New Delhi – Pemerintah India pada Rabu (23/4/2025) mengumumkan serangkaian langkah tegas untuk menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Pakistan, sehari setelah serangan bersenjata oleh kelompok militan yang menewaskan 26 orang di kawasan wisata Baisaran Valley, Pahalgam, Kashmir. Serangan ini merupakan yang paling mematikan terhadap warga sipil di India dalam hampir dua dekade terakhir.
Serangan yang terjadi pada Selasa itu langsung memicu respons keras dari pemerintah India, yang menuding adanya keterlibatan lintas batas dalam aksi tersebut. Dalam konferensi pers, Sekretaris Luar Negeri India Vikram Misri menyampaikan bahwa pemerintah akan menangguhkan pelaksanaan Indus Waters Treaty 1960—perjanjian yang sebelumnya tetap bertahan meski kedua negara sempat terlibat dalam perang.
“Perjanjian ini akan ditangguhkan hingga Pakistan dengan kredibel dan secara permanen meninggalkan dukungannya terhadap terorisme lintas batas,” ujar Misri. Perjanjian ini selama ini mengatur pembagian air Sungai Indus dan anak-anak sungainya yang sangat vital bagi sistem irigasi dan pembangkit listrik di Pakistan.
India Tutup Pos Perbatasan
Langkah lainnya yang diumumkan India mencakup penutupan satu-satunya pos lintas darat antara kedua negara, pelarangan visa khusus Asia Selatan bagi warga Pakistan, serta pengusiran semua penasihat pertahanan dari kedutaan Pakistan di New Delhi. India juga akan menarik sebagian staf diplomatiknya dari Islamabad.
Tidak hanya itu, warga Pakistan yang berada di India dengan visa khusus diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan negara tersebut. India pun menegaskan tidak akan memberi izin masuk baru bagi warga Pakistan hingga pemberitahuan lebih lanjut.
“India tidak akan berhenti dalam mengejar siapa pun yang terlibat dalam aksi teror, maupun mereka yang mendukung dan memfasilitasinya,” tegas Misri.
Pukulan Besar bagi PM Modi
Serangan di Kashmir yang terjadi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan ke wilayah tersebut disebut sebagai pukulan besar bagi kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata (BJP). Pemerintah selama ini mengklaim pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir pada 2019 sebagai keberhasilan yang membawa stabilitas dan pembangunan di wilayah mayoritas Muslim tersebut.
Kelompok militan bernama “Kashmir Resistance” mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dalam sebuah unggahan media sosial. Mereka menentang masuknya lebih dari 85.000 “pendatang dari luar” ke Kashmir yang dinilai mengubah komposisi demografis wilayah tersebut. Badan keamanan India menyebut kelompok ini terkait dengan organisasi militan berbasis di Pakistan seperti Lashkar-e-Taiba dan Hizbul Mujahideen. Pakistan membantah tuduhan ini dan menyatakan hanya memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi warga Kashmir.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyatakan melalui platform X bahwa Perdana Menteri Shehbaz Sharif akan memimpin rapat Komite Keamanan Nasional pada Kamis pagi untuk merespons keputusan India.
Kashmir Terguncang
Di Kashmir, ribuan wisatawan dan pekerja lokal yang berada di lokasi saat serangan terjadi segera dievakuasi. Pemerintah wilayah federal Jammu dan Kashmir pun menutup semua aktivitas pada Rabu sebagai bentuk duka dan protes atas serangan tersebut. “Kami malu. Kashmir malu,” kata mantan Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Mehbooba Mufti. “Kami berdiri bersama bangsa dalam masa sulit ini.”
Serangan ini mengguncang rasa aman yang sempat pulih di Kashmir, wilayah yang sejak 1989 dilanda konflik bersenjata antara militan separatis dan pasukan keamanan India, dan kini kembali menghadapi ketidakpastian dalam bayang-bayang eskalasi ketegangan India–Pakistan.
1 Komentar