Istanbul – Ekrem İmamoğlu adalah seorang politisi Turki yang menjabat sebagai Wali Kota Istanbul sejak tahun 2019. Lahir pada 4 Juni 1970 di Akçaabat, Trabzon, ia memulai karier politiknya dengan bergabung ke dalam Partai Rakyat Republik (CHP) pada tahun 2008. Pada tahun 2014, İmamoğlu terpilih sebagai Wali Kota Beylikdüzü, sebuah distrik di Istanbul.
Pada pemilihan umum tahun 2019, İmamoğlu mencalonkan diri sebagai Wali Kota Istanbul dan berhasil memenangkan pemilihan tersebut.
Pada pemilihan tersebut, İmamoğlu mengalahkan kandidat dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), partai yang dipimpin Erdogan. Kemenangannya sempat dibatalkan, tetapi dalam pemungutan suara ulang, ia justru menang dengan selisih suara lebih besar.
Keberhasilan ini menjadi pukulan bagi AKP, yang telah menguasai Istanbul selama lebih dari dua dekade.
Sebagai Wali Kota, İmamoğlu dikenal dengan kebijakan yang menitikberatkan pada transparansi, peningkatan layanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Sikapnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat juga menjadikannya sebagai salah satu figur oposisi yang berpengaruh.
Ditangkap Beberapa Hari Sebelum Pemilihan Kandidat Presiden dari CHP
Baru-baru ini, pada 19 Maret 2025, İmamoğlu ditangkap oleh polisi Turki atas tuduhan korupsi dan keterlibatan dengan organisasi teroris.
Penangkapannya terjadi beberapa hari sebelum pemilihan calon presiden dari CHP untuk pemilihan umum 2028. Tindakan ini memicu protes dari para pendukungnya dan kritik dari komunitas internasional, yang melihatnya sebagai upaya untuk melemahkan oposisi politik di Turki.
Selain itu, Universitas Istanbul baru-baru ini membatalkan gelar sarjana yang diperoleh İmamoğlu, dengan alasan adanya ketidakteraturan dalam proses penerimaan pada tahun 1990-an. Pembatalan gelar ini dapat menghambat kelayakannya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang, karena gelar universitas merupakan salah satu persyaratan untuk pencalonan.
Penangkapan dan tindakan hukum terhadap İmamoğlu terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap oposisi politik di Turki, dengan banyak yang melihatnya sebagai langkah untuk memperkuat kekuasaan Presiden Recep Tayyip Erdoğan dan partainya menjelang pemilihan umum yang akan datang.
