JAKARTA, 12 November 2026 – Wakil Presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut telah mundur dari jabatannya. Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada Rabu (11/11).
Ketika dikonfirmasi BBC News Indonesia mengenai kabar pengunduran diri Gibran, Budi Arie membenarkannya. “Betul,” kata Budi Arie, yang juga dikenal sebagai ketua tim relawan Joko Widodo.
Keputusan mundur tersebut disebut telah disampaikan langsung oleh Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11). Surat pengunduran diri juga dikabarkan telah diserahkan kepada Prabowo.
Kabar pengunduran diri ini muncul di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan dalam proses Pemilu 2024.
Putusan MA tersebut kemudian menjadi salah satu landasan bagi sejumlah anggota DPR RI mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran dari jabatan wakil presiden.
120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan HMP terhadap Gibran.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat antara perwakilan anggota pengusul dan pimpinan DPR di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Rabu (11/11).
Pimpinan DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, mengatakan jumlah pengusul didasarkan pada tanda tangan yang telah diserahkan kepada pimpinan DPR.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat, ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang, dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Sebelumnya, Saan menyebut usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11).
Penggunaan HMP merupakan bagian dari mekanisme pengawasan DPR. Usulan tersebut belum berarti Gibran telah resmi dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Gibran Akan Ajukan Peninjauan Kembali atas Putusan MA
Sehari sebelum kabar pengunduran dirinya mencuat, Gibran menyatakan akan menempuh langkah hukum berupa peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA.
Putusan tersebut berkaitan dengan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya yang digunakan dalam proses Pemilu 2024.
Pada Selasa (10/11), Gibran menyebut langkah hukum tersebut merupakan saran dari Presiden Prabowo Subianto.
1 Komentar