JAKARTA, 19 November 2026 – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri geledah sejumlah rumah yang disebut sebagai posko terkait kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan tersebut menambah daftar lokasi yang telah diperiksa oleh penyidik. Sebelumnya, tim penyidik juga menggeledah rumah atau posko milik Irjen Pol Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11).
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, pemeriksaan sejumlah posko dilakukan sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti.
“Kemarin. Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP. Dan pemeriksaan sebagai bagian dari pada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” kata Susatyo di Mabes Polri, Rabu (18/11).
Namun, Susatyo belum merinci lokasi posko lainnya selain yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Ia mengatakan, perkembangan penyelidikan akan disampaikan lebih lanjut melalui konferensi pers.
“Jadi ada beberapa posko, dan tentunya nanti untuk perkembangannya, nanti akan kami sampaikan pada jumpa pers berikutnya, ya. Kemudian juga selain posko di sana, juga ada beberapa posko lain untuk kelengkapan,” ujar Susatyo.
Empat Petinggi Polri Jadi Tersangka Kasus Penyadapan
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Selain itu, dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara dan tokoh politik. Selain itu, target penyadapan turut mencakup kalangan media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Atas dugaan perbuatan tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal sesuai dengan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.
Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.
Kasus Dugaan Makar Naik ke Tahap Penyidikan
Selain menangani dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar.
Perkara yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri itu kini telah naik ke tahap penyidikan.
Dalam perkembangan kasus penyadapan, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Meski demikian, keduanya mengajukan banding atas putusan pemberhentian tersebut.














