MILWAUKEE, 26 oktober 2026 — Dua uskup Katolik di Amerika Serikat mengaku menyesal setelah menghadiri pertemuan di Gedung Putih yang berujung pada publikasi foto mereka sedang bertemu dan berdoa bersama Presiden Donald Trump. Keduanya menilai dokumentasi pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan politik menjelang pemilihan paruh waktu atau midterm elections.
Uskup Agung Milwaukee, Jeffrey Grob, menyampaikan permintaan maaf terbuka pada Minggu (25/10). Dalam pernyataan yang berjudul A Public Apology, Grob mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak sekali pertanyaan dan tanggapan. Tanggapan tersebut mencakup kritik dari pihak-pihak yang merasa sangat kecewa, menyusul pertemuan pada hari Kamis (22/10) yang dihadirinya bersama 11 uskup lainnya.
Menurut Grob, Gedung Putih dengan cepat memublikasikan foto dan video pertemuan tersebut tanpa persetujuan peserta. Publikasi itu dilakukan kurang dari dua pekan sebelum pemilihan paruh waktu.
“Saya merasakan kesedihan mendalam, bukan hanya karena rasa sakit yang saya timbulkan. Tetapi juga karena sesuatu yang begitu sakral bagi sekelompok pemimpin agama, yakni doa kepada Bapa Surgawi, telah dimanipulasi dengan cara seperti itu,” kata Grob.
Uskup Menilai Pertemuan itu Dipolitisasi
Uskup Des Moines, Iowa, William Joensen, juga mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan penyesalannya. Ia menilai Gedung Putih telah memanfaatkan pertemuan tersebut untuk tujuan politik partisan.
“Saya berharap bisa lebih cerdik dan tidak terlalu polos, seperti mereka yang mengeksploitasi pertemuan kami untuk kepentingan politik partisan,” tulis Joensen.
Ia mengatakan akan berusaha mengambil keputusan dengan lebih bijaksana pada masa mendatang. Meski demikian, Joensen menegaskan tetap terbuka untuk berdialog dan berdoa bersama para pemimpin politik dari berbagai tingkatan.
Ketika ditanya apakah Gedung Putih telah memperoleh persetujuan para uskup untuk merilis foto dan video tersebut, kantor pers Gedung Putih tidak menjawab secara langsung.
Juru bicara Gedung Putih, Taylor Rogers, justru memberikan tanggapan yang memuji Trump.
“Belum pernah ada presiden yang lebih baik bagi umat Katolik Amerika dibandingkan Presiden Trump, dan rekam jejaknya yang kuat membuktikan hal tersebut,” kata Rogers.
Pertemuan Awalnya Direncanakan Bersifat Privat
Menurut keterangan Grob dan Joensen, mereka mendapat undangan dari Gedung Putih pada September. Pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas berbagai persoalan penting. Beberapa di antaranya meliputi penegakan kebijakan imigrasi, visa bagi pekerja keagamaan, isu aborsi, serta pemanfaatan kredit pajak federal demi mendukung sektor pendidikan swasta.
Grob menegaskan bahwa kehadirannya tidak bermaksud sebagai bentuk dukungan politik terhadap Trump.
“Pertemuan tersebut sama sekali bukan merupakan dukungan terhadap presiden, kebijakannya, ataupun partainya,” tulis Grob.
Ia menjelaskan bahwa para peserta diberi tahu pertemuan itu akan berlangsung secara privat. Sejumlah anggota kabinet Trump yang beragama Katolik disebut mungkin hadir, sementara para uskup juga mendapat kesempatan untuk berdoa secara pribadi bersama presiden.
Namun, menurut Grob, tidak lama setelah pertemuan berlangsung, Gedung Putih mengunggah video dan foto yang memperlihatkan mereka berdoa bersama Trump.
Grob kemudian menerima pesan dari sejumlah pihak yang mempertanyakan apakah dia tanpa sengaja telah berpartisipasi dalam acara politik menjelang pemilihan nasional.
Ia juga mendengar keluhan dari orang-orang yang merasa terluka akibat kebijakan Trump, termasuk mereka yang terdampak secara langsung maupun melalui anggota keluarga mereka.
Grob menutup pernyataannya dengan meminta maaf atas dampak yang mungkin timbul akibat tindakannya. “Saya meminta maaf atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan saya,” katanya.
Sikap Uskup Katolik terhadap Trump Beragam
Sikap para uskup Katolik di Amerika Serikat terhadap Trump dan kebijakannya tidak seragam.
Uskup Robert Barron yang berbasis di Minnesota, misalnya, bersedia bergabung dengan Komisi Kebebasan Beragama yang dibentuk Trump. Komisi tersebut sebagian besar diisi oleh tokoh Kristen konservatif.
Sebaliknya, sejumlah uskup lainnya secara terbuka mengecam beberapa aspek kebijakan penegakan imigrasi Trump yang dinilai terlalu keras. Mereka berpendapat pendekatan tersebut bertentangan dengan ajaran Katolik.
