Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di kalangan pegawai pemerintah federal Amerika Serikat terus berlanjut. Hampir 10.000 dari sekitar 2,3 juta pegawai pemerintah AS telah diberhentikan.
Pada Jumat (14/2/2025) waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia, lebih dari 9.500 pegawai federal AS menerima pemberitahuan PHK. Sebagian besar pegawai baru masih dalam masa percobaan, sementara yang lainnya sudah berstatus pegawai negeri sipil. Pegawai yang terdampak berasal dari berbagai departemen seperti Dalam Negeri, Energi, Urusan Veteran, Pertanian, Kesehatan, serta Layanan Kemanusiaan.
PHK ini menambah jumlah sekitar 75.000 pegawai yang telah mengikuti program pensiun dini yang saat ini sudah ditutup. Pemutusan hubungan kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memangkas birokrasi demi efisiensi keuangan negara. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pemerintah federal terlalu besar dan banyak menghabiskan anggaran negara dengan cara yang tidak efisien.
Pemangkasan pegawai federal ini diatur oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk. Selain PHK, Trump dan Musk juga merencanakan penghapusan sejumlah lembaga pemerintah seperti Badan Pembangunan Internasional AS dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB).
Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia Federal AS (OPM) menolak menyebutkan jumlah pegawai yang sudah diberhentikan. Data pemerintah yang dikelola OPM menunjukkan bahwa sekitar 220.000 pekerja memiliki masa kerja kurang dari satu tahun pada Maret 2024. OPM memberikan tenggat waktu kepada badan-badan yang menjadi target pemangkasan hingga Selasa (25/2/2025) pukul 20.00 untuk mengeluarkan pemberitahuan PHK.
Pada gelombang pertama pemangkasan besar-besaran, Departemen Urusan Veteran AS mengumumkan pemecatan lebih dari 1.000 karyawan yang bekerja kurang dari dua tahun pada Kamis (13/2/2025) malam. Senator Patty Murray dari Partai Demokrat menyatakan bahwa pegawai yang dipecat mencakup para peneliti yang bekerja dalam bidang pengobatan kanker, kecanduan opioid, prostetik, dan paparan lubang pembakaran.
Sejumlah serikat pekerja yang mewakili pegawai lembaga pemerintah melaporkan bahwa di Departemen Pendidikan AS, puluhan orang telah menerima surat PHK, termasuk spesialis pendidikan khusus dan pejabat bantuan siswa. Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), hampir 1.300 karyawan dalam masa percobaan juga menerima PHK. Pemimpin CDC yang berpusat di Atlanta diberitahu tentang keputusan tersebut pada Jumat pagi.
Di bidang lingkungan, Dinas Kehutanan AS memberhentikan sekitar 3.400 karyawan baru, sementara Dinas Taman Nasional memberhentikan sekitar 1.000 karyawan. Gelombang PHK ini terus berlanjut, dengan sumber yang menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan Internal (IRS) tengah bersiap untuk melakukan PHK ribuan pekerja pada pekan depan.
Menteri Pertanian AS, Brooke Rollins, mengatakan bahwa lembaganya telah mengundang tim DOGE dan PHK akan segera dilakukan. “Jelas, ini hari yang baru. Saya pikir rakyat Amerika sependapat bahwa pemerintah terlalu besar,” ujarnya.
Pemangkasan anggaran pegawai menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap layanan publik. Sebulan setelah kebakaran hutan melanda Los Angeles, misalnya, program federal berhenti mempekerjakan petugas pemadam kebakaran musiman. Selain itu, pembersihan bahaya kebakaran seperti kayu mati dari hutan juga dihentikan.
Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menepis kekhawatiran tersebut. Ia menyebut pemangkasan ini sebagai audit keuangan yang dilakukan oleh Musk melalui DOGE. “Mereka adalah orang-orang serius yang berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain, mengaudit dan mencari praktik terbaik,” ujarnya.
Reaksi dari pekerja federal yang dipecat pun sangat beragam. Banyak yang mengungkapkan keterkejutannya. Nick Goia, yang dipecat dari Layanan Penelitian Ekonomi USDA pada Kamis malam, merasa dikhianati oleh negaranya. “Saya telah melakukan banyak hal untuk negara saya dan sebagai veteran yang mengabdi untuk negara, saya merasa seperti telah dikhianati oleh negara saya,” katanya. Goia yang bekerja sejak Desember 2024 tersebut masih harus menanggung keluarga dengan satu anak yang menderita epilepsi.
Direktur Eksekutif serikat pekerja National Federation of Federal Employees, Steve Lenkart, mengatakan bahwa langkah ini adalah upaya Elon Musk untuk melemahkan kendali Pemerintah AS pada pengusaha industri dan orang sangat kaya. “Itulah sebabnya Elon Musk sangat gembira dengan hal ini,” ujarnya.
Para pekerja di seluruh AS merespons kebijakan ini dengan marah dan kebingungan atas masa depan mereka. Saat pemberitahuan PHK dikirimkan dari satu lembaga ke lembaga lainnya, pegawai federal dari Michigan hingga Florida merasa terguncang karena diberitahu bahwa layanan mereka tidak lagi dibutuhkan.
Bahkan, beberapa orang yang menerima pemberitahuan PHK sebenarnya telah menerima tawaran pensiun dini yang ditangguhkan. Program pensiun dini seharusnya membayar mereka hingga 30 September 2025.
Pada Jumat malam, OPM mengakui bahwa beberapa karyawan mungkin telah menerima pemberitahuan PHK secara keliru dan mengatakan bahwa perjanjian pensiun dini tetap berlaku. David Rice, penerjun payung Angkatan Darat yang cacat, mengatakan bahwa ia dipecat secara mendadak dari Departemen Energi AS pada Kamis malam. “Ini semua kekacauan,” katanya.
Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional AS (NTEU) dan serikat pekerja lainnya mengajukan gugatan pada Kamis, menentang PHK yang melanggar hukum. Mereka juga meminta agar pemecatan dihentikan sementara selama penyelidikan berlangsung. Aktivis buruh dan pegawai pemerintah berunjuk rasa di Washington, Jumat, memprotes gelombang PHK tersebut.
