perwakilan pemerintah pusat di daerah, untuk menerapkan jam malam yang bersifat lokal dan terbatas sesuai kebutuhan.
Instruksi itu dikeluarkan setelah kerusuhan menargetkan balai kota, gedung publik, dan ribuan tempat usaha di berbagai wilayah Perancis.
Dalam pernyataan setelah rapat darurat bersama pejabat tinggi pemerintah, Lecornu mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kekerasan pada Sabtu (17/10), meskipun kerusakan properti meluas.
Ia menyebut tidak adanya korban meninggal sebagai sesuatu yang patut disyukuri, sekaligus membela aparat kepolisian yang menghadapi kelompok-kelompok pelaku kekerasan.
Pihak berwenang melaporkan telah menangkap sedikitnya 2.400 orang di seluruh Perancis. Pemerintah juga memperkirakan setidaknya 3.000 tempat usaha mengalami kerusakan atau penjarahan selama kerusuhan akhir pekan.
Menteri Dalam Negeri Ajukan Pengunduran Diri
Menteri Dalam Negeri Perancis Laurent Nuñez mengajukan pengunduran diri pada Minggu (18/10). Namun, Presiden Emmanuel Macron menolaknya karena pemerintah masih membutuhkan kepemimpinan yang berkelanjutan dalam pengamanan dan penegakan hukum.
Kantor kepresidenan menyatakan Macron meminta Nuñez mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan transparansi penuh terkait kelemahan perencanaan dan pengumpulan informasi intelijen yang berkontribusi terhadap kerusuhan.
Macron juga meminta penerapan taktik kepolisian baru di lapangan secepat mungkin untuk menghentikan aksi kekerasan.
Nuñez mengatakan ia mengajukan pengunduran diri karena merasa bertanggung jawab atas situasi yang terjadi. Ia menegaskan prioritas utama pemerintah adalah mencegah kejadian serupa terulang.
Dalam wawancara dengan radio France Inter, Nuñez mengakui aparat perlu meningkatkan kemampuan mengantisipasi mobilisasi massa.
Ia menyebut kelompok-kelompok yang bergerak cepat sebagai salah satu tantangan bagi strategi kepolisian. Menurut otoritas, ratusan orang dalam sejumlah kelompok berusaha memancing bentrokan dengan aparat dan menyerang gedung publik, termasuk balai kota serta kantor pemerintahan.
Nuñez juga mengakui pemerintah kehilangan kendali di sejumlah kota besar pada Sabtu, ketika massa menjarah ratusan tempat usaha.
Balai Kota Limoges Rusak Parah Akibat Kebakaran
Kerusuhan kembali terjadi pada Minggu malam. Sejumlah kelompok membakar tempat sampah, sepeda, dan benda lain di jalanan serta menjarah toko di Paris, Lyon, Marseille, dan kota-kota lainnya.
Kekerasan tersebut menyusul demonstrasi nasional pada Sabtu yang dipicu oleh kenaikan biaya hidup dan buruknya kondisi sekolah.
Di Limoges, Perancis tengah, api melalap balai kota abad ke-19 hingga atap bangunan tersebut runtuh. Bangunan itu nyaris hancur akibat kebakaran.
Sementara itu, petugas kebersihan dan pemadam kebakaran di Paris membersihkan pecahan kaca serta puing-puing dari jalanan pada Senin.
Ouri Zagoury, pemilik toko permainan video di dekat Place de la République, Paris, mengatakan ia telah menutup toko pada Sabtu sore. Namun, melalui kamera pengawas, ia melihat para penjarah memaksa masuk ke tokonya.
Zagoury mengaku telah menghubungi polisi, tetapi diminta tidak mengambil tindakan sendiri karena petugas akan datang. Menurutnya, polisi tidak kunjung tiba.
Di Marseille, prefek setempat melarang demonstrasi dan pertemuan lainnya pada Senin mulai pukul 12.00 hingga 20.00 waktu setempat.
Oposisi Kritik Pemerintah Perancis
Kerusuhan tersebut memicu kritik dari oposisi terhadap pemerintah Macron. Jordan Bardella, ketua partai sayap kanan National Rally, menilai pemerintah gagal mencegah kekerasan dan melindungi masyarakat.
Ia menyerukan warga Perancis untuk menggunakan hak pilih mereka, selain menjalankan hak untuk berdemonstrasi.
Bardella berkampanye bersama Marine Le Pen, tokoh utama National Rally yang selama beberapa bulan terakhir berada di posisi teratas dalam sejumlah survei menjelang pemilihan presiden Perancis tahun depan.
Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk memperbaiki koordinasi keamanan, mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan pengamanan, serta mencegah kerusuhan dan penjarahan kembali meluas.
