New York – Amerika Serikat (AS) veto rancangan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata permanen, tanpa syarat, dan segera antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza.
Langkah itu dilakukan pada Rabu (4/6/2025) waktu setempat, sementara 14 negara anggota lainnya menyetujui rancangan tersebut.
Penolakan AS terjadi di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza, yang dihuni lebih dari dua juta jiwa dan kini menghadapi ancaman kelaparan massal. Meski Israel telah melonggarkan blokade selama 11 pekan terakhir, pasokan bantuan yang masuk masih sangat terbatas.
AS Tuntut Hamas Disalahkan
Pelaksana tugas Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menyampaikan bahwa Washington menolak resolusi yang tidak mengutuk Hamas atau menyerukan perlucutan senjata kelompok tersebut.
“AS tidak akan mendukung langkah yang gagal menyebut Hamas sebagai penyebab utama dan tidak menyerukan agar mereka meninggalkan Gaza,” ujar Shea sebelum pemungutan suara berlangsung. Ia menambahkan bahwa rancangan itu dapat merusak upaya diplomatik yang sedang dijalankan AS untuk menciptakan gencatan senjata.
Sebagai sekutu utama sekaligus pemasok senjata terbesar bagi Israel, AS tetap mempertahankan dukungan militernya meski menghadapi tekanan internasional.
Konflik Terus Berkecamuk
Pemungutan suara di Dewan Keamanan berlangsung saat Israel terus melanjutkan serangan militernya di Gaza. Setelah masa jeda dua bulan berakhir pada Maret lalu, serangan udara Israel kembali menewaskan sedikitnya 45 orang pada Rabu, menurut otoritas kesehatan di Gaza. Sementara itu, militer Israel melaporkan satu tentaranya tewas dalam pertempuran.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menilai keputusan Israel memperluas operasi militernya dan membatasi bantuan kemanusiaan sebagai langkah yang “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontra-produktif”.
Israel menolak seruan gencatan senjata tanpa syarat. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam negara-negara yang mendukung resolusi tersebut.
“Yang Anda pilih adalah penyerahan diri, bukan perdamaian. Itu hanya akan membawa lebih banyak teror,” ujarnya.
Kritik Terhadap Mekanisme Bantuan Baru
Sementara itu, penyaluran bantuan ke Gaza masih diwarnai kontroversi. Setelah tekanan global meningkat, Israel membuka jalur bantuan terbatas sejak 19 Mei lalu. Namun, satu pekan kemudian, muncul sistem distribusi baru yang dipimpin oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga yang didukung AS dan Israel.
GHF memanfaatkan perusahaan keamanan dan logistik swasta asal AS untuk mengatur distribusi bantuan di lokasi-lokasi yang diklaim aman.
Namun, sejumlah lembaga kemanusiaan dan PBB menolak bekerja sama dengan GHF. Mereka menilai lembaga itu tidak netral, mempersenjatai bantuan, dan memaksa warga sipil untuk mengungsi dari wilayah mereka.
Hingga Rabu, GHF tidak menyalurkan bantuan setelah insiden mematikan yang terjadi sehari sebelumnya. Lembaga itu meminta militer Israel untuk meningkatkan keselamatan warga sipil di sekitar lokasi distribusi.
“Tidak ada yang ingin melihat warga Palestina kelaparan atau kehausan. Namun, mekanisme sebelumnya terbukti gagal,” kata Shea kepada DK PBB.
Desakan untuk Buka Akses Bantuan
PBB kembali menegaskan bahwa badan-badannya memiliki rencana, pasokan, dan pengalaman dalam menyalurkan bantuan, tetapi butuh akses. Kepala bantuan kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menyerukan agar seluruh perbatasan dibuka untuk memasukkan bantuan dalam skala besar.
“Cukup sudah penderitaan warga sipil. Cukup sudah makanan digunakan sebagai senjata. Cukup, cukup, cukup,” ujar Duta Besar Slovenia untuk PBB, Samuel Zbogar, dalam pertemuan Dewan Keamanan.
Rancangan resolusi serupa kini tengah disiapkan untuk dibawa ke Sidang Umum PBB yang beranggotakan 193 negara. Tidak seperti di Dewan Keamanan, tidak ada hak veto di forum tersebut, dan rancangan diperkirakan akan disetujui.
Menanggapi hal itu, Danon menegaskan, “Tidak ada resolusi, tidak ada pemungutan suara, tidak ada kegagalan moral yang akan menghalangi langkah kami.”
