JAKARTA, 15 November 2026 – Ada satu kesamaan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Mohammad Hatta yang terpaut puluhan tahun. Keduanya sama-sama memilih mundur dari jabatan wakil presiden sebelum masa tugasnya berakhir, dan keputusan itu disampaikan melalui surat tertulis.
Gibran menjadi wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang tercatat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya selesai. Tokoh pertama yang melakukan hal serupa adalah Mohammad Hatta, yang meletakkan jabatannya pada 1956.
Meski sama-sama mundur lewat surat, ada sejumlah perbedaan menarik dalam perjalanan keduanya. Mulai dari alasan pengunduran diri, proses di lembaga perwakilan, hingga nasib kursi wakil presiden setelah ditinggalkan.
Sama-sama Mundur Lewat Surat
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11). Surat serupa juga diterima Presiden Prabowo Subianto.
Puluhan tahun sebelumnya, Hatta melakukan langkah serupa. Ia mengirim surat kepada Ketua DPR Sartono pada 20 Juli 1956. Hatta kemudian kembali mengirim surat pada 23 November 1956 untuk menegaskan keputusannya berhenti dari jabatan wakil presiden mulai 1 Desember 1956.
Namun, isi surat keduanya tidak sepenuhnya sama. Hatta menyampaikan alasan pengunduran dirinya secara tertulis. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut surat Gibran tidak menjelaskan alasan spesifik.
Nasib Surat Pengunduran Diri Hatta dan Gibran
Surat pengunduran diri Hatta diproses melalui DPR. Dalam sidang pada 30 November 1956, DPR menyetujui pengunduran dirinya. Hatta pun resmi berhenti menjabat pada 1 Desember 1956, setelah sekitar 11 tahun menjadi wakil presiden.
Sementara itu, surat Gibran diproses oleh MPR pada hari yang sama saat diserahkan. MPR menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak surat tersebut diterima pada pukul 11.26 WIB.
MPR kemudian menetapkan sidang paripurna pada 2 Desember 2026 untuk memilih pengganti Gibran.
Kursi Wapres Pernah Kosong Selama 17 Tahun
Pengunduran diri Hatta membuat Indonesia tidak memiliki wakil presiden selama waktu yang cukup panjang. Jabatan tersebut baru kembali terisi pada 1973, ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Soeharto.
Kondisi berbeda terjadi setelah Gibran mengundurkan diri. Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Aturan tersebut menyebutkan, jika jabatan wakil presiden kosong, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan mekanisme itu, kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran mundur memiliki batas waktu dan prosedur konstitusional yang jelas.
Alasan Mundur Gibran dan Hatta Berbeda
Di balik kesamaan cara mundur, latar belakang keputusan Hatta dan Gibran tidak sama.
Hubungan politik Hatta dengan Presiden Soekarno diketahui semakin merenggang sejak awal 1950-an. Dalam surat pengunduran dirinya, Hatta menyebut bahwa setelah DPR dan Konstituante hasil pilihan rakyat terbentuk, sudah tiba waktunya bagi dirinya untuk mundur.
Sementara itu, pengunduran diri Gibran terjadi di tengah dinamika politik di DPR. Sehari sebelum surat pengunduran dirinya diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan hak menyatakan pendapat.
Meski demikian, Gibran menegaskan keputusannya mundur tidak berkaitan dengan persoalan ijazah. Ia juga menyampaikan bahwa jabatan merupakan titipan sementara dan mandat yang diterimanya dikembalikan kepada rakyat.
Dari dua peristiwa yang terpaut sekitar 70 tahun tersebut, satu hal terlihat jelas: jabatan wakil presiden di Indonesia pernah ditinggalkan sebelum masa tugas berakhir melalui keputusan pengunduran diri. Namun, alasan dan situasi politik yang melatarbelakanginya berbeda.














1 Komentar