Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Nasional

Mundur, Berhenti, atau Makzul? Pakar Beda Tafsir atas Status Hukum Gibran

badge-check

Sejumlah pakar hukum berbeda pandangan mengenai status pemberhentian Gibran dan hak pensiun setelah mundur dari jabatan wakil presiden. Perbesar

Sejumlah pakar hukum berbeda pandangan mengenai status pemberhentian Gibran dan hak pensiun setelah mundur dari jabatan wakil presiden.

JAKARTA, 15 November 2026 – Perdebatan di kalangan pakar tentang status hukum Gibran Rakabuming Raka ternyata masih belum berakhir, meskipun MPR dan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden itu. Justru, keputusan Gibran berhenti dari jabatannya memunculkan sejumlah pertanyaan: apakah jabatan wakil presiden langsung kosong setelah surat diserahkan? Apakah harus menunggu keputusan MPR? Lalu, bagaimana nasib hak pensiunnya?

Sejumlah pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki pandangan berbeda mengenai persoalan tersebut. Perbedaan pendapat muncul mulai dari istilah hukum yang tepat untuk menyebut keputusan Gibran, prosedur pemberhentian, hingga dampaknya terhadap proses politik di DPR.

Gibran menyerahkan surat yang menyatakan dirinya berhenti atas kehendak sendiri pada Kamis (12/11). Surat tersebut disampaikan kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo Subianto.

Pakar Beda Pendapat soal Istilah Pengunduran Diri

Perbedaan pandangan pertama muncul mengenai istilah hukum yang digunakan untuk mengakhiri jabatan wakil presiden.

Dosen hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan konstitusi tidak mengenal istilah mengundurkan diri untuk jabatan wakil presiden. Menurutnya, istilah yang dikenal dalam UUD 1945 adalah berhenti.

Pandangan berbeda disampaikan dosen hukum tata negara Universitas Indonesia, Qurrata Ayuni. Ia menyebut UUD 1945 memang tidak secara khusus menggunakan istilah mundur, tetapi wakil presiden tetap dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada presiden.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menilai prosedur pengunduran diri wakil presiden belum diatur secara terperinci. Ia mempertanyakan kepada siapa surat resmi harus disampaikan, apakah cukup kepada presiden atau juga MPR, serta apakah pernyataan berhenti otomatis membuat jabatan menjadi kosong.

Apakah Gibran Harus Menunggu Keputusan MPR?

Persoalan berikutnya adalah kapan jabatan wakil presiden secara hukum dinyatakan kosong. Apakah sejak surat Gibran diserahkan atau setelah MPR mengambil keputusan?

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra berpandangan pernyataan berhenti Gibran tidak memerlukan persetujuan maupun keputusan MPR. Menurutnya, pernyataan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pendapat senada disampaikan Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, Taufik Basari. Ia menilai surat Gibran bersifat deklaratoir, yakni menyatakan suatu keadaan hukum. Dengan demikian, jabatan wakil presiden dinilai kosong sejak surat diserahkan.

Namun, Oce Madril, pakar hukum administrasi negara Universitas Gadjah Mada, memiliki pandangan berbeda. Ia menilai surat pengunduran diri tidak serta-merta mengakhiri status Gibran sebagai wakil presiden. Menurutnya, pemberhentian secara resmi baru terjadi setelah MPR mengambil keputusan melalui sidang paripurna.

Dosen hukum tata negara UI, Titi Anggraini, melihat proses tersebut sebagai mekanisme administratif-konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan. Ia menegaskan persoalan ini berbeda dari mekanisme pemakzulan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan belum adanya kesepakatan di antara para pakar mengenai kapan tepatnya status hukum Gibran sebagai wakil presiden berakhir.

Bagaimana Nasib Usulan Hak Menyatakan Pendapat DPR?

Pengunduran diri Gibran juga berdampak pada dinamika politik di DPR.

Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP). Namun, rapat paripurna yang berkaitan dengan proses tersebut kemudian dibatalkan.

Oce Madril menilai HMP kehilangan objek apabila pemberhentian Gibran telah ditetapkan oleh MPR. Sebab, proses hak menyatakan pendapat tersebut berkaitan dengan status dan jabatan wakil presiden.

Pandangan berbeda disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Abdullah. Ia berpendapat pengunduran diri Gibran tidak seharusnya otomatis menghentikan proses HMP.

Perbedaan ini membuat nasib usulan HMP masih menjadi bagian dari perdebatan setelah Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden.

Berapa Hak Pensiun yang Bisa Diterima Gibran?

Selain status jabatan dan proses politik, persoalan lain yang tak kalah menarik adalah hak pensiun Gibran.

Ketentuan mengenai pensiun mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden. Aturan tersebut menyebut presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Dengan gaji pokok wakil presiden sebesar empat kali gaji pokok pejabat tertentu senilai Rp 5.040.000, perhitungannya mencapai Rp 20.160.000 per bulan. Pembayaran pensiun tersebut berhenti apabila penerima meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.

Namun, muncul persoalan mengenai syarat berhenti dengan hormat. Apakah status tersebut otomatis melekat pada Gibran setelah menyatakan berhenti, atau harus ditetapkan terlebih dahulu oleh MPR?

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai status pemberhentian yang dikeluarkan MPR otomatis berupa pemberhentian dengan hormat karena Gibran berhenti atas kehendaknya sendiri.

Sementara itu, pandangan lain menyebut MPR perlu menetapkan terlebih dahulu status pemberhentian Gibran sebelum hak pensiunnya dapat dipastikan.

Di tengah perbedaan tafsir tersebut, MPR telah menjadwalkan sidang paripurna pada Rabu (2/12) untuk memilih wakil presiden pengganti. Sidang itu pun menjadi perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan pengisian kursi wakil presiden, tetapi juga berpotensi menentukan kejelasan status hukum Gibran setelah berhenti dari jabatannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

MPR Undur Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026

17 Nov 2026 - 07:02 WIB

MPR Undur Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026

PAN Dukung Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra

16 Nov 2026 - 07:12 WIB

PAN Dukung Cawapres Pengganti Gibran dari Gerindra

Operasi Zebra 2026 Dimulai 16 November, Ini Sasarannya

16 Nov 2026 - 06:35 WIB

Operasi Zebra 2026 Dimulai 16 November, Ini Sasarannya

Mundur dari Wapres, Gibran Ikuti Jejak Bung Hatta? Ini Faktanya

15 Nov 2026 - 10:42 WIB

Mundur dari Wapres, Gibran Ikuti Jejak Bung Hatta? Ini Faktanya

Wapres Mundur Tak Perlu Izin Presiden, Ini Penjelasan Pakar Hukum

12 Nov 2026 - 07:06 WIB

Wapres Mundur Tak Perlu Izin Presiden, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Trending di Nasional