Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Internasional

Lima Negara Uni Eropa Akan Bangun Pusat Deportasi Migran di Rwanda

badge-check

Petugas penyelamat Spanyol berusaha membantu para migran di Kepulauan Canary. (Foto: Reuters) Perbesar

Petugas penyelamat Spanyol berusaha membantu para migran di Kepulauan Canary. (Foto: Reuters)

KIGALI, 17 November 2026 — Lima negara anggota Uni Eropa (UE), yakni Jerman, Denmark, Austria, Yunani, dan Belanda, sepakat membuka pusat deportasi migran di Rwanda pada 2027.

Fasilitas yang disebut return hub tersebut akan menampung migran yang tinggal secara ilegal di kelima negara dan telah menerima keputusan deportasi.

Pemerintah Belanda dan Denmark mengumumkan kesepakatan tersebut dalam pernyataan resmi. Pusat itu disiapkan sebagai alternatif bagi migran yang tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya.

Setibanya di Rwanda, para migran memiliki dua pilihan, yakni berintegrasi dengan masyarakat setempat atau kembali ke negara asal.

Pemerintah Belanda menjelaskan, tahap awal program hanya akan berlaku bagi laki-laki dewasa tanpa pendamping. Anak-anak tanpa pendamping tidak akan dikirim ke fasilitas tersebut.

Rwanda Siapkan Hak Tinggal bagi Migran

Menteri Dalam Negeri Rwanda Vincent Biruta mengatakan negaranya berkomitmen bekerja sama dengan negara-negara Eropa untuk menyediakan solusi migrasi yang aman, legal, dan bermartabat.

Migran yang memilih menetap di Rwanda akan memperoleh hak tinggal serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan sistem hukum.

Menurut sumber diplomatik yang dikutip AFP, program tersebut diperkirakan dimulai sebagai proyek percontohan dengan kapasitas sekitar 100 orang. Masing-masing negara berpotensi mengirim sekitar 20 migran.

Dalam konferensi pers bersama di Wina, Senin, Kanselir Austria Christian Stocker mengatakan program tersebut bertujuan mengurangi tekanan terhadap sistem suaka Eropa sekaligus menghentikan jaringan penyelundupan manusia yang mengatur perjalanan berbahaya melintasi Laut Mediterania.

Menuai Kritik Organisasi HAM

Rencana tersebut mendapat kritik dari sejumlah organisasi hak asasi manusia.

Peneliti senior Human Rights Watch untuk Afrika, Clementine de Montjoye, memperingatkan bahwa Rwanda memiliki catatan kelam terkait penindasan kelompok oposisi. Catatan tersebut meliputi penahanan sewenang-wenang serta perlakuan buruk di tempat penahanan.

Ia menilai pembayaran kepada pemerintah Rwanda untuk menjalankan program deportasi berpotensi memperburuk kondisi para migran sekaligus memberikan keuntungan politik bagi pemerintah setempat.

Badan Hak Fundamental Uni Eropa juga mengingatkan bahwa negara ketiga yang menjadi lokasi pusat deportasi harus menghormati hak-hak dasar manusia. Migran tidak boleh dikirim ke negara yang berisiko mengancam keselamatan atau membuat mereka mengalami persekusi.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez turut menolak gagasan tersebut. Ia menilai pembangunan pusat deportasi di Rwanda bukan solusi yang manusiawi maupun berkelanjutan.

Berbeda dari Rencana Inggris

Kesepakatan lima negara Eropa ini berbeda dari rencana Inggris sebelumnya yang juga melibatkan Rwanda.

Pemerintah Inggris pernah merancang pengiriman pencari suaka ke Rwanda untuk menjalani proses pemeriksaan permohonan perlindungan. Namun, berbagai gugatan hukum membuat program tersebut tidak berjalan hingga akhirnya dibatalkan pemerintahan Partai Buruh pada 2024.

Pemerintah Inggris saat ini belum menutup kemungkinan bergabung dengan skema baru tersebut dan menyatakan akan memantaunya dengan saksama.

Rencana lima negara Uni Eropa itu muncul setelah reformasi kebijakan migrasi UE membuka peluang pembentukan pusat penanganan migran di luar wilayah blok tersebut.

Jumlah Migran Ilegal ke Eropa Menurun

Berdasarkan data Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa, hampir 110.000 penyeberangan perbatasan ilegal ke Uni Eropa tercatat selama 10 bulan pertama 2026.

Angka tersebut turun 29 persen berbanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Oktober 2026, tercatat sekitar 18.100 penyeberangan ilegal. Jumlah itu turun 6 persen dibandingkan Oktober 2025, tetapi meningkat 22 persen dibandingkan September 2026.

Kenaikan tersebut terutama terpicu oleh meningkatnya kedatangan migran melalui jalur Afrika Barat menuju Kepulauan Canary.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Trump Dukung Jensen Huang Kembali Jadi CEO Nvidia

17 Nov 2026 - 09:12 WIB

Trump Dukung Jensen Huang Kembali Jadi CEO Nvidia

Hampir 2.200 Migran Tiba di Kepulauan Canary Spanyol dalam Dua Hari

16 Nov 2026 - 10:26 WIB

Hampir 2.200 Migran Tiba di Kepulauan Canary Spanyol dalam Dua Hari

Iran Serang Pangkalan Militer AS di Bahrain dengan Drone

16 Nov 2026 - 09:07 WIB

Iran Serang Pangkalan Militer AS di Bahrain dengan Drone

Penerbangan AS Kembali Normal Setelah Ground Stop Nasional

15 Nov 2026 - 13:03 WIB

Penerbangan AS Kembali Normal Setelah Ground Stop Nasional

Juara Judo Bidik Kursi Presiden Prancis, Dunia Politik Gempar

15 Nov 2026 - 12:25 WIB

Juara Judo Bidik Kursi Presiden Prancis, Dunia Politik Gempar
Trending di Internasional