JAKARTA, 17 November 2026 — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengundur jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi 9 Desember 2026, dari rencana semula 2 Desember 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Senin (16/11), setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, perubahan jadwal diperlukan karena Presiden membutuhkan waktu untuk membahas dua nama calon wapres bersama partai koalisi dan sejumlah tokoh.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senin.
Batas Penyerahan Nama Calon Wapres
Seiring perubahan jadwal tersebut, batas akhir penyerahan dua nama calon wapres kepada MPR juga bergeser dari 18 November menjadi 25 November 2026.
Muzani menjelaskan, sesuai ketentuan, Presiden harus mengajukan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Jumlah calon yang diajukan juga harus dua orang, bukan satu nama.
MPR selanjutnya membentuk panitia ad hoc beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD. Panitia yang diketuai Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul itu bertugas menyiapkan teknis pelaksanaan sidang paripurna.
Habiburokhman Pimpin Tim Verifikasi
Selain panitia ad hoc, MPR membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen calon wapres.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ditunjuk sebagai ketua tim verifikasi, dengan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat sebagai koordinator.
Tim tersebut akan bekerja pada 25 November hingga 8 Desember 2026. Pemeriksaan mencakup 22 persyaratan, termasuk dokumen pendidikan atau ijazah dan hasil pemeriksaan kesehatan.
Habiburokhman mengatakan, verifikasi tidak akan dilakukan sekadar memenuhi formalitas. Tim akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kebenaran dokumen yang diserahkan.
“Kami akan proaktif dengan instansi terkait untuk memaksimalkan tugas kami. Dalam menjalankan tugas kami tak ingin kerja sekadar formalitas,” ujar Habiburokhman, Senin.
Latar Belakang Penggantian Gibran
Jabatan wakil presiden sebelumnya diemban Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah polemik legalitas dokumen ijazahnya. Namun, dalam pernyataan terbuka, Gibran membantah polemik tersebut menjadi alasan pengunduran dirinya.
MPR kini menyiapkan proses pengisian jabatan tersebut melalui sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.














