PARIS, 8 Oktober 2026 — Presiden Amerika Serikat Donald Trump salahkan migran asing dan Islam atas gejolak yang terjadi dalam gelombang demonstrasi di Prancis. Melalui unggahan di Truth Social, Trump menilai kerusuhan tersebut bukan semata-mata persoalan pendidikan. Melainkan berkaitan dengan perubahan demografis dan integrasi di Prancis.
Trump menyampaikan pernyataan itu ketika ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut perbaikan kondisi sekolah dan peningkatan pendanaan pendidikan..
Dalam unggahan di platform Truth Social pada Selasa (6/10), Trump menyebut situasi di Prancis sebagai dampak dari migrasi massal dan mengaitkannya dengan isu Islam serta identitas nasional Prancis.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika lebih dari 250.000 orang turun ke jalan di berbagai wilayah Prancis untuk mendukung pelajar sekolah menengah yang menuntut peningkatan pendanaan pendidikan.
Aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah kota, termasuk Paris. Polisi menggunakan gas air mata ketika sebagian demonstrasi berujung bentrokan dengan aparat.
Berawal dari Kondisi Sekolah
Gelombang protes bermula pada pertengahan September dari sebuah sekolah menengah di luar Paris. Para pelajar memprotes minimnya sumber daya dan kondisi fasilitas pendidikan yang dinilai semakin buruk.
Aksi kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Pelajar melakukan aksi blokade sekolah dan demonstrasi di kota-kota seperti Paris, Marseille, dan Strasbourg.
Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 266.000 orang mengikuti demonstrasi pada Selasa, termasuk sekitar 56.000 orang di Paris.
Sebagian besar aksi berlangsung damai. Namun, sejumlah kelompok demonstran terlibat bentrokan dengan polisi antihuru-hara di Paris pada akhir demonstrasi.
Hampir 500 orang ditahan di seluruh Prancis dalam rangkaian aksi tersebut.
Pelajar Tuntut Perbaikan Pendidikan
Para pelajar menyoroti persoalan kekurangan tenaga pengajar, ruang kelas yang terlalu padat, serta kondisi sejumlah bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan.
Mereka menilai pendanaan pendidikan tidak sebanding dengan kebutuhan siswa dan sekolah.
Tuntutan tersebut kemudian mendapat dukungan dari orangtua, guru, dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya.
Gelombang demonstrasi juga berkembang menjadi wadah untuk menyuarakan keresahan mengenai kemiskinan, ketimpangan, kenaikan harga bahan bakar yang dikaitkan dengan perang Iran, serta prioritas belanja pemerintah.
Pemerintah Prancis Bela Tindakan Polisi
Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez membela respons kepolisian. Ia mengatakan tindakan aparat secara umum dilakukan secara proporsional, meskipun sejumlah demonstrasi telah berkembang menjadi kerusuhan.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu juga membela aparat keamanan sekaligus mengakui adanya keresahan di kalangan pelajar.
Dalam sidang parlemen, Lecornu mengecam kekerasan terhadap sekolah dan fasilitas publik. Pemerintah juga berjanji menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat selama demonstrasi.
Presiden Emmanuel Macron sebelumnya mengakui kekhawatiran pelajar mengenai ukuran kelas, kekurangan guru, dan kondisi sekolah. Namun, Macron juga mengecam kekerasan yang terjadi selama demonstrasi.
Trump Perluas Isu ke Imigrasi
Pernyataan Trump memperluas pembahasan mengenai demonstrasi Prancis dari persoalan pendidikan ke isu imigrasi, integrasi, dan identitas nasional.
Trump selama ini kerap mengkritik kebijakan migrasi negara-negara Eropa. Dalam pernyataan terbarunya, ia menghubungkan kondisi politik dan sosial di Prancis dengan apa yang disebutnya sebagai persoalan migrasi massal.
Namun, demonstrasi tersebut pada awalnya dipicu oleh tuntutan pelajar terkait pendanaan, fasilitas, tenaga pengajar, dan kondisi pendidikan.
Sejumlah organisasi pelajar Prancis telah menyerukan aksi lanjutan pada Kamis (8/10/2026).
Protes Meluas ke Belgia
Gelombang aksi juga mulai merambah negara tetangga Prancis.
Di Belgia, lebih dari 30 orang ditahan pada Selasa setelah demonstrasi di Kota Liège. Sejumlah polisi dilaporkan mengalami luka.
Aksi yang lebih kecil juga dilaporkan berlangsung di Brussel dan sejumlah kota lainnya.
Di Prancis sendiri, demonstrasi telah berkembang menjadi tantangan politik bagi pemerintahan Macron. Pemerintah menghadapi tuntutan untuk memperbaiki kondisi pendidikan sekaligus menjaga keamanan selama aksi berlangsung.
