JAKARTA, 18 November 2026 — DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pakar hukum, akademisi, hingga masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, masukan dari berbagai kalangan diperlukan untuk memperkaya materi RUU sebelum pembahasan lebih lanjut.
“Gunanya RDP-RDP dilakukan oleh komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk menyerap aspirasi dari baik masyarakat, pakar hukum, kemudian akademisi,” kata Dasco.
Ia menambahkan, DPR akan terus mengawasi Komisi III selama proses pembahasan berlangsung agar berbagai masukan dapat dipertimbangkan.
Polri Usulkan Audit Penggunaan Alat Sadap
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, aturan mengenai mekanisme penyadapan selama ini belum diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang.
Menurut dia, terdapat perbedaan mekanisme penyadapan, termasuk mengenai kewajiban memperoleh izin pengadilan dan batas waktu pelaksanaannya.
Dalam pembahasan RUU tersebut, Komisi III turut meminta masukan dari Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri.
Kepala Baintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti mengusulkan agar setiap pihak yang menggunakan alat penyadapan wajib mencatat seluruh aktivitasnya.
Catatan tersebut harus bersifat permanen dan tidak boleh diubah atau dihapus. Jika memungkinkan, pencatatan dilakukan secara otomatis agar seluruh aktivitas penyadapan dapat diketahui secara terperinci.
Dedy juga mengusulkan audit berkala untuk mencocokkan catatan penggunaan alat sadap dengan izin yang dimiliki. Penyadapan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
Ia menegaskan, penyadapan tidak boleh dilakukan terhadap sembarang orang. Penggunaannya harus dibatasi untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan pencegahan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Penyadapan untuk kepentingan pribadi juga dilarang.
RUU Penyadapan Dibahas setelah Kasus Penyadapan Ilegal
Pembahasan RUU Penyadapan berlangsung setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam kasus tersebut, sejumlah pihak disebut menjadi sasaran penyadapan, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Listyo sebagai end-user atau pihak terakhir yang menerima produk penyadapan.
Prabowo sebelumnya telah mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Sementara itu, tersangka lain, Ahrie Sonta, telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).














