JAKARTA, 11 November 2026 – Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dipecat sebagai anggota Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Putusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang digelar pada Selasa (10/11).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, majelis sidang memutuskan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan melakukan perbuatan tercela.
“Yang kedua, sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Isir di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
Dalam perkara ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Ia juga dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut mencakup Pasal 5 Ayat 1 huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 mengenai kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 Ayat 1 huruf a dan b mengenai larangan dalam etika kelembagaan.
Ahrie Sonta Ajukan Banding atas Putusan PTDH
Meski dijatuhi sanksi pemecatan, Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.
Johnny Isir membenarkan bahwa Ahrie telah menyatakan keberatan terhadap keputusan majelis KEPP. “Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya dalam menanggapi putusan, telah menyatakan banding,” ujar Isir.
Dengan pengajuan banding tersebut, putusan sidang etik masih dapat ditinjau melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Dugaan Penyadapan
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Dalam pengembangan perkara, dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar nomor ponsel Presiden Prabowo.
Penyidik juga mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Para Tersangka Dijerat UU ITE dan KUHP
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah pasal terkait akses ilegal dan pelanggaran terhadap sistem elektronik.
Khusus terhadap Slamet Uliandi, penyidik menerapkan Pasal 332 Ayat 1 dan/atau Ayat 2 KUHP, Pasal 258 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 Ayat 1 dan/atau Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.
