WASHINGTON, DC., 30 Oktober 2026 — Jelang pemilu paruh waktu (midterm election) Amerika Serikat (AS) 2026, berbagai manuver Presiden Donald Trump memicu kekhawatiran soal integritas pemilu dan potensi campur tangan pemerintah federal. Mulai dari gugatan untuk menunda pengesahan hasil pemilu Senat di Alaska, tekanan terhadap kandidat Partai Demokrat, hingga tawaran hadiah bagi pihak yang memberikan bukti kecurangan pemilih.
Sejumlah pejabat, pakar hukum, dan kelompok pemantau pemilu khawatir langkah-langkah itu dapat melampaui batas kewenangan presiden serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi AS.
Gugatan di Alaska karena Kesamaan Nama
Di Alaska, Donald Trump memerintahkan Departemen Kehakiman AS untuk mengajukan gugatan atas proses pengesahan hasil pemilihan Senat. Langkah tersebut memicu kekhawatiran bahwa pemerintah federal berupaya mengintervensi pemilu ketika Partai Republik mengalami kekalahan.
Gugatan itu meminta pengadilan menunda penetapan hasil jika kandidat Partai Demokrat, Mary Peltola, mantan anggota Kongres AS, memenangkan pemilihan. Pemerintah federal ingin memastikan apakah keberadaan dua kandidat dengan nama yang sama dalam surat suara berpotensi membingungkan pemilih.
Trump kemudian menyerukan agar Peltola diproses secara pidana. Seruan itu muncul setelah laporan The New York Times menyebut tim kampanye Peltola di duga membantu merekrut kandidat bernama Dan Sullivan untuk mengalihkan suara dari senator petahana Partai Republik yang juga bernama Dan Sullivan.
Gubernur Alaska dari Partai Republik, Mike Dunleavy, telah memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan tersebut.
Berpotensi Lampaui Kewenangan Presiden
Sejumlah akademisi menilai gugatan pemerintah federal itu menjadi kasus pertama sejak era gerakan hak-hak sipil ketika pemerintah pusat menggugat untuk menghentikan pengesahan hasil pemilu. Padahal, berdasarkan Konstitusi AS, pengesahan hasil pemilu merupakan kewenangan negara bagian.
Selama bertahun-tahun, Trump berulang kali menuduh pemilu dicurangi ketika dirinya atau Partai Republik mengalami kekalahan.
Dalam kampanye menjelang pemilu paruh waktu tahun ini, ia menuding Partai Demokrat melakukan kecurangan serta mengkritik sejumlah pejabat pemilu. Selain itu, ia juga menyebut sistem pemungutan suara berperingkat (ranked-choice voting) di Alaska sebagai sebuah penipuan..
Gugatan terkait pengesahan hasil pemilu tersebut meningkatkan eskalasi dari sekadar pernyataan politik presiden menjadi langkah hukum yang melibatkan kekuasaan presiden. Perkembangan ini terjadi ketika Partai Republik berupaya mempertahankan kendalinya atas Kongres dalam pemilu yang berlangsung Selasa.
Awal pekan ini, Trump juga mengumumkan hadiah sebesar 1 juta dollar AS bagi siapa pun yang memberikan bukti kecurangan pemilih yang pernah atau sedang terjadi di Amerika Serikat. Namun, belum jelas bagaimana atau apakah ia akan merealisasikan pengumuman tersebut.
Theresa Lee, pengacara senior American Civil Liberties Union (ACLU), mengatakan kelompok-kelompok yang menentang intervensi pemerintah telah mempersiapkan diri selama lebih dari setahun untuk menghadapi kemungkinan tersebut.
Trump Mengaku Akan Menerima Hasil Pemilu
Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan menerima hasil pemilu selama pemungutan suara berlangsung secara jujur. Pernyataan itu disertai syarat yang selama ini kerap ia sampaikan: hasil pemilu harus berasal dari proses yang menurutnya jujur.
Trump sebelumnya telah berulang kali menuduh pemilu mendatang akan dicurangi dan menyebut pemilu yang dimenanginya sebagai kekalahan akibat pencurian suara. Pola tersebut sudah terlihat sejak pemilihan pendahuluan Partai Republik di Iowa pada 2016, ketika ia berada di posisi kedua setelah Senator Texas Ted Cruz.
Saat itu, Trump menuduh Cruz mencuri kemenangan di Iowa.
Kekhawatiran mengenai kemungkinan campur tangan pemerintah federal membuat Partai Demokrat dan kelompok-kelompok lain yang menentang Trump melakukan berbagai simulasi selama berbulan-bulan. Mereka juga telah menyiapkan gugatan hukum dan berencana mengerahkan puluhan ribu orang untuk memantau tempat pemungutan suara pada hari pemilu.
Sejauh ini, pemungutan suara awal berlangsung tanpa gangguan berarti. Sekitar 35 juta orang telah memberikan suara mereka.
Situasi tersebut menyerupai pemilu di New Jersey, Virginia, dan sejumlah negara bagian lain pada 2025. Ketika itu, Partai Demokrat juga bersiap menghadapi kemungkinan manuver Trump, tetapi pemungutan suara berlangsung tanpa persoalan besar.
Namun, langkah Departemen Kehakiman pada Oktober ini membuat pemilu 2026 berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir.
Departemen Kehakiman Gugat Sejumlah Negara Bagian
Sebelum mengajukan gugatan di Alaska, Departemen Kehakiman menggugat California untuk mencegah penghitungan surat suara. Pemerintah federal mengeklaim ada 20.000 warga non-AS yang masuk dalam daftar pemilih negara bagian itu.
