Jakarta – Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan resmi dimulai secara nasional pada 14 Juli 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pada tahap awal, sebanyak 100 sekolah rakyat siap menyambut peserta didik baru dengan memulai masa orientasi.
“Mulai dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang lain, Insyaallah sudah 100 persen siap,” ujar Saifullah Yusuf, Minggu (29/6/2025).
Setiap sekolah rakyat memiliki kapasitas yang bervariasi. Di Sekolah Rakyat Sentra Handayani Jakarta, misalnya, akan menerima sebanyak 75 siswa untuk jenjang SMP. Secara keseluruhan, sekitar 20.000 siswa dari keluarga kurang mampu akan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah asrama yang tersebar di berbagai daerah.
Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo dalam membenahi ketimpangan akses pendidikan. Sekolah rakyat berada langsung di bawah naungan Kementerian Sosial dan dirancang menyerupai model boarding school.
Pembiayaan Penuh oleh Negara
Pemerintah menjamin pembiayaan penuh bagi seluruh kebutuhan siswa, mulai dari asrama, makan, seragam, alat tulis, hingga kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. “Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 48,2 juta per siswa setiap tahunnya,” ujar Gus Ipul.
Untuk mendukung program ini, Kementerian Sosial juga telah merekrut sekitar 3.000 guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, terdapat 4.000 tenaga pendukung lainnya yang akan terlibat dalam proses pendampingan dan perlindungan anak-anak.
Sistem Belajar Fleksibel
Salah satu ciri khas Sekolah Rakyat adalah sistem pendidikan yang fleksibel melalui konsep multi-entry dan multi-exit. Artinya, peserta didik tidak harus memulai tahun ajaran pada waktu yang sama dan dapat masuk sesuai kesiapan masing-masing. Demikian pula kenaikan kelas tidak berbasis waktu, tetapi menyesuaikan dengan capaian individu.
“Karena sebagian siswa yang masuk nanti adalah anak-anak yang sebelumnya putus sekolah atau tertinggal, maka fleksibilitas ini penting untuk menjamin mereka bisa mengejar ketertinggalan,” terang Gus Ipul.
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi konkret dalam membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia.
