PARIS, 10 Oktober 2026 – Gelombang demo pelajar meluas di berbagai wilayah Perancis sejak akhir bulan lalu. Aksi tersebut dipicu oleh kekurangan tenaga pengajar, buruknya fasilitas sekolah, serta persoalan sistem pendidikan yang dinilai semakin membebani siswa.
Ratusan ribu pelajar dilaporkan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka. Meski pemerintah mulai menawarkan sejumlah langkah untuk meredakan ketegangan, para demonstran belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan aksi.
Di Kota Lille, Prancis utara, seorang pelajar berusia 16 tahun menggambarkan buruknya kondisi sekolahnya. Ia mengatakan, siswa bahkan harus mencari kursi sendiri setiap kali pelajaran dimulai karena jumlah kursi tidak mencukupi.
Masalah lain muncul di kantin sekolah. Menurut pelajar tersebut, sekitar 2.000 siswa harus bergantian menggunakan fasilitas kantin dalam waktu istirahat makan siang yang hanya berlangsung 50 menit.
Aksi protes yang awalnya dipicu persoalan pendidikan kini berkembang menjadi isu politik nasional. Menjelang pemilihan presiden, kelompok politik kanan dan kiri sama-sama berusaha memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Fasilitas Sekolah dan Kekurangan Guru Jadi Sorotan
Gelombang protes bermula dari Lycée Antoine-de-Saint-Exupéry di Créteil, kawasan pinggiran Paris yang tergolong kurang mampu. Aksi tersebut kemudian menyebar ke berbagai daerah di Perancis.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan tikus berkeliaran di koridor sejumlah sekolah. Rekaman lain menunjukkan toilet rusak, lubang pada dinding, serta langit-langit berjamur.
Para siswa juga mengeluhkan suhu ruang kelas yang terlalu panas saat musim panas dan terlalu dingin ketika musim dingin.
Selain kondisi bangunan, pelajar mempersoalkan jam sekolah yang panjang, kekurangan staf, kelas yang terlalu padat, serta sistem penerimaan mahasiswa ke perguruan tinggi yang tidak populer.
Pada Selasa (6/10), pemerintah memperkirakan sekitar 250.000 orang mengikuti demonstrasi, sebagian besar merupakan pemuda. Sementara itu, serikat pekerja memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 500.000 orang.
Aksi tersebut tidak hanya melibatkan siswa. Para guru juga ikut turun ke jalan untuk menyuarakan persoalan yang mereka hadapi di sekolah.
Marine Monins, seorang guru sekolah menengah yang mengikuti demonstrasi di Lille, mengatakan jadwal pelajaran yang buruk dan kekurangan tenaga pengajar membuat siswa harus menjalani hari sekolah yang tidak efisien.
Siswa umumnya mulai belajar pukul 08.00 dan dapat baru menyelesaikan kegiatan sekolah hingga pukul 18.00. Namun, jadwal tersebut kerap diselingi jeda panjang akibat pengaturan pelajaran yang buruk dan kekurangan staf.
Ketika pelajaran berlangsung, satu kelas biasanya diisi sekitar 35 siswa. Monins menilai kondisi tersebut membuat guru semakin sulit memberikan perhatian yang memadai kepada setiap anak.
Janjikan Tambahan Guru
Pemerintah Perancis mulai menunjukkan kesediaan untuk memenuhi sebagian tuntutan demonstran pada Kamis. Pemerintah menjanjikan tambahan 3.000 guru pengganti dalam beberapa hari ke depan.
Perdana MenteriPerancis Sébastien Lecornu juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan rencana penanganan krisis pendidikan sebelum akhir Oktober. Para menteri turut membuka kemungkinan untuk meninjau kembali alokasi sumber daya bagi sekolah dalam rancangan anggaran tahun berikutnya yang tengah menghadapi tekanan fiskal.
Namun, janji tersebut belum cukup meredakan kemarahan pelajar.
Seorang siswa bernama Alcidor mengatakan, persoalan yang mereka hadapi lebih luas daripada sekadar fasilitas sekolah yang buruk.
Menurutnya, banyak anak muda merasa tidak terwakili, ditinggalkan, dan tidak didengar oleh pemerintah. Mereka juga khawatir terhadap masa depan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Perancis.
Polisi Tangkap Ribuan Orang
Demonstrasi yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir juga diwarnai kekerasan, penangkapan, dan korban luka.
Menurut Kementerian Dalam Negeri Perancis, hampir 7.000 orang telah ditahan selama kerusuhan tersebut. Lebih dari 85 persen di antaranya merupakan anak-anak.
Dalam tiga pekan terakhir, lebih dari 700 petugas kepolisian dilaporkan terluka. Sementara itu, kelompok hak asasi manusia dan serikat pekerja menuduh polisi menggunakan tindakan berlebihan terhadap demonstran di bawah umur, termasuk pentungan, gas air mata, dan senjata pelontar proyektil yang dikategorikan tidak mematikan.
Sedikitnya 200 pelajar dilaporkan terluka, bersama puluhan guru.
Salah satu insiden paling serius terjadi di Kota Lens, Perancis utara. Seorang remaja berusia 15 tahun kehilangan tangannya dalam bentrokan antara polisi dan demonstran.
Keterangan mengenai penyebab cedera tersebut berbeda-beda. Seorang sumber dari serikat polisi yang dikutip AFP mengatakan, remaja itu diduga mengambil granat kejut yang ditembakkan polisi antihuru-hara sebelum benda tersebut meledak di tangannya. Namun, seorang saksi memberikan keterangan berbeda kepada media lokal dan menyatakan bahwa remaja itu tidak mengambil granat tersebut.
Setelah insiden itu, polisi dilarang menggunakan granat kejut dalam demonstrasi di sekolah.
Di sisi lain, sejumlah pejabat kepolisian menyatakan bahwa kehadiran pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan sekolah dan sengaja memicu kekerasan telah mempersulit penanganan demonstrasi.
Pemerintah Hadapi Persoalan Anggaran
Presiden Emmanuel Macron menghadapi tantangan besar untuk meredakan krisis tersebut. Berbeda dari protes terhadap kebijakan tertentu yang dapat diatasi dengan cepat, perbaikan menyeluruh sistem pendidikan membutuhkan waktu dan anggaran besar.
Pembangunan ruang kelas baru, perbaikan fasilitas, serta perekrutan guru diperkirakan memerlukan biaya miliaran euro dan waktu bertahun-tahun.
Bahkan, perubahan yang tampak lebih sederhana, seperti mengurangi durasi hari sekolah, berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengaturan jadwal dan operasional sekolah.
Upaya pemerintah juga dibatasi oleh kondisi keuangan negara. Biaya pembayaran utang nasional setiap tahun dilaporkan telah melampaui anggaran pendidikan.
Dalam rancangan anggaran 2027, belanja pendidikan direncanakan naik 1,7 persen. Namun, kenaikan itu masih berada di bawah tingkat inflasi.
Di tengah situasi tersebut, tuntutan pelajar untuk mendapatkan fasilitas yang layak dan pendidikan berkualitas menjadi persoalan yang tidak mudah diselesaikan.
