WASHINGTON, 6 November 2026 – Kemenangan besar Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat (AS) membuka jalan bagi partai tersebut untuk menguasai Senat dan DPR mulai Januari mendatang. Namun, kemenangan itu belum tentu membuat Demokrat leluasa menjalankan agenda politik mereka karena Presiden Donald Trump masih memiliki kekuasaan untuk memveto undang-undang.
Setelah berbulan-bulan berkampanye dengan janji menyelidiki dugaan korupsi, menurunkan biaya layanan kesehatan, bahan pangan, dan bahan bakar, serta membatasi perang Iran, Demokrat kini menghadapi tantangan yang lebih sulit: mewujudkan janji-janji tersebut.
Pemimpin Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, menyambut kemenangan partainya dengan penuh optimisme. “Hari ini menandai dimulainya kebangkitan besar Amerika,” kata Jeffries pada malam pemilu.
Namun, Senator AS Chris Coons mengingatkan agar Demokrat tidak menganggap hasil pemilu tersebut sebagai mandat penuh dari masyarakat.
Ia menilai partainya masih menghadapi persoalan popularitas dan harus membuktikan mampu menghasilkan kebijakan yang menjawab keresahan masyarakat, terutama mengenai upah rendah dan kenaikan biaya hidup.
“Kami perlu membuktikan bahwa kami bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Benar-benar memberikan jawaban atas kekhawatiran dan pertanyaan masyarakat, khususnya mengenai upah rendah dan kenaikan biaya,” kata Coons kepada BBC.
Demokrat Berpeluang Menyelidiki Pemerintahan Trump
Salah satu kewenangan penting yang akan dimiliki Demokrat adalah mengawasi pemerintahan Trump melalui komite-komite di Kongres.
Anggota DPR AS dari California, Robert Garcia, kemungkinan akan memimpin sebuah komite pengawasan yang memiliki kewenangan investigasi. Posisi tersebut dapat membuat dua tahun terakhir pemerintahan Trump menjadi lebih sulit.
“Siapkan pengacara,” kata Garcia dalam sebuah pernyataan ketika hasil pemilu mulai menunjukkan kemenangan Demokrat.
Komite di DPR maupun Senat memiliki kewenangan untuk menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran dan konflik kepentingan yang melibatkan presiden serta orang-orang di sekitarnya.
Garcia menyebut sejumlah hal yang berpotensi menjadi sasaran penyelidikan, termasuk keluarga Trump, dugaan korupsi perusahaan, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), serta penanganan pemerintah terhadap dokumen kasus Jeffrey Epstein.
Senat juga memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak calon pejabat kabinet dan hakim yang diajukan presiden.
Jika terjadi kekosongan jabatan di Mahkamah Agung AS selama masa pemerintahan Trump, misalnya, Demokrat dapat menggunakan kekuatan mereka untuk memblokir calon yang diajukan presiden atau mendorong Trump memilih kandidat yang lebih moderat dan mendapat dukungan lintas partai.
Selain itu, DPR memiliki kewenangan untuk memakzulkan presiden sebagai langkah pertama dalam proses pemberhentian pejabat negara.
Demokrat pernah dua kali memakzulkan Trump pada masa jabatan pertamanya. Namun, Senat kemudian membebaskannya dalam kedua proses tersebut.
Peluang pemakzulan kembali menjadi perdebatan di kalangan Demokrat. Sebab, untuk menyatakan presiden bersalah dan memberhentikannya melalui proses pemakzulan, diperlukan dukungan dua pertiga anggota Senat atau 67 suara.
Demokrat kemungkinan akan sulit memenuhi syarat minimal itu meskipun mereka kini menguasai kedua kamar Kongres.
Jeffries, yang hampir pasti harus menyetujui langkah pemakzulan jika partainya ingin melakukannya, belum memberikan kepastian mengenai rencana tersebut.
“Kami sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang kami masukkan sebagai keputusan final. Kami juga tidak mengesampingkan apa pun,” kata Jeffries kepada CNN pada Agustus.
Kebijakan Demokrat Berpotensi Terhambat Veto Trump
Meski menguasai Senat dan DPR, Demokrat belum tentu bisa dengan mudah mengubah agenda kampanye menjadi undang-undang.
Presiden memiliki kewenangan untuk menandatangani atau memveto sebagian besar rancangan undang-undang yang disetujui Kongres.
Kongres memang dapat membatalkan veto presiden, tetapi langkah tersebut membutuhkan dukungan mayoritas dua pertiga di kedua kamar. Demokrat tidak memiliki jumlah suara sebesar itu meskipun berhasil memenangkan pemilu.
