MALANG, 12 November 2026 – Wakil Presiden (wapres) tidak perlu persetujuan atau izin Presiden untuk mundur dari jabatannya. Sebab, Presiden dan Wakil Presiden sama-sama dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki otonomi masing-masing dalam menentukan keputusan terkait jabatan.
Penjelasan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Aan Eko Widiarto, ketika menanggapi isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Aan, pengunduran diri merupakan keputusan pribadi Wakil Presiden. Karena itu, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk memberikan atau menolak izin atas keputusan tersebut.
“Pengunduran dirinya itu otonom masing-masing dan tidak ada izin dari Presiden untuk itu,” kata Aan dikutip dari Hukumonline, Rabu (11/11).
Meski tidak membutuhkan persetujuan Presiden, pengunduran diri Wakil Presiden tetap menimbulkan konsekuensi ketatanegaraan, yakni kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Aan menjelaskan, konsekuensi hukum tersebut sama dengan kondisi apabila Wakil Presiden diberhentikan melalui proses pemakzulan atau impeachment.
“Ketika nanti mengundurkan diri, maka yang terjadi implikasinya secara hukum adalah kekosongan kursi Wakil Presiden. Ketika diberhentikan, implikasi yang terjadi juga sama, yaitu kekosongan kursi seorang Wakil Presiden,” ujarnya.
Presiden Mengusulkan Dua Nama Pengganti kepada MPR
Apabila jabatan Wakil Presiden kosong, pengisian posisi tersebut dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Aan menjelaskan, Presiden akan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan kedua calon sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jika persyaratan dinyatakan lengkap, kedua calon dapat mengikuti proses pemilihan di MPR. Namun, apabila dokumen belum memenuhi ketentuan, berkas akan dikembalikan kepada Presiden untuk dilengkapi.
MPR kemudian memilih satu dari dua calon yang diajukan. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden untuk melanjutkan sisa masa jabatan.
Apabila hasil pemungutan suara berimbang, pemilihan akan diulang pada putaran kedua. Jika hasilnya tetap sama, keputusan diserahkan kepada Presiden.
“Kalau suaranya draw atau sama, maka akan diulang untuk putaran kedua. Kalau putaran kedua masih sama juga, maka diserahkan kepada Presiden mana yang mau dipilih oleh Presiden,” jelas Aan.
Berbeda dengan Mekanisme Pemakzulan
Selain pengunduran diri, kekosongan jabatan Wakil Presiden juga dapat terjadi melalui pemberhentian lewat mekanisme pemakzulan.
Namun, proses pemakzulan tidak dapat dilakukan secara langsung. Mekanismenya melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Aan menjelaskan, apabila Gibran tidak mengundurkan diri, proses pemberhentian dapat berlanjut melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
HMP yang tengah bergulir di DPR berfokus pada pengujian apakah Gibran masih memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Jika pendapat DPR disetujui dalam rapat paripurna, proses selanjutnya dibawa ke MK untuk diperiksa dan diputus. MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memutus pendapat DPR tersebut.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
MPR kemudian menggelar sidang untuk memutuskan apakah Wakil Presiden diberhentikan atau tidak. Dalam proses tersebut, Gibran tetap memiliki kesempatan memberikan penjelasan di hadapan MPR.
Aan menegaskan, keputusan akhir berada di tangan MPR dan dapat berupa pemberhentian maupun tidak memberhentikan Wakil Presiden.
Pengunduran Diri Dinilai Bisa Meredam Polarisasi
Dari sisi politik, Aan berpandangan bahwa Gibran dapat mempertimbangkan pengunduran diri secara sukarela untuk meredakan polemik yang berkembang di masyarakat.
Menurut dia, persoalan dokumen pendidikan yang telah menjadi objek putusan MA dan MK berpotensi terus memicu perdebatan. Dinamika terkait dugaan penyadapan juga dinilai dapat memperbesar polarisasi.
“Menurut saya akan lebih baik legowo kalau mengundurkan diri sehingga tidak terjadi polarisasi di masyarakat, tidak terjadi kondisi yang diametral yang di situ masyarakat berada pada pilihan antara yang pro dan kontra,” ungkapnya.
Aan menambahkan, pengunduran diri tidak serta-merta menutup kesempatan Gibran untuk kembali mengikuti kontestasi politik pada masa mendatang. Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Gibran tetap memiliki peluang untuk mencalonkan diri kembali.
