JAKARTA, 29 September 2026 — Tekor Rp 14 triliun, arus kas BPJS Kesehatan hingga September 2026 tertekan setelah penerimaan iuran hanya mencapai Rp 118 triliun, sementara manfaat pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan mencapai Rp 132 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan kondisi tersebut menyebabkan adanya kesenjangan arus kas (cash flow gap) yang perlu diatasi agar pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan tetap berjalan.
“Sampai bulan ini kita bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp 118 triliun, sementara manfaat yang kita bayarkan sampai saat ini Rp 132 triliun. Jadi ini ada cash flow gap untuk kita tetap bisa membayar pelayanan kesehatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan,” ujar Prihati di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9).
BPJS Kesehatan Dapat Suntikan Rp 20 Triliun
Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJS Kesehatan mendapat dukungan pendanaan sebesar Rp 20 triliun dari pemerintah. Prihati menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas tambahan dana tersebut. Dana Rp 20 triliun itu akan cair dalam dua tahap.
Sebanyak Rp 10 triliun akan cair pada Oktober 2026, sementara Rp 10 triliun sisanya akan cair pada November 2026.
Tambahan dana tersebut diharapkan membantu BPJS Kesehatan menjaga kelancaran pembayaran manfaat pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan.
Menkes Minta Suntikan Dana Berdampak pada Pelayanan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, tambahan dana Rp 20 triliun tersebut tidak boleh hanya memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
Menurut Budi, dukungan pemerintah harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh peserta BPJS Kesehatan.
“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Yang penting di situ,” kata Budi.
Ia juga meminta proses pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit berjalan lebih lancar. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien.
Rumah Sakit Diminta Tak Bedakan Pasien BPJS
Budi mengingatkan pengelola rumah sakit agar tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan status kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, ia meminta rumah sakit memperbaiki sistem pelayanan agar peserta BPJS tidak harus menghadapi antrean panjang ketika mengakses layanan kesehatan.
Pemerintah, kata Budi, tidak ingin tambahan anggaran Rp 20 triliun hanya memperbaiki arus kas BPJS Kesehatan tanpa memberikan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan.
“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrenya tetap lama, masyarakat itu dibeda-bedakan kalau dia BPJS lebih sulit aksesnya, atau juga kalau masyarakat masuk ternyata layanannya enggak bagus,” tegasnya.
Budi mengatakan keluhan mengenai antrean panjang, perbedaan akses, dan kualitas pelayanan di sejumlah rumah sakit masih banyak disampaikan masyarakat.
“Itu kan banyak di rumah sakit-rumah sakit keluhannya akhir-akhir ini. Nah, itu sebenarnya yang ingin di-update,” sambung Budi.