Profesor urusan legislatif di George Washington University, Casey Burgat, mengatakan situasi politik tersebut berpotensi membuat proses legislasi semakin rumit.
Menurutnya, jika proses pembuatan undang-undang sudah sulit ketika Partai Republik menguasai Kongres, situasinya akan semakin kompleks ketika presiden dan mayoritas Kongres berasal dari partai berbeda.
Trump sempat menyampaikan sikap terbuka terhadap kerja sama dengan Demokrat dalam wawancara bersama New York Times pada malam pemilu.
“Kami akan bekerja sama dengan Demokrat dan berharap bisa bekerja bersama mereka. Kami mungkin akan menemukan kesepakatan,” kata Trump.
Namun, beberapa menit kemudian, Trump mengunggah foto topi kampanyenya berwarna merah melalui platform Truth Social. Pada topi tersebut tertulis kata “VETO”.
Perbedaan sikap itu menggambarkan kemungkinan hubungan yang tidak mudah antara Gedung Putih dan Kongres yang kini dikuasai Demokrat.
Coons mengatakan kemenangan partainya terutama merupakan penolakan masyarakat terhadap Trump dan kebijakan pemerintahannya. Namun, ia memperingatkan agar Demokrat tidak berlebihan dalam menggunakan kekuasaan atau terjebak konflik internal.
“Jika kami melangkah terlalu jauh atau terlalu banyak bertengkar di internal, kami bisa kehilangan momentum ini,” ujarnya.
Demokrat Ingin Pulihkan Program Layanan Kesehatan
Salah satu prioritas Demokrat adalah membatalkan pemangkasan anggaran program layanan kesehatan yang sebelumnya dilakukan Partai Republik.
Jeffries mengatakan partainya ingin memulihkan pendanaan Medicaid, program layanan kesehatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memperpanjang kredit pajak dalam program Affordable Care Act atau Obamacare.
“Kami berkomitmen menjadikan pembatalan pemangkasan Medicaid dan perpanjangan kredit pajak Affordable Care Act sebagai prioritas utama Demokrat di DPR,” kata Jeffries dalam sebuah acara bersama pekerja sektor kesehatan pada September.
Namun, sejumlah isu lain berpotensi memicu perdebatan panjang, termasuk keterjangkauan biaya hidup, regulasi industri kecerdasan buatan (AI), bantuan militer AS kepada Israel, serta upaya membatasi perang Iran.
Perbedaan pandangan juga dapat muncul di internal Demokrat, terutama mengenai kebijakan terhadap Israel.
Selama kampanye, sejumlah kandidat Demokrat yang akan menjadi anggota Kongres menyatakan dukungan terhadap pembatasan bantuan militer AS kepada Israel.
Di antaranya adalah Abdul El-Sayed dari Michigan. Sikap tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dengan pimpinan partai sendiri yang harus menjaga kesepakatan di antara berbagai kelompok Demokrat.
Membatasi Perang Iran Tidak Mudah
Tantangan lain bagi Demokrat adalah membatasi kebijakan luar negeri Trump, terutama terkait perang Iran.
Sebelum pemilu paruh waktu, anggota Kongres dari kedua partai sebenarnya telah berupaya membatasi kewenangan Trump untuk melanjutkan perang tersebut.
Beberapa langkah bahkan berhasil disetujui oleh satu atau kedua kamar Kongres. Namun, upaya tersebut belum mampu memaksa pemerintah menghentikan operasi militernya.
Pada Juni, DPR dan Senat sama-sama mengesahkan resolusi untuk menghentikan permusuhan dengan Iran. Resolusi tersebut tidak dapat di veto Trump, tetapi pada praktiknya pemerintahannya mengabaikan resolusi itu.
Gedung Putih berpendapat bahwa Trump memiliki kewenangan luas untuk melanjutkan perang.
Namun, Scott Anderson, peneliti senior bidang studi pemerintahan di Brookings Institution, mengatakan kewenangan Kongres untuk memaksa presiden mengubah kebijakan perang masih menjadi persoalan hukum yang belum jelas.
“Kongres dapat mencoba membawa persoalan ini ke jalur hukum dan memaksa pengadilan memberikan keputusan,” kata Anderson.
Dengan demikian, kemenangan Demokrat dalam pemilu paruh waktu memang mengubah peta kekuasaan di Washington. Namun, kemampuan mereka menjalankan agenda politik akan sangat bergantung pada kesediaan Trump bekerja sama, kekompakan internal partai, dan batas kewenangan konstitusional antara presiden dan Kongres.
