WASHINGTON, 9 Oktober 2026 — Pemerintah Amerika Serikat berencana menyiarkan secara langsung eksekusi Nidal Hasan, mantan mayor Angkatan Darat AS yang membunuh 13 personel militer di Fort Hood, Texas, pada 2009. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan, masyarakat akan diberi kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman mati tersebut.
Seorang pejabat Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa eksekusi Hasan akan disiarkan melalui layanan livestream. Pentagon sebelumnya mengumumkan rencana untuk mengeksekusi Hasan menggunakan regu tembak. Jika terlaksana, eksekusi ini akan menjadi yang pertama dalam lingkungan militer AS dalam lebih dari 60 tahun.
“Kami akan memastikan masyarakat dapat menyaksikannya, bahwa pelaksanaannya terbuka untuk publik,” kata Hegseth pada Kamis (8/10). Menurut Hegseth, masyarakat perlu memahami bahwa tindakan semacam itu memiliki konsekuensi serius. Ia juga menyebut Hasan akan menghadapi regu tembak yang terdiri atas personel militer.
Juru bicara Pentagon Sean Parnell sebelumnya mengatakan pada Senin bahwa rekomendasi eksekusi diajukan oleh Hegseth dan telah disetujui Presiden Donald Trump.
Sekretaris Angkatan Darat AS menyatakan eksekusi tersebut dijadwalkan berlangsung di Fort Hood pada 3 Desember. Namun, belum ada kepastian apakah pelaksanaan hukuman itu dapat dilakukan sesuai jadwal.
Pakar Hukum Pertanyakan Rencana Siaran Langsung
Rencana penayangan eksekusi secara langsung menuai pertanyaan mengenai aspek hukum dan pelaksanaannya. John Mills, pengacara yang menangani narapidana terpidana mati, mengatakan tidak ada preseden modern untuk eksekusi publik yang disiarkan secara langsung di Amerika Serikat.
Mills menilai keputusan tersebut berpotensi menjadikan eksekusi sebagai tontonan yang mengerikan. Ia juga mengatakan proses banding Hasan belum selesai.
Menurut Mills, Hasan kemungkinan akan mengajukan peninjauan atas vonis dan hukumannya melalui pengadilan federal. Proses tersebut berpotensi menunda pelaksanaan eksekusi.
Dalam sistem hukum militer AS, eksekusi memerlukan persetujuan presiden, peninjauan oleh pengadilan yang lebih tinggi, serta keputusan akhir mengenai legalitas pelaksanaannya.
Karena proses hukum Hasan masih berlangsung, Mills mengaku akan terkejut jika eksekusi benar-benar dilaksanakan sesuai rencana.
Ia juga mempertanyakan tujuan siaran langsung tersebut dan menilai langkah itu lebih menyerupai upaya mencari perhatian daripada upaya menegakkan keadilan.
Sementara itu, Deborah Denno, profesor hukum di Fordham University yang meneliti metode eksekusi di AS, mengatakan belum pernah ada eksekusi di negara tersebut yang disiarkan secara langsung.
Menurut Denno, siaran semacam itu akan menghadirkan tingkat transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pelaksanaan hukuman mati di AS.
Namun, ia menyoroti sejumlah persoalan yang perlu dipertimbangkan, termasuk pembatasan usia penonton dan kebijakan platform digital yang akan menayangkan siaran tersebut. Hingga kini, lokasi atau platform untuk menyaksikan siaran langsung itu belum diketahui.
Hasan Membunuh 13 Personel Militer pada 2009
Nidal Hasan merupakan psikiater Angkatan Darat AS asal Virginia. Ia mengakui di pengadilan sebagai pelaku penembakan yang menewaskan 13 orang dalam serangan di pangkalan militer Fort Hood pada 5 November 2009.
Penembakan terjadi di sebuah gedung medis yang ramai. Saat itu, para personel militer yang akan diberangkatkan bertugas sedang menunggu pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi.
Dalam persidangan, Hasan menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Namun, dalam sidang militer pada 2013, ia mengatakan percaya bahwa dirinya sedang melindungi umat Islam dan Taliban di Afghanistan.
Sejarah Eksekusi Militer AS
Eksekusi militer terakhir di AS berlangsung pada 1961. Saat itu, seorang prajurit Angkatan Darat AS dihukum gantung setelah dinyatakan bersalah memperkosa seorang gadis Austria berusia 11 tahun.
Eksekusi tersebut disahkan oleh Presiden Dwight D. Eisenhower dan tetap dilaksanakan meskipun keluarga korban meminta pengampunan kepada penerusnya, John F. Kennedy.
Sementara itu, eksekusi terakhir oleh regu tembak di lingkungan militer AS berlangsung pada Januari 1945. Eddie Slovik, seorang prajurit yang meninggalkan tugasnya tanpa izin, ditembak pada bulan-bulan terakhir Perang Dunia II.
Trump sendiri telah lama mendukung penerapan hukuman mati. Pada 1989, ia memasang iklan besar di surat kabar The New York Times yang menyerukan eksekusi terhadap Central Park Five, lima orang yang ketika itu dituduh melakukan pemerkosaan dan penyerangan, tetapi kemudian dibebaskan dari tuduhan tersebut.
Pemerintah federal AS tidak melaksanakan eksekusi selama 17 tahun hingga tahun terakhir masa jabatan pertama Trump, ketika 13 eksekusi dilakukan dalam rentang waktu singkat.
Setelah kembali menjabat pada Januari 2025, Trump mencabut moratorium eksekusi federal yang diberlakukan pendahulunya, Joe Biden. Ia juga menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan memulihkan penerapan hukuman mati dan melindungi keselamatan publik.
Meski demikian, rencana eksekusi Hasan secara langsung masih menghadapi ketidakpastian hukum, terutama karena proses peninjauan atas vonis dan hukumannya belum tuntas.
