Paris – Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis (27/3/2025) menyatakan bahwa Prancis dan Inggris akan tetap melanjutkan rencana pengiriman pasukan ke Ukraina guna mengamankan kesepakatan damai dengan Rusia. Namun, tidak semua negara Eropa bersedia turut serta dalam inisiatif ini.
“Pasukan penjaga keamanan ini merupakan usulan Prancis-Inggris,” ujar Macron. “Ukraina menginginkannya, dan beberapa negara anggota telah menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung. Namun, ini bukan keputusan yang diambil secara bulat. Meski begitu, kita tidak memerlukan suara bulat untuk mewujudkannya.”
Macron menegaskan bahwa pejabat militer Prancis dan Inggris akan bekerja sama dengan Ukraina untuk menentukan lokasi penempatan pasukan serta jumlah personel yang diperlukan agar operasi ini memiliki kredibilitas.
“Akan ada pasukan penjaga keamanan yang dikerahkan oleh beberapa negara Eropa,” tambahnya.
Pernyataan Macron disampaikan setelah pertemuan puncak yang melibatkan hampir 30 negara serta para pemimpin NATO dan Uni Eropa. Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya diplomatik yang semakin intens untuk mencapai gencatan senjata, terutama karena tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun.
Eropa Pertimbangkan Pengiriman Pasukan
Prancis dan Inggris mendorong pembentukan koalisi negara-negara yang bersedia mendukung pengerahan pasukan Eropa di Ukraina guna memastikan perjanjian damai dan mencegah serangan Rusia di masa depan. Namun, beberapa negara Eropa masih mempertimbangkan tingkat keterlibatan mereka, terutama karena ketidakpastian terkait dukungan militer dan intelijen dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump.
Upaya membentuk pasukan yang cukup besar untuk bertindak sebagai penghalang kredibel terhadap agresi Rusia bukan perkara mudah.
Pejabat Inggris memperkirakan jumlah personel yang dibutuhkan bisa mencapai 10.000 hingga 30.000 tentara. Selain itu, masih ada perdebatan mengenai siapa yang akan memimpin pasukan ini dan bagaimana mereka akan merespons jika Rusia melanggar perjanjian damai.
Kantor Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa perencanaan militer sedang berlangsung untuk menyusun pasukan dengan memanfaatkan berbagai kemampuan militer Eropa, termasuk pesawat tempur, tank, pasukan darat, serta dukungan intelijen dan logistik.
Ujian bagi Eropa
Inisiatif pengerahan pasukan ini juga menjadi ujian bagi Eropa dalam membuktikan kapasitasnya untuk mempertahankan keamanan regional tanpa bergantung pada Amerika Serikat. Tekanan dari Trump agar negara-negara Eropa meningkatkan anggaran pertahanan mereka telah berlangsung sejak masa kepresidenannya yang pertama.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengunggah gambar dari pertemuan puncak tersebut dengan keterangan, “Eropa tahu cara membela diri. Kita harus membuktikannya.”
Macron menyatakan bahwa pasukan Eropa akan ditempatkan di “kota-kota penting, pangkalan strategis” di Ukraina dan memiliki mandat untuk merespons serangan Rusia jika terjadi.
“Jika terjadi agresi besar-besaran terhadap Ukraina, pasukan ini secara otomatis berada dalam situasi konflik dan akan merespons sesuai aturan keterlibatan,” kata Macron. “Kita tidak berada di garis depan pertempuran, tetapi kita di sini untuk menjamin perdamaian yang berkelanjutan.”
Sanksi Rusia dan Upaya Gencatan Senjata
Pertemuan di Paris ini berlangsung saat Rusia menuntut pencabutan sanksi ekonomi sebagai syarat untuk menyetujui perjanjian gencatan senjata di Laut Hitam. Sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi Rusia dan membatasi aksesnya ke pasar global.
Sementara itu, Presiden Dewan Eropa, António Costa, menegaskan bahwa sanksi harus tetap dipertahankan untuk terus menekan Rusia agar mencapai perdamaian yang langgeng.
“Ini berarti kita harus terus memberikan tekanan terhadap Rusia melalui sanksi,” ujar Costa.
Bantuan Baru dan Serangan Berlanjut
Sementara upaya diplomasi terus berlangsung, sekutu Ukraina di Eropa meningkatkan dukungan militer mereka. Macron mengumumkan paket bantuan pertahanan baru untuk Ukraina senilai 2 miliar euro (Rp 37 triliun), yang mencakup tank ringan, sistem pertahanan udara, rudal anti-tank, serta perlengkapan militer lainnya.
Di tengah upaya mencapai gencatan senjata, Rusia terus melancarkan serangan udara. Serangan drone pada Kamis dini hari melukai sedikitnya 18 orang di wilayah Kharkiv dan tiga orang di Dnipro. Sementara itu, serangan artileri di Zaporizhzhia merusak infrastruktur listrik dan telekomunikasi.
Zelenskyy menegaskan bahwa serangan ini menjadi bukti bahwa sanksi terhadap Rusia tidak boleh dilonggarkan.
“Rusia membunuh setiap hari dan memperpanjang perang ini,” kata Zelenskyy. “Proposal gencatan senjata tanpa syarat dari Amerika Serikat telah ada di meja selama lebih dari dua minggu.”
Selain itu, militer Ukraina mengklaim telah berhasil menyerang pangkalan udara Engels di Rusia pada 20 Maret lalu, menghancurkan 96 rudal jelajah udara-ke-udara dan sejumlah besar cadangan bahan bakar aviasi. Citra satelit dari Maxar Technologies menunjukkan adanya kerusakan di fasilitas penyimpanan amunisi dan persenjataan di pangkalan tersebut.
Ketidakpastian mengenai langkah-langkah ke depan dalam konflik Ukraina terus membayangi upaya diplomatik yang sedang berlangsung, sementara Eropa dan sekutunya berupaya memperkuat pertahanan dan kesiapan mereka dalam menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut.
