WASHINGTON, 24 Oktober 2026 — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui telah memerintahkan pengajuan gugatan untuk menghalangi pengesahan hasil pemilihan Senat di Alaska jika senator petahana dari Partai Republik, Dan Sullivan, kalah dalam pemilu yang akan berlangsung pada 3 November 2026.
Departemen Kehakiman AS mengajukan gugatan pada Kamis (22/10) malam itu berkaitan dengan keikutsertaan kandidat lain bernama Dan Sullivan dalam pemilihan yang sama. Partai Republik khawatir keberadaan kandidat tersebut akan memecah suara dan merugikan Sullivan, yang bersaing ketat dengan kandidat Partai Demokrat, Mary Peltola.
“Saya yang mengatakan untuk melakukannya,” kata Trump kepada wartawan pada Jumat (23/10) saat tiba di Florida untuk menghadiri kampanye.
Gugatan tersebut meminta pengadilan federal memblokir pengesahan kemenangan Peltola jika Daniel J. Sullivan tetap tercantum dalam surat suara. Pemerintah AS menyatakan perlu mengambil langkah itu untuk melindungi integritas pemilihan Senat Alaska 2026.
Ada Dua Kandidat Bernama Dan Sullivan
Persoalan bermula dari keikutsertaan Daniel J. Sullivan, warga komunitas nelayan kecil Petersburg, Alaska. Namanya sama dengan Dan Sullivan, senator petahana dari Partai Republik yang kembali mencalonkan diri.
Daniel J. Sullivan menyatakan maju atas keputusannya sendiri. Namun, sejumlah tokoh Partai Republik menuduh pencalonannya merupakan upaya Partai Demokrat untuk mengalihkan suara dari senator petahana. Tuduhan tersebut belum terbukti.
Sebelumnya, Mahkamah Agung Alaska telah menolak upaya untuk menghapus Daniel J. Sullivan dari surat suara. Pejabat pemilu negara bagian itu kemudian menetapkan cara pencantuman kedua nama tersebut.
Dalam surat suara, senator petahana akan ditandai sebagai kandidat Partai Republik, sedangkan Daniel J. Sullivan akan tercantum tanpa afiliasi partai.
Sistem pemungutan suara pilihan berperingkat (ranked-choice voting) yang digunakan Alaska juga memungkinkan pemilih memilih kedua kandidat apabila mereka keliru memahami identitas masing-masing.
Senator Republik Alaska lainnya, Lisa Murkowski, mengkritik gugatan Departemen Kehakiman. Ia mengatakan pejabat negara bagian telah membedakan kedua kandidat dengan jelas dalam surat suara.
“Departemen Kehakiman seharusnya tidak pernah mengajukan gugatan ini,” tulis Murkowski dalam unggahan media sosialnya.
Mary Peltola Kritik Gugatan Pemerintah
Mary Peltola, kandidat Partai Demokrat yang pernah menjabat sebagai anggota DPR AS, mengecam gugatan tersebut ketika menghadiri sebuah forum di Anchorage pada Jumat malam.
Ia menyebut gugatan itu sebagai bentuk korupsi yang terang-terangan dan upaya yang menyedihkan.
Sementara itu, juru bicara tim kampanye Dan Sullivan, Nate Adams, mengatakan pihaknya akan membiarkan proses hukum berjalan. Tim kampanye tersebut tidak secara langsung menjelaskan apakah sang senator mendukung campur tangan Departemen Kehakiman.
Dalam pemilihan pendahuluan nonpartisan pada Agustus, senator petahana memperoleh lebih dari 68.000 suara, sedangkan Daniel J. Sullivan meraih 4.107 suara atau sekitar 2 persen dari total suara. Peltola menjadi kandidat dengan perolehan suara tertinggi dalam pemilihan pendahuluan tersebut.
Kedua partai memperkirakan persaingan pada November akan berlangsung ketat.
Gugatan Memicu Perdebatan soal Wewenang Pemilu
Gugatan pemerintah federal tersebut diajukan 11 hari sebelum pemungutan suara dan beberapa bulan setelah daftar kandidat ditetapkan. Langkah ini memunculkan kekhawatiran mengenai kemungkinan pemerintah federal menghalangi pengesahan hasil pemilu yang tidak menguntungkan partai presiden.
Kekhawatiran itu juga muncul setelah Departemen Kehakiman mengajukan gugatan terhadap California terkait sekitar 20.000 pemilih yang diduga bukan warga negara AS. Pemerintah California menyatakan banyak orang yang masuk dalam daftar tersebut kemungkinan merupakan warga negara dan waktu yang tersedia tidak cukup untuk memeriksa semuanya secara menyeluruh.
Jaksa Agung AS Todd Blanche sebelumnya mengatakan Departemen Kehakiman tidak bermaksud mencampuri proses pemilu atau pengesahan hasilnya secara tidak semestinya.
Konstitusi AS memberikan kewenangan kepada negara bagian untuk menyelenggarakan pemilu. Pemilihan jabatan federal, termasuk Senat, tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan Kongres.
Pakar hukum pemilu Derek Muller dari Universitas Notre Dame menilai gugatan di Alaska kemungkinan baru berdampak jika Partai Republik kalah tipis. Ia juga meragukan gugatan tersebut akan bertahan lama di pengadilan.
Menurut Muller, undang-undang yang berlaku tidak memberi Departemen Kehakiman kewenangan untuk menghentikan pengesahan hasil pemilu.
