WASHINGTON, 25 Oktober 2026 — Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan gugat pengesahan hasil pemilihan Senat di Alaska apabila senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, kalah dalam pemilu November mendatang.
Gugatan tersebut berkaitan dengan keberadaan dua kandidat bernama Sullivan dalam surat suara. Pemerintah Trump berupaya mencegah pengesahan hasil pemilu jika pencantuman kandidat dengan nama serupa dinilai memengaruhi hasil pemilihan.
Dalam laporan Associated Press (AP), Trump mengakui pada Jumat (22/10) bahwa dia memerintahkan Departemen Kehakiman mengajukan gugatan tersebut.
“Saya yang mengatakan untuk melakukannya,” kata Trump.
Persaingan ini menjadi perhatian karena hasil pemilu Alaska berpotensi memengaruhi partai yang menguasai Senat AS. Partai Republik khawatir pemilih akan keliru memilih kandidat akibat kemiripan nama kedua calon.
Dua Kandidat dengan Nama Mirip
Dua kandidat tersebut adalah Dan S. Sullivan, senator petahana dari Partai Republik sekaligus sekutu Trump, dan Daniel J. Sullivan Jr., seorang mantan guru yang telah pensiun dan tinggal di komunitas nelayan Petersburg, Alaska.
Pada surat suara, senator petahana dicantumkan sebagai kandidat Partai Republik dan diberi keterangan incumbent atau petahana. Sementara itu, Daniel J. Sullivan Jr. tercantum tanpa afiliasi partai.
Selain keduanya, mantan anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Mary Peltola, juga menjadi kandidat dalam pemilihan Senat Alaska.
Sejumlah tokoh Partai Republik menuduh pencalonan Daniel J. Sullivan merupakan upaya untuk mengalihkan suara dari senator petahana. Namun, Daniel J. Sullivan menyatakan bahwa dirinya maju atas keputusannya sendiri.
Upaya Partai Republik untuk mengeluarkan Daniel J. Sullivan dari surat suara telah berlangsung selama berbulan-bulan. Republik bahkan membawa persoalan tersebut hingga ke tingkat Mahkamah Agung Alaska, tetapi upaya itu tidak berhasil.
Gugatan untuk Menunda Pengesahan Hasil Pemilu
Melalui gugatan di pengadilan federal, pemerintahan Trump berusaha memblokir pengesahan hasil pemilu apabila senator petahana kalah.
Gugatan tersebut menyatakan bahwa pemerintah negara bagian memiliki kewajiban melindungi integritas pemilu apabila pencantuman Daniel J. Sullivan dalam surat suara dianggap mencemari hasil pemilihan.
Namun, gugatan itu tidak secara langsung meminta pencoretan kandidat tersebut dari surat suara. Permintaan utamanya adalah menunda pengesahan hasil sampai penyelidikan menentukan apakah kebingungan akibat dua nama yang mirip cukup memengaruhi hasil pemilu.
Menurut pengamat, gugatan tersebut belum menjelaskan bagaimana penyelidikan dapat memastikan pemilih benar-benar keliru memilih, mengingat pemberian suara berlangsung secara rahasia.
Sejumlah pakar hukum juga meragukan gugatan tersebut akan berhasil. Mereka menilai ketentuan umum tentang perlindungan integritas pemilu yang dikutip pemerintah belum tentu cukup untuk membenarkan campur tangan pengadilan federal dalam pengesahan hasil pemilu yang menjadi kewenangan negara bagian.
Memicu Perdebatan soal Campur Tangan Federal
Gugatan di Alaska memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan pemerintah federal dalam proses pemilihan. Meski kebingungan akibat nama kandidat yang mirip bukan hal baru dalam politik AS, upaya Departemen Kehakiman untuk menghalangi pengesahan hasil pemilu akan menjadi persoalan tersendiri.
Jaksa Agung AS Todd Blanche sebelumnya mengatakan pemerintah tidak bermaksud mencampuri pemilu atau proses pengesahan hasil secara tidak semestinya.
Namun, beberapa jam setelah pernyataan itu, Departemen Kehakiman mengajukan gugatan terkait pemilihan Senat Alaska.
Pemungutan suara akan berlangsung pada November 2026. Hasilnya dapat menentukan keseimbangan kekuatan di Senat AS, sehingga persaingan antara Dan Sullivan, Daniel J. Sullivan Jr., dan Mary Peltola mendapat perhatian nasional.
