JAKARTA, 11 November 2026 – Hidayat Nur Wahid (HNW) mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyiapkan Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman untuk menggantikan posisi tersebut.
Pengunduran diri Hidayat telah diterima dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11). Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, surat pengunduran diri politikus PKS itu telah dibahas dan diterima secara resmi.
“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” ujar Muzani dalam keterangannya.
Muzani mengatakan, proses selanjutnya akan dilakukan sesuai mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hidayat selama menjalankan tugas sebagai pimpinan MPR.
“Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” kata Muzani.
HNW Dapat Penugasan Baru sebagai Ketua BKSAP DPR
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menjelaskan, pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Menurut Kholid, penugasan tersebut bertujuan memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di tingkat internasional, terutama melalui kerja sama dengan parlemen negara-negara Islam dan memperluas dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid.
Ia menilai diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarnegara, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan bagi perdamaian dan keadilan.
PKS berharap hubungan dengan parlemen berbagai negara dapat menghasilkan kerja sama yang lebih konkret. Jangkauan diplomasi juga akan diperluas kepada negara-negara yang memiliki komitmen terhadap perdamaian dan penghormatan hak asasi manusia.
Khusus untuk Palestina, Kholid mengatakan diplomasi parlemen perlu diarahkan pada sejumlah tujuan nyata, antara lain perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, penghormatan terhadap hukum internasional, serta dukungan bagi kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
“Solidaritas untuk Palestina harus terus diterjemahkan menjadi langkah nyata. Melalui diplomasi parlemen, kita ingin menggalang dukungan agar parlemen berbagai negara mendorong pemerintahnya mengambil kebijakan yang memperkuat perlindungan rakyat Palestina dan perjuangan kemerdekaannya,” kata Kholid.
PKS Siapkan Sohibul Iman sebagai Pengganti HNW
Terkait pengganti Hidayat di kursi Wakil Ketua MPR, Kholid menyebut PKS telah memutuskan Mohamad Sohibul Iman sebagai calon pengganti.
“Insyaallah, Ketua Majelis Syuro Doktor Mohamad Sohibul Iman yang akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan HNW di pimpinan MPR RI,” ujar Kholid.
Meski demikian, pergantian tersebut masih harus mengikuti mekanisme kelembagaan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan proses pengunduran diri Hidayat akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.
Dengan demikian, keputusan PKS menunjuk Sohibul Iman merupakan penetapan calon dari partai, sedangkan proses pengisian jabatan di MPR tetap mengikuti prosedur yang berlaku.
Rekam Jejak Hidayat Nur Wahid di MPR dan DPR
Pengunduran diri Hidayat mengakhiri kiprahnya sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024–2029. Ia merupakan salah satu politikus yang memiliki pengalaman panjang dalam kepemimpinan lembaga tersebut.
Berdasarkan profil resmi MPR, Hidayat pernah menjabat Ketua MPR periode 2004–2009. Setelah itu, ia menjadi Ketua BKSAP DPR RI pada 2009–2012 dan Ketua Fraksi PKS DPR RI pada 2012–2014.
Ia kembali menjadi pimpinan MPR sebagai Wakil Ketua untuk periode 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029.
Pengalaman Hidayat di bidang diplomasi parlemen juga bukan hal baru. Sebelum kembali bertugas sebagai Ketua BKSAP DPR, ia pernah menduduki posisi yang sama pada periode 2009–2012.
Hidayat lahir di Klaten, Jawa Tengah, pada 8 April 1960. Ia menempuh pendidikan sarjana hingga doktoral di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Penugasan baru ini sekaligus mengembalikan Hidayat ke bidang kerja sama antarparlemen yang pernah ia jalani lebih dari satu dekade lalu.
