Jaksa-jaksa di Amerika Serikat mundur massal pada hari Kamis (13/2/2025), karena diperintahkan Pemerintahan Trump untuk menghentikan kasus suap terhadap Walikota New York City, Eric Adams. Pada Bulan September tahun lalu, Adams diduga telah menerima hadiah yang totalnya lebih dari $100.000 dari warga negara Turki sebagai imbalan untuk beberapa bantuan. Ia membantah tuduhan tersebut.
Penjabat Jaksa AS Manhattan, Danielle Sassoon, adalah satu dari beberapa Jaksa yang memilih untuk mengundurkan diri daripada mengikuti perintah yang dianggap sebagai upaya melemahkan independensi kantor kejaksaan AS.
“Saya tetap bingung dengan proses terburu-buru dan dangkal yang digunakan untuk mencapai keputusan ini,” tulis Sassoon dalam surat sepanjang delapan halaman kepada Jaksa Agung Pam Bondi.
Setelah Sassoon menolak untuk membatalkan kasus tersebut, pemerintahan Trump mengarahkan John Keller, penjabat kepala unit korupsi publik Departemen Kehakiman, untuk mengambil alih.
Keller kemudian juga mengundurkan diri pada hari Kamis, begitu pula dengan Kevin Driscoll, seorang pejabat senior di divisi kriminal departemen tersebut.
Tiga deputi lainnya di unit korupsi publik Departemen Kehakiman – Rob Heberle, Jenn Clarke, dan Marco Palmieri – juga mengundurkan diri pada hari Kamis atas kasus Adams.
Pengunduran diri ini terjadi di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk merombak lembaga tersebut, yang menurutnya telah digunakan sebagai senjata melawan lawan politik. Trump telah memecat jaksa-jaksa yang menangani kasus hukum yang melibatkan dirinya sejak ia dilantik, dan juga meminta informasi tentang ribuan agen FBI yang terkait dengan penyelidikan serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS.
Sementara itu, di tempat terpisah, Trump menyatakan tidak memerintahkan Departemen Kehakiman untuk melakukan penghentian kasus itu. “Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak memintanya,” jawab Trump ketika di tanya wartawan mengenai hal tersebut di Gedung Putih.