Departemen Kehakiman juga mengajukan tuntutan serupa terhadap Washington terkait sekitar 400 pemilih.
Kedua negara bagian menilai permintaan pemerintah federal diajukan terlalu dekat dengan hari pemilu sehingga sulit dipenuhi. Pada Rabu, seorang hakim federal menolak gugatan pemerintah terhadap California.
Sebelumnya, Departemen Kehakiman juga menyita surat suara dan catatan pemilu yang berkaitan dengan pemilihan presiden 2020 di Fulton County, Georgia. Pemerintah kemudian meluncurkan penyelidikan luas terhadap pemilu tersebut, tetapi sejauh ini belum menemukan bukti yang mendukung klaim palsu Trump mengenai kecurangan.
Pelaksana tugas Jaksa Agung AS Todd Blanche mengatakan Departemen Kehakiman tidak ingin mencampuri pemilu, tetapi menilai pihaknya tidak memiliki pilihan lain dalam kasus Alaska.
Blanche menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan yang tidak semestinya dan membantah bahwa Trump berusaha mengambil alih penyelenggaraan pemilu negara bagian.
Namun, setelah gugatan diajukan, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya secara langsung mendorong langkah tersebut.
“Saya yang mengatakan agar itu dilakukan,” kata Trump.
Pakar Sebut Lebih kepada Impulsif daripada Terencana
Meski pemerintah Trump menyatakan gugatan di Alaska bertujuan melindungi pemilih, sejumlah tokoh Partai Republik di negara bagian tersebut justru menunjukkan keberatan.
Senator Dan Sullivan tidak menyatakan secara terbuka apakah dia mendukung gugatan itu. Pemerintah negara bagian Alaska yang dikuasai Partai Republik bahkan mengajukan dokumen ke pengadilan untuk meminta agar gugatan pemerintah federal dibatalkan.
Senator Republik lainnya dari Alaska, Lisa Murkowski, mengatakan pemerintah federal seharusnya tidak pernah mengajukan gugatan tersebut.
Menurut para ahli hukum, upaya partai politik mendukung kandidat tambahan untuk memecah suara lawan bukanlah hal yang tidak lazim. Pemerintah federal tidak memiliki kewenangan untuk menggugat hasil pemilu hanya berdasarkan strategi politik semacam itu.
Derek Muller, profesor hukum di Universitas Notre Dame, menyebut argumentasi hukum dalam gugatan Alaska sebagai salah satu yang terburuk yang pernah ia lihat.
Muller menilai kelemahan argumentasi tersebut dapat menjadi alasan untuk meyakini bahwa Trump tidak akan mampu mengubah hasil pemilu melalui gugatan itu.
Menurutnya, dugaan adanya upaya sistematis untuk menggagalkan kehendak pemilih masih bersifat spekulatif. Ia juga menilai sejumlah tindakan pemerintah tampak lebih impulsif daripada bagian dari strategi yang terencana secara matang.
Pengadilan selama ini berulang kali menolak langkah-langkah pemerintah Trump, antara lain karena Konstitusi AS tidak memberikan presiden kewenangan langsung untuk mengatur penyelenggaraan pemilu.
Dua perintah eksekutif Trump yang berupaya mengubah prosedur pemungutan suara telah ditangguhkan oleh pengadilan. Pemerintah juga kalah dalam lebih dari dua lusin perkara terkait permintaan akses terhadap informasi terperinci mengenai pemilih dari sejumlah negara bagian.
Situasi tersebut mengingatkan pada pemilu 2020, ketika Trump dan sekutunya berupaya membatalkan kekalahannya dari kandidat Partai Demokrat Joe Biden. Upaya itu berujung pada kekalahan dalam puluhan gugatan hukum.
Ujian Bagi Konstitusi AS
Pat McCrory, mantan gubernur Carolina Utara dari Partai Republik, merupakan bagian dari Right Count, kelompok konservatif yang menentang teori konspirasi pemilu dan campur tangan dalam pemilihan lokal.
McCrory mengatakan dia yakin sistem demokrasi Amerika Serikat akan mampu bertahan menghadapi tekanan tersebut.
Ia menilai Konstitusi AS menjadi penghalang utama yang mencegah negara terjerumus ke dalam kekacauan.
Sejarawan politik dari Universitas George Washington, Matt Dallek menyampaikan pandangan serupa. Ia memperkirakan pengadilan kemungkinan akan menolak sebagian besar, jika tidak seluruhnya, gugatan pemerintah.
Namun, menurut Dallek, langkah-langkah tersebut juga dapat memperkuat pesan kepada pendukung Trump bahwa pemilu telah dicurangi.
Pada 2020, Departemen Kehakiman menolak bergabung dengan upaya hukum sekutu Trump untuk membatalkan hasil pemilu. Dalam masa jabatan keduanya, Trump telah menyingkirkan sejumlah pegawai karier dan mengangkat orang-orang yang sebelumnya membantunya menentang hasil pemilu 2020.
Kondisi itu memicu kekhawatiran bahwa pemerintah dapat mengerahkan petugas imigrasi, FBI, atau bahkan militer ke tempat pemungutan suara, serta menyita surat suara maupun mesin pemungutan suara. Meski demikian, sejumlah pejabat pemerintah telah membantah adanya persiapan tentang rencana semacam itu.
Brendan Nyhan, ilmuwan politik dari Dartmouth College, memperingatkan bahwa tindakan pemerintah dapat terjadi sebelum pengadilan sempat memberikan keputusan.
Menurut Nyhan, risiko terbesarnya adalah tindakan yang sudah dilakukan tidak dapat dibatalkan meskipun kemudian dinyatakan melanggar hukum.
